FATMAWATI, IPAT (2017) PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Master thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Tesis)
PELAKSANAAN PIDANA UANG PENGGANTI BAGI PELAKU.pdf Restricted to Registered users only Download (14MB) |
Abstract
ABSTRACT IPAT FATMAWATI, S.H., NIM : 7773143369, Title : ”The Implementation of Compensation Money Offense for The Offender of Corruption Crime in Returning The Country Loss Based on The Law Number 20 Year 2001 About The Amandment Over The Law Number 31 Year 1999 About The Eradication Of Corruption Crime” Thesis. Postgraduate. Faculty of Law The University of Sultan Ageng Tirtayasa Serang. The thesis is titled ”The Implementation of Compensation Money Offense for The Offender of Corruption Crime in Returning The Country Loss Based on The Law Number 20 Year 2001 About The Amandment Over The Law Number 31 Year 1999 About The Eradication Of Corruption Crime”. The background of the writing is due to the uneffectiveness the return of country loss through the additional crime such as compensation money offense in Indonesia Criminal system and criminal issue of compensation money in returning the country loss caused by the corruption crime. Within the writing is used the normative law research writing by using secondary data and the legislation approach is used to analyze the relevant law. The way to collect the data is used by documentation study which is forwarded to analyze by using qualitative data. From the discussion result is known that the implementation of compensation money offense for the offender of corruption crime in returning the country loss will never be effective is due to the convicted of corruption will choose subsidiary punishment namely the imprisonment more than to pay the compensation money. And the compensation money issue in returning the country loss due to the consequency of corruption crime such as not the effectiveness to obtain data/fact about the wealth of corruptor. In turn, at the execution level when the corruptor declares unable to pay back the compensation money and the prosecutir to sieze and auction the wealth of the corruptor. Keywords : The Prosecutor Office, Corruption, Compensation Money Offense.
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | ABSTRAK IPAT FATMAWATI, S.H., NIM : 7773143369. Judul : ”Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengembalikan Kerugian Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Tesis. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang. Tesis ini berjudul ”Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengembalikan Kerugian Negara Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Latar belakang penulisan adalah tidak optimalnya pengembalian kerugian Negara melalui pidana tambahan berupa uang pengganti. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pidana uang pengganti dalam sistem pemidanaan di Indonesia dan permasalahan pidana uang pengganti dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder dan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji perundang-undangan terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen lalu dianalisis menggunakan data kualitatif. Hasil pembahasan diketahui pelaksanaan pidana uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam rangka mengembalikan kerugian Negara, dinilai tidak berjalan dengan optimal disebabkan terpidana korupsi lebih memilih pidana subsider berupa pidana penjara daripada membayar uang pengganti. Dan permasalahan pidana uang pengganti dalam mengembalikan kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi antara lain kurang maksimalnya memperoleh data/fakta tentang harta benda pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga pada tahap eksekusi ketika pelaku tindak pidana korupsi menyatakan tidak dapat melunasi uang pengganti, Kejaksaan kesulitan menyita dan melelang harta benda si pelaku tindak pidana korupsi. Kata kunci : Kejaksaan, Korupsi, Pidana Uang Pengganti. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 15 Nov 2021 10:21 | |||||||||
| Last Modified: | 15 Nov 2021 10:21 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/6707 |
Actions (login required)
 |
View Item |