GILBERT, SIMANGUNSONG (2025) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Gilbert Arianto Simangunsong_1111210186_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text
Gilbert Arianto Simangunsong_1111210186_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
|
Text
Gilbert Arianto Simangunsong_1111210186_02.pdf Restricted to Registered users only Download (360kB) | Request a copy |
|
Text
Gilbert Arianto Simangunsong_1111210186_03.pdf Restricted to Registered users only Download (371kB) | Request a copy |
|
Text
Gilbert Arianto Simangunsong_1111210186_04.pdf Restricted to Registered users only Download (449kB) | Request a copy |
|
Text
Gilbert Arianto Simangunsong_1111210186_05.pdf Restricted to Registered users only Download (195kB) | Request a copy |
|
Text
Gilbert Arianto Simangunsong_1111210186_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana partai politk dalam tindak pidana pencucian uang sebagai upaya penegakan hukum. Partai Politik merupakan kumpulan atau organisasi yang memiliki tujuan dalam membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara. Berdirinya partai politik sendiri terdaftar sebagi badan hukum dan memiliki harta kekayaan yang terpisah oleh anggotanya, besumber pada sumbangan baik oleh APBN, anggota partai politik hingga sumbangan pihak ketiga yang bukan berasal dari pihak luar, dengan adanya sumbangan yang diterima terdapat beberapa kasus aliran dana hasil tindak pidana yang mengalir ke partai politik, namun pertanggungawaban pidana pada kenyataannya hanya dilimpahkan terhadap pelaku utama (aktif) yaitu anggota partai politik tersebut tanpa membebankan pertanggungjawabannya terhadap pihak penerima atau yang menikmati hasil tindak pidana tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenail penentuan aliran uang hasil tindak pidana pencucian uang pada partai politik, dan bagaimana pertanggung jawaban pidana partai politik dalam tindak pidana pencucian uang tersebut. Dengan tujuan menentukan aliran uang (follow the money) hasil tindak pidana yang diterima partai politik baik bersumber dari sumbangan yang diterima oleh partai politik, dan menentukan pertanggungjawban yang dapat dibebankan terhadap partai politik hasil tindak pidana pencucian uang. Metode yang digunakan adalah yuridis normaif dengan pendekatan deskriftif kualitatif, yang memuat pengumpulan data dari peraturan perundang undangan dan studi pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup teori penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana korporasi yang memberikan kerangkan untuk memahami penentuan aliran uang hasil tindak pidana dan konsekuensi mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungawaban pidana terhadap partai politik dapat dilakukan berdasarkan pada teori pertanggungjawaban pidana korporasi, dimana partai politik dapat dikategorikan sebagai korporasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu penegakan hukum dapat dilakukan terhadap partai politik sebagai subjek hukum dalam pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana, Penegakan Hukum, Partai politik, Pencucian Uang
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | This research discusses criminal liability of political parties in money laundering crimes as a law enforcement measure. Political parties are groups or organizations that aim to defend the political interests of their members, the community, the nation, and the state. Political parties are registered as legal entities and have assets that are separate from those of their members, sourced from contributions from the state budget, political party members, and third parties that are not external parties. With the receipt of these contributions, there have been cases of funds derived from criminal acts flowing into political parties. In reality, criminal liability is only imposed on the main (active) perpetrators, namely the members of the political party, without imposing liability on the recipients or those who benefit from the proceeds of crime. This study was conducted to analyze the determination of the flow of money from money laundering in political parties and the criminal liability of political parties in money laundering. The objectives are to determine the flow of money (follow the money) from criminal acts received by political parties, whether sourced from donations received by political parties, and to determine the liability that can be imposed on political parties for the proceeds of money laundering. The method used is normative juridical with a qualitative descriptive approach, which includes data collection from laws and regulations and literature studies. The theories used in this study include law enforcement and corporate criminal liability theories, which provide a framework for understanding the determination of the flow of money from criminal acts and the consequences of criminal liability for political parties. The results of this study indicate that criminal liability against political parties can be enforced based on the theory of corporate criminal liability, whereby political parties are equated with corporations based on the laws and regulations in Indonesia. Therefore, law enforcement can be carried out against political parties as legal subjects in criminal liability. Criminal liability, Law enforcement, Political parties, Money laundering | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Pertanggungjawaban pidana, Penegakan Hukum, Partai politik, Pencucian Uang Criminal liability, Law enforcement, Political parties, Money laundering | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Gilbert Arianto Simangunsong | |||||||||
| Date Deposited: | 05 Jan 2026 07:19 | |||||||||
| Last Modified: | 05 Jan 2026 07:19 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/56932 |
Actions (login required)
 |
View Item |