Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

POP SIBORO, ANDREAS (2017) TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM RANGKA PEMBERA.PDF
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Andreas Pop Siboro. NIM: 1111120962. Tinjauan Hukum Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Narkotika Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia). Serang: Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 2016 Tindak Pidana Narkotika telah menjadi salah satu bentuk kejahatan extraordinary crime dimana perlu langkah bersama dalam upaya memerangi tindak pidana narkotika tersebut. Perkembangan tindak pidana narkotika sekarang ini disertai dengan upaya menyembunyikan atau menyamarkan aset hasil dari tindak pidana dengan menggunakan mekanisme pencucian uang. Paradigma baru dalam memecahkan persoalan pemberantasan tindak pidana narkotika adalah dengan menggunakan rezim anti pencucian uang yang lebih menitikberatkan pada perampasan aset hasil dari tindak pidana, karena aset hasil dari tindak pidana merupakan urat nadi yang menjadi sumber kehidupan dari tindak pidana dan juga titik yang paling lemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi. Identifikasi dari latar belakang masalah tersebut adalah mengenai bagaimana mekanisme perampasan aset di dalam tindak pidana narkotika menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia serta apa saja kendala yang dihadapi negara dalam hal ini diwakilkan oleh Badan Narkotika Nasional dalam penerapan mekanisme perampasan aset untuk tindak pidana narkotika baik melalui mekanisme in rem dan in personam. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme perampasan aset di dalam tindak pidana narkotika menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia serta untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional dalam penerapan mekanisme perampasan aset untuk tindak pidana narkotika baik melalui mekanisme in rem dan in personam. Penelitian ini bersifat pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi bersifat analitis deskriptif. Pengumpuan data dilakukan dengan teknik wawancara dan menganalisis peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dimana penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa mekanisme perampasan aset yang dilakukan oleh negara dalam hal ini diwakilkan melalui Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia adalah mekanisme in personam dimana penggunaan mekanisme ini harus menunggu putusan akhir dari hakim dalam melakukan perampasan aset yang memiliki banyak kendala dalam penerapannya. Hal tersebutlah menjadi kendala dalam upaya penerapan perampasan aset hasil dari tindak pidana narkotika sebagai upaya dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorRidwan, RidwanUNSPECIFIED
Thesis advisorFajar Al Arifin, M. NoorUNSPECIFIED
Additional Information: Andreas Pop Siboro. NIM: 1111120962. Tinjauan Hukum Pidana Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Narkotika Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia). Serang: Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 2016 Tindak Pidana Narkotika telah menjadi salah satu bentuk kejahatan extraordinary crime dimana perlu langkah bersama dalam upaya memerangi tindak pidana narkotika tersebut. Perkembangan tindak pidana narkotika sekarang ini disertai dengan upaya menyembunyikan atau menyamarkan aset hasil dari tindak pidana dengan menggunakan mekanisme pencucian uang. Paradigma baru dalam memecahkan persoalan pemberantasan tindak pidana narkotika adalah dengan menggunakan rezim anti pencucian uang yang lebih menitikberatkan pada perampasan aset hasil dari tindak pidana, karena aset hasil dari tindak pidana merupakan urat nadi yang menjadi sumber kehidupan dari tindak pidana dan juga titik yang paling lemah dari rantai kejahatan yang paling mudah dideteksi. Identifikasi dari latar belakang masalah tersebut adalah mengenai bagaimana mekanisme perampasan aset di dalam tindak pidana narkotika menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia serta apa saja kendala yang dihadapi negara dalam hal ini diwakilkan oleh Badan Narkotika Nasional dalam penerapan mekanisme perampasan aset untuk tindak pidana narkotika baik melalui mekanisme in rem dan in personam. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme perampasan aset di dalam tindak pidana narkotika menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia serta untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional dalam penerapan mekanisme perampasan aset untuk tindak pidana narkotika baik melalui mekanisme in rem dan in personam. Penelitian ini bersifat pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi bersifat analitis deskriptif. Pengumpuan data dilakukan dengan teknik wawancara dan menganalisis peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dimana penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa mekanisme perampasan aset yang dilakukan oleh negara dalam hal ini diwakilkan melalui Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia adalah mekanisme in personam dimana penggunaan mekanisme ini harus menunggu putusan akhir dari hakim dalam melakukan perampasan aset yang memiliki banyak kendala dalam penerapannya. Hal tersebutlah menjadi kendala dalam upaya penerapan perampasan aset hasil dari tindak pidana narkotika sebagai upaya dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika.
Subjects: Q Science > Q Science (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Admin Eprints Untirta
Date Deposited: 18 Nov 2021 10:59
Last Modified: 18 Nov 2021 10:59
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/7770

Actions (login required)

View Item View Item