Martiza, Aerio Gani (2025) KEWENANGAN SATUAN PAMONG PRAJA DALAM PENGAWASAN DAN PENEGAKKAN HUKUM PADA PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SERANG SKRIPSI. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Aerio Gani Martiza_1111210145_ 02.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
Aerio Gani Martiza_1111210145_03.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Aerio Gani Martiza_1111210145_04.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
Aerio Gani Martiza_1111210145_05.pdf Restricted to Registered users only Download (453kB) |
|
Text
Aerio Gani Martiza_1111210145_Reff.pdf Restricted to Registered users only Download (668kB) |
|
Text
Aerio Gani Martiza_1111210145_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (673kB) |
|
Text
Aerio Gani Martiza_1111210145_FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB) |
|
Text
Aerio Gani Martiza_1111210145_01.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) |
Abstract
The authority held by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Serang Regency in carrying out its supervisory and law enforcement functions over the distribution of alcoholic beverages within the Serang Regency area is regulated under Serang Regency Regional Regulation Number 3 of 2021 concerning the Prevention of Social Illnesses. The background of this research arises from the fact that Serang Regency, as a region whose community is characterized by strong adherence to religious values and social norms, has experienced a yearly increase in violations related to the circulation and consumption of alcoholic beverages. This situation raises serious concerns about the potential disruption of public order, social stability, and the moral values upheld by the local community. This study employs an empirical juridical approach using a descriptive qualitative method by collecting and analyzing data from both literature reviews focusing on theories of administrative law and law enforcement and primary data obtained through interviews with relevant stakeholders in the field, including Satpol PP officials and regional government institutions. The findings reveal that although Satpol PP normatively possesses a solid legal foundation to carry out its supervisory duties and non-judicial enforcement of regional regulations, in practice, several structural and cultural obstacles remain. These include limited human resources, suboptimal inter-agency coordination, and low public legal awareness. Therefore, concrete measures are necessary, such as strengthening the institutional capacity of Satpol PP, enhancing technical regulations, and intensifying public legal education in order to improve the effectiveness of law enforcement and to create a community environment that is orderly, secure, and aligned with both local cultural values and national legal principles
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Kewenangan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Serang dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakkan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Serang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa Kabupaten Serang, sebagai salah satu daerah dengan karakter masyarakat yang kuat memegang nilai-nilai keagamaan dan norma sosial, mengalami peningkatan kasus pelanggaran terkait peredaran dan konsumsi minuman beralkohol setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan Pengawasan dan Penegakkan Hukum yang dilakukan Satuan Polisi Pamong dan apa saja kedala yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif , yaitu dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data baik dari studi pustaka yang berkaitan dengan teori pengawasan dan penegakan hukum, maupun dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait di lapangan, seperti aparatur Satpol PP dan instansi pemerintah daerah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Satpol PP telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan non-yustisial seperti pembinaan maupun sosialisasi terhadap pelanggaran peraturan daerah, namun dalam praktiknya masih banyak ditemukan hambatan struktural dan kultural, seperti minimnya sumber daya manusia, kurang optimalnya koordinasi lintas sektor, serta lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkahlangkah konkret berupa peningkatan kapasitas kelembagaan Satpol PP, penguatan regulasi teknis, serta intensifikasi penyuluhan hukum kepada masyarakat guna menciptakan efektivitas penegakan hukum dan menciptakan lingkungan masyarakat yang tertib, aman, serta selaras dengan nilai- nilai lokal dan nasional.. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Authority, Satpol PP, Alcoholic Beverages, Law Enforcement, Serang Regency. Kewenangan, Satpol PP, Minuman Beralkohol, Penegakan Hukum, Kabupaten Serang. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Aerio Gani Martiza | |||||||||
| Date Deposited: | 19 Nov 2025 02:48 | |||||||||
| Last Modified: | 19 Nov 2025 02:48 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/56159 |
Actions (login required)
 |
View Item |