AMANIYAH, NURLITA and Agustino, Leo and Jumiati, Ipah Ema (2015) ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN TERPADU WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI, DAN CIANJUR (JABODETABEKJUR) SEBAGAI KAWASAN MEGAPOLITAN. Lainnya thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
|
Text (NURLITA AMANIYAH - ANE 2015)
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN TERPADU WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, BEKASI, DAN CIAN - Copy.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview |
Abstract
Nurlita Amaniyah. 6661111919. Analisis Kebijakan Pengelolaan Terpadu Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur) sebagai Kawasan Megapolitan. Pembimbing I: Leo Agustino, Ph.D., dan Pembimbing II: Ipah Ema Jumiati, S.IP., M.Si. Kebijakan pengelolaan terpadu wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur) merupakan kebijakan pembentukan sebuah kawasan megapolitan. Kebijakan ini dibuat disebabkan banyak permasalahan seperti banjir, kependudukan, transportasi, kemacetan, pemukiman dan lainnya yang tidak dapat diselesaikan oleh DKI Jakarta, melainkan harus diselesaikan bersama dengan Bodetabekjur. Pembentukan kawasan megapolitan bertujuan untuk memperkuat posisi DKI Jakarta sebagai Ibukota negara dan untuk pemerataan pembangunan di wilayah sekitar Jakarta. Kebijakan ini diusulkan oleh Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Penelitian dilakukan di Sekretariat Jenderal DPD RI dan di wilayah Jabodetabekjur, yang mana bertujuan untuk menganalisis pembentukan kawasan megapolitan Jabodetabekjur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam analisis kebijakan pengelolaan terpadu wilayah Jabodetabekjur peneliti menggunakan model analisis kebijakan publik menurut Dunn, meliputi merumuskan masalah, peramalan, rekomendasi kebijakan, pemantauan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan megapolitan Jabodetabekjur belum dapat dilaksanakan secara terpadu. Hal ini karena belum ada penguatan kelembagaan antarpemerintah di wilayah Jabodetabekjur untuk mendukung pembentukan kawasan megapolitan, kemudian belum adanya badan yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan dan mengawasi kebijakan ini. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran yaitu kepada seluruh instansi terkait untuk berpartisipasi dan berkoordinasi dalam mewujudkan kawasan megapolitan Jabodetabekjur, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta mendukung kebijakan ini.
| Item Type: | Thesis (Lainnya) |
|---|---|
| Additional Information: | Nurlita Amaniyah. 6661111919. Integrated Management Policy Analysis Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, and Cianjur (Jabodetabekjur) as Megapolitan region. Advisor I : Leo Agustino, Ph.D., and advisor II: Ipah Ema Jumiati, S.IP., M.Si. Integrated management policy of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, and Cianjur (Jabodetabekjur) is the establishment policy of megapolitan region. This policy was made because many problems such as flood, population, transportation, traffic jam, housing, and others which can not be solved by DKI Jakarta only, but must be completed along with Bodetabekjur. The establishment of megapolitan region aims to support DKI Jakarta position as capital city of nation and to development equalization around Jakarta area. This policy was proposed by the Committee 1 of Regional Representatives Council of Indonesia (DPD RI). The research was conducted at General Secretariat of DPD and also in Jabodetabekjur area, that aims to analyze the establishment of Jabodetabekjur megapolitan region. The method used is descriptive with qualitative approach. To analyze integrated management policy of Jabodetabekjur, the researcher used public policy analysis model by Dunn, as follows formulating the problem, predicting, policy recomendation, policy monitoring, and policy evaluation. The results showed that the Jabodetabekjur megapolitan policy can not implement integrated. This situation because two factors. First, there is no institutional reinforcement inter-governmental in Jabodetabekjur to support the establishment of megapolitan region. Second, there is no agency selected to coordinating and monitoring this policy. Based on the results, the researchers suggest for all agencies to participate and coordinate in realizing Jabodetabekjur megapolitan region, as well as provide an opportunity for the public to participate and support the policy. Keywords: Policy, Management, Integrated, Jabodetabekjur, Megapolitan. |
| Subjects: | H Social Sciences > Public Administration |
| Divisions: | 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201-Program Studi Administrasi Publik |
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta |
| Date Deposited: | 28 Jul 2016 02:33 |
| Last Modified: | 28 Jul 2016 02:33 |
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/589 |
Actions (login required)
 |
View Item |