YUSRAN, ANGGIA (2017) PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH. Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Tesis)
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PENGADAAN BARANG.PDF Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
This thesis is a Criminal act of corruption in the field of procurement of goods and services, and Criminal act of corruption in the field of procurement of goods and services can be done either by legal subject person or subject of corporate law. So Corporate Responsibility in the Eradication of Corruption in the Field of Procurement of Goods and Services The government is a very interesting study, because rarely corporations are subject to liability in particular by using criminal law. As for the problems in this research is How is the accountability of corporations that commit the crime of corruption procurement of government goods and services ?; And What are the obstacles facing investigators in combating corruption committed by corporations and how are legal settlements being used to overcome them? The research method to answer the problems that have been formulated in this research, used the approach method of normative juridical, and the specification of the research is descriptive analytical and using the analysis of qualitative juridical. In relation to the research specification used is analytical descriptive, the approach taken is the approach of legislation, analytical approach, and comparison approach. The results of this study obtained some conclusions that are: Criminal acts by this corporation is a crime committed by people based on employment relationship, or based on other relations, both individually and jointly acting for and on behalf of corporations inside and outside Corporate environment. Corporations may be liable for both criminal and civil liability. The law enforcement of corruption in corporations still faces obstacles. The obstacles faced by law enforcement in the eradication of corruption by corporations can be used by Supreme Court Regulation No. 13 of 2016. The regulation is used as the latest legal basis is still transitional, and is intended to fill the void of Indonesian law related to corporate criminal liability. But the regulatory power of the supreme court has not been binding, because it is not a law.
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Tesis ini merupakan kajian tentang tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa, dan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan baik oleh subjek hukum orang maupun subjek hukum korporasi. Sehingga Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah meruapakan kajian yang sangat menarik, karena jarang sekali korporasi dikenai pertanggungjawaban khususnya dengan menggunakan hukum pidana. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah?; dan Bagaimana hambatan yang dihadapi penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan bagaimana penyelesaian hukum yang digunakan untuk mengatasinya? Metode penelitian untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian, digunakan metode pendekatan yaitu yuridis normatif, dan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis serta menggunakan analisis yaitu yuridis kualitatif. Sehubungan dengan spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan perbandingan. Hasil dalam penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan yaitu: Tindak pidana oleh korporasi ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Korporasi dapat kenakan pertanggung jawaban baik pidana maupun hukum perdata.Penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap korporasi masih mengalami hambatan. Hambatan yang dihadapi penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh korporasi dapat digunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016. Peraturan tersebut dijadikan landasan hukum terbaru masih bersifat transisi, dan dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum Indonesia terkait pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun kekuatan peraturan mahkamah agung tersebut belum mengikat, karena bukan undang-undang. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 01 Dec 2021 11:25 | |||||||||
| Last Modified: | 01 Dec 2021 11:25 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/9331 |
Actions (login required)
 |
View Item |