SUSILAWATI, AMBAR (2025) IMPLIKASI SUNAT PEREMPUAN TERHADAP FAKTOR KESEHATAN DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO. 6 TAHUN 2014 DI WILAYAH KECAMATAN MANCAK TAHUN 2025. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
AMBAR SUSILAWATI_7773230040_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
AMBAR SUSILAWATI_7773230040_Bab 1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
AMBAR SUSILAWATI_7773230040_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB) |
|
Text
AMBAR SUSILAWATI_7773230040_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB) |
|
Text
AMBAR SUSILAWATI_7773230040_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (299kB) |
|
Text
AMBAR SUSILAWATI_7773230040_Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (21kB) |
|
Text
AMBAR SUSILAWATI_7773230040_Reff.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB) |
Abstract
Female circumcision or female genital mutilation (FGM) is still practiced in various regions of Indonesia, including in Mancak District, Serang Regency. This practice is legitimized by tradition, religion, and social pressure, even though medically it has been proven to provide no benefits and instead poses serious health risks. Minister of Health Regulation (Permenkes) No. 6 of 2014 explicitly prohibits health workers from performing female circumcision, but the implementation of this regulation has not been optimal. This situation has created a legal dilemma as well as reproductive health problems for women at the community level. This study uses a normative juridical method with a descriptive-analytical nature. Data were collected through a literature study in the form of a review of legislation, doctrine, and academic literature, as well as interviews with local religious and traditional leaders. Qualitative analysis was used to examine the compliance of female circumcision practices with health regulations, particularly Permenkes No. 6 of 2014, and to identify its implications for reproductive health and the protection of children's rights. The results show that female circumcision in Mancak Subdistrict is still practiced traditionally with a fairly high prevalence, driven by cultural traditions and beliefs. From a health perspective, this practice poses short-term risks such as pain, bleeding, and infection, as well as long-term risks such as psychological trauma, sexual dysfunction, and complications during childbirth. From a legal perspective, this practice violates Minister of Health Regulation No. 6 of 2014, Law No. 36 of 2009 on Health, and Law No. 35 of 2014 on Child Protection. These findings confirm the gap between national health law norms and social and cultural practices. The lack of dissemination of regulations and the strong legitimacy of customs and religion are the main factors contributing to the continuation of FGM. Therefore, a comprehensive strategy is needed in the form of health education, empowerment of community leaders, and law enforcement to protect the rights of girls and stop the practice of female circumcision in Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Latar belakang pada sunat perempuan atau female genital mutilation (FGM) masih dipraktikkan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang. Praktik ini dilegitimasi oleh tradisi, agama, serta tekanan sosial, meskipun secara medis terbukti tidak memberikan manfaat dan justru menimbulkan risiko kesehatan serius. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 6 Tahun 2014 secara tegas melarang tenaga kesehatan melakukan tindakan sunat perempuan, namun implementasi regulasi ini belum berjalan optimal. Kondisi tersebut menimbulkan dilema hukum sekaligus permasalahan kesehatan reproduksi perempuan di tingkat komunitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif- analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan berupa kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur akademik, serta wawancara dengan tokoh agama dan adat setempat. Analisis kualitatif digunakan untuk menelaah kesesuaian praktik sunat perempuan dengan regulasi kesehatan, khususnya Permenkes No. 6 Tahun 2014, serta mengidentifikasi implikasinya terhadap kesehatan reproduksi dan perlindungan hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sunat perempuan di Kecamatan Mancak masih dilakukan secara turun-temurun dengan prevalensi cukup tinggi, didorong oleh tradisi dan keyakinan budaya. Dari aspek kesehatan, praktik ini menimbulkan risiko jangka pendek seperti nyeri, perdarahan, dan infeksi, serta risiko jangka panjang berupa trauma psikologis, disfungsi seksual, dan komplikasi persalinan. Dari aspek hukum, praktik tersebut bertentangan dengan Permenkes No. 6 Tahun 2014, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum kesehatan nasional dengan praktik sosial budaya masyarakat. Minimnya sosialisasi regulasi dan kuatnya legitimasi adat-agama menjadi faktor utama keberlanjutan praktik FGM. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif berupa edukasi kesehatan, pemberdayaan tokoh masyarakat, serta penegakan hukum untuk melindungi hak anak perempuan dan menghentikan praktik sunat perempuan di Indonesia. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Female circumcision, and health Sunat perempuan, kesehatan | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 08 Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Ambar Susilawati | |||||||||
| Date Deposited: | 19 Jan 2026 01:55 | |||||||||
| Last Modified: | 19 Jan 2026 01:55 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/57280 |
Actions (login required)
 |
View Item |