Wahyudin, Wahyudin (2017) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA. Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Tesis)
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL IND.PDF Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
ABSTRACT Nama : Wahyudin NIM : 7773150050 Tittle : Law Enforcement of Narcotics Crimes Conducted by Members of the Indonesian National Army. Narcotics abuse committed by members of the Indonesian national army is increasingly influenced by the development of globalization in all fields, So efforts to enforce narcotics abuse law within military personnel also need to be improved. The formulation of the issues to be raised related to the above phenomenon are: How law enforcement against narcotics crimes committed by members of the Indonesian national army?; and How is the legal process of narcotic crime committed by members of the TNI refers to criminal procedural law and criminal procedure law of the military? This type of research is a combination of normative legal research and empirical legal research. This is based on the argument that this study uses secondary data derived from library materials and primary data derived from research subjects to find answers to research problems. Technique of data collecting is done by research of library then conducted by field research by interview observation and on the spot. Then the data is discussed and analyzed descriptively analytical in the form of descriptions based on legal theories. The results showed that the policy of law enforcement and abuse of narcotics in the environment of members of the Indonesian National Army was conducted in two lines, namely: Military court lines (penal) and out of court non (non penal path). The first countermeasures with prevention efforts is the effort before the crime takes place through a non penalty policy which is then followed by penal or repressive efforts that eradication after the crime occurred. Efforts to overcome with the judicial path is more repressive with the effort after the crime occurred. Military law enforcement policies in the military are strictly enforced with serious criminal and additional criminal sanctions being dismissed as members of the military. In the military environment, The interest of the narcotic drug criminal justice process to the current Narcotics abuser is done strictly by keeping in mind one very important principle is the principle of military interest. In the military environment, The interest of the narcotic drug criminal justice process done to Narcotics abusers is the principle of military interest. The principle of military interest is a very important principle for members of the military Keywords : Law Enforcement, Narcotics Crime, Member of Indonesian National Army
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | ABSTRAK Nama : Wahyudin NIM : 7773150050 Judul Tesis : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) semakin meningkat seiring dengan perkembangan di segala bidang di era globalisasi ini, sehingga upaya–upaya penegakan hukum penyalahgunaan narkotika di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga perlu ditingkatkan. itu merupakan suatu permasalahan (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota tentara nasional indonesia (2) Bagaimana proses hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI merujuk pada KUHAP dan KUHPM. Melalui penelitian hukum Normatif – Empiris bentuk kualitatif dengan pendekatanpendekatan hukum Historis, Eksploratoris dan melalui jalur eksplanatif dan komparatif atas data sekunder dengan analisis bersifat induktif memberikan hasil bahwa kebijakan penegakan hukum penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dilakukan mencakup jalur non penal dan non penal. Upaya penanggulangan diawali dengan upaya non penal atau preventif yaitu pencegahan sebelum tindak pidana terjadi melalui kebijakan non penal yang kemudian dilanjutkan dengan upaya penal atau represif yaitu pemberantasan sesudah tindak pidana itu terjadi. Upaya penanggulanggan dengan jalur penal lebih bersifat represif setelah kejahatan terjadi. Kebijakan penegakan hukum penal dalam lingkungan militer dilakukan secara tegas dengan pidana yang berat dan pidana tambahan yaitu dipecat dari keanggotaan TNI. Kepentingan proses peradilan tindak pidana narkotika di lingkungan militer dalam Penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI terhadap penyalahguna Narkotika saat ini dilakukan secara tegas dengan tetap memperhatikan satu asas yang sangat penting dalam penegakan hukum di lingkungan TNI yaitu asas kepentingan militer. Merupakan suatu kesimpulan menunjukkan : Pertama, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dalam KUHP, KUHPM, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menunjukan system peradilan militer belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan kehendak norma hukum tertulis disebabkan adanya pengaruh unsur kekuatan personal dan jalur komando; Kedua, proses penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh TNI sangat sistematis dari pemeriksaan pelaku oleh Ankum. Ankum menyerahkan kasus kepada Polisi Militer (POM) kemudian POM menyerahkan hasil penyelidikannya ke Odmil/Ti. Setelah mengolah perkara, Odmil/Ti memberikan Surat Pendapat Hukum (SPH) kepada Papera apabila perkara tersebut bisa diselesaikan. Jika berlanjut, Odmil/Ti menyerahkan berkas dan Skeppera kepada Dilmil/Ti untuk sidangkan. Putusan pengadilan diperoleh melalui sidang Dilmil/Ti. Terdakwa/Oditur mengajukan banding dan apabila ditolak dilanjutkan dengan kasasi ke Mahkamah Agung. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Narkotika, Anggota Tentara Nasional Indonesia | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 17 Nov 2021 09:33 | |||||||||
| Last Modified: | 17 Nov 2021 09:33 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/7360 |
Actions (login required)
 |
View Item |