Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Menurut UU No 32 Tahun 2004 (Studi Kasus Pilkada Kab. Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan Tahun 2010)

Tampati, Jaka and Supriadi, Oman and Listyaningsih, Listyaningsih (2012) Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Menurut UU No 32 Tahun 2004 (Studi Kasus Pilkada Kab. Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan Tahun 2010). Lainnya thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

[img]
Preview
Text ( Skripsi ANE A)
SKRIPSI_Jaka_Tampati.pdf - Published Version

Download (11MB) | Preview

Abstract

Jaka Tampati. NIM 072649. Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004. Ketika sebelum zaman reformasi dan di masa awal pemberlakuan otonomi daerah, pemilihan kepala daerah tidak menyediakan ruang yang baik untuk publik. Terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam mekanisme dan substansi pemilihan kepala daerah ketika UU Nomor 32 Tahun 2004 diterbitkan, dimana sebagian isinya mengatur penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung. Akan tetapi di lapangan terjadi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Pilkada yang antara lain; begitu banyaknya Pilkada yang berujung sengketa, adanya tumpang tindih aturan perundang-undangan, adanya kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon, keterlibatan aparatur pemerintahan dalam mendukung pasangan calon, hingga permasalahan dimana Mahkamah Konstitusi memutuskan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi pemilihan kepala daerah secara langsung menurut UU Nomor 32 Tahun 2004. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik analisis isi (content analysis) dengan pendekatan kualitatif. Analisis data penelitian ini menggunakan proses analisis data Prasetya Irawan. Hasil penelitian ini adalah pasal-pasal dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki permasalahan yang serius. Permasalahan tersebut antara lain bertentangan dengan UUD RI 1945, tumpang tindih dengan undang-undang lain, memiliki celah hukum, dan tidak tegas. Bahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi penyebab dari terjadinya permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada. Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Hukum Administrasi Negara

Item Type: Thesis (Lainnya)
Additional Information: ABSTRACT: Jaka Tampati. NIM 072649. Evaluation of The Election of The Head of The Region Directly According to Act Number 32 of 2004. When before the days of the reformation and in the early days of the enactment of the autonomous region, the selection of the head of the area does not provide space which is good for the public. Significant changes in the mechanisms and regional election when the substance of the Act Number 32/2004 was published, where most of the contents are set for election of the head of the area directly. However, it still does not provide the dominant portion is for the public in the process of electing the head of the region. Until the publication of Act Number 32/2004 which is the revision of Act Number 22/1999 some of the contents are set for election of the head of the area directly. However in the field occurred problems in the implementation of the elections which among other things; so many elections which led to the dispute, the existence of overlapping rules, the existence of cheating made by the candidate, the involvement of government agencies in support of candidate, to the problems which the Constitutional Court decided the elections were repeated in all the polls. The purpose of this research was to evaluate the election of the head of the region directly according to Act Number 32/2004. The research method used is content analysis techniques with qualitative approaches. This research data analysis using Prasetya Irawan 19s analysis process. The results of this research are clauses in Act Number 32/2004 related organizing elections to the head area directly have serious problems. These problems among other conflicting with the constitution of Indonesia 1945, overlap with other laws, have a legal loophole, and not firm. Even Act Number 32/2004 became the cause of the occurrence of problems in organizing the elections. Keywords: Election of The Head of The Region, Law of Public Administration
Subjects: H Social Sciences > Public Administration
Divisions: 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201-Program Studi Administrasi Publik
Depositing User: Admin Eprints Untirta
Date Deposited: 28 Dec 2012 14:03
Last Modified: 07 May 2013 08:43
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/96

Actions (login required)

View Item View Item