Purba, Helin Afrialdo (2025) PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA CARDING SEBAGAI TINDAK PIDANA CYBER CRIME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK STUDI PUTUSAN NOMOR: 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
HELIN AFRIALDO PURBA_1111180140_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
HELIN AFRIALDO PURBA_1111180140_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
HELIN AFRIALDO PURBA_1111180140_02.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB) |
|
Text
HELIN AFRIALDO PURBA_1111180140_03.pdf Restricted to Registered users only Download (357kB) |
|
Text
HELIN AFRIALDO PURBA_1111180140_04.pdf Restricted to Registered users only Download (371kB) |
|
Text
HELIN AFRIALDO PURBA_1111180140_05.pdf Restricted to Registered users only Download (228kB) |
|
Text
HELIN AFRIALDO PURBA_1111180140_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB) |
|
Text
HELIN AFRIALDO PURBA_1111180140_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (144kB) |
Abstract
Carding is a cybercrime that involves the illegal use of another person's credit or debit card data to conduct unauthorized transactions, usually for online purchases. In its implementation, there are still gaps in the enforcement of carding as a cybercrime. The identification of the problem in this study is how the crime of carding is called a cybercrime according to the provisions of criminal law and how the law is enforced against perpetrators of carding based on the Law on Information and Electronic Transactions Decision Study Number: 1193 / Pid.B / 2013 / PN.Jkt.Sel. The theories used in this study are: criminal law policy theory and criminal law enforcement theory. This study was conducted using a normative juridical method. The normative juridical method uses laws and legal principles in conducting research approaches. The data sources used in this study are secondary data sources analyzed qualitatively. The results obtained from this study are that in enforcing the crime of carding as a cybercrime that should be regulated in special regulations, namely the ITE Law. In reality, law enforcement is still wrong in ensnaring perpetrators of carding crimes. The main factor is that the crime of carding is not specifically explained in the ITE Law. This study concluded that sanctions against perpetrators of carding crimes must be based on the ITE Law as lex specialist and the Criminal Code as lex generalist. Law enforcers should pay attention to the basic values contained in the law, such as justice, certainty and the usefulness of law as an answer to problems in the community. Therefore, the suggestion in this study is that the rules on the crime of carding should be studied further to clarify the application of sanctions to the perpetrators and law enforcement officials should pay more attention to other provisions besides the Criminal Code whether there are special rules that regulate it such as in the principle of criminal law, namely Lex specialis derogate generalis so that legal balance can be achieved.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Carding adalah tindakan kejahatan siber yang melibatkan penggunaan data kartu kredit atau debit orang lain secara ilegal untuk melakukan transaksi tanpa izin, biasanya untuk pembelian online. Dalam penerapannya masih ada kesenjangan dalam penegakan tindak pidana carding sebagai tindak pidana cyber crime. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tindak pidana Carding disebut sebagai tindak pidana Cyber crime menurut ketentuan hukum pidana dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Carding berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Putusan Nomor : 1193/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah : teori kebijakan hukum pidana dan teori penegakan hukum pidana. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif menggunakan peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum dalam melakukan pendeketan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dalam penegakannya tindak pidana carding merupakan kejahatan cyber crime yang seharusnya diatur dalam peraturan khusus yaitu Undang-Undang ITE. Pada realitasnya penegak hukum masih salah dalam menjerat pelaku tindak pidana carding. Faktor utama nya adalah tidak dijelaskan secara khusus tindak pidana carding dalam Undang-undang ITE. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa sanksi terhadap pelaku tindak pidana carding harus didasarkan pada Undang-Undang ITE sebagai lex specialist dan Kuhp sebagai lex generalist. Penegak hukum seharusnya memerhatikan nilai-nilai dasar yang terdapat dalam hukum, seperti keadilan, kepastian dan kemanfatan hukum sebagai jawaban atas permasalahan di lingkungan masyarakat. Sehingga saran dalam penelitian ini adalah aturan tentang tindak pidana carding sebaiknya dikaji lebih lanjut agar jelas penerapan sanksi terhadap pelakunya dan aparat penegak hukum seharusnya lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan lain selain KUHP apakah ada aturan khusus yang mengaturnya seperti dalam asa hukum pidana yaitu Lex specialis derogate generalis sehingga keseimbangan hukum dapat terpenuhi. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Law Enforcement, Carding Crimes, Cybercrime. Penegakan Hukum, Tindak Pidana Carding, Cybercrime. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Helin Afrialdo Purba | |||||||||
| Date Deposited: | 28 Nov 2025 07:02 | |||||||||
| Last Modified: | 28 Nov 2025 07:02 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/56316 |
Actions (login required)
 |
View Item |