Umar, Naufal (2023) PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PELEPASAN IKAN INVASIF YANG DAPAT MERUSAK EKOSISTEM SEKITAR BERDASARKAN PASAL 86 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN (STUDI KASUS PELEPASAN IKAN ARAPAIMA DI SUNGAI BRANTAS). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Naufal Umar_111180156_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) |
|
Text
Naufal Umar_111180156_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
Naufal Umar_111180156_02.pdf Restricted to Registered users only Download (687kB) |
|
Text
Naufal Umar_111180156_03.pdf Restricted to Registered users only Download (497kB) |
|
Text
Naufal Umar_111180156_04.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB) |
|
Text
Naufal Umar_111180156_05.pdf Restricted to Registered users only Download (157kB) |
|
Text
Naufal Umar_111180156_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB) |
Abstract
There has been a release of invasive arapaima fish into the waters of the Brantas River, that the action is against the law because it is already regulated in Law No. 31 of 2004 Article 86. However, the perpetrators who have once released the fish are not legally processed properly, even though owning arapaima fish cannot be arbitrary, ownership of these fish must fulfill the conditions that have been written in accordance with the Minister of Marine Affairs and Fisheries Regulation No. 41 of 2014. Researchers in this study used the theory of criminal liability and law enforcement to answer problem identification questions regarding the legal process that should be undertaken by the perpetrators of the release of invasive fish into the Brantas River. The method used by researchers in this study uses a qualitative method through a normative juridical approach, which is descriptive analysis, using secondary data sources from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, as well as obtaining library data and also supported by interviews with stakeholders. The researcher concluded that this case did not run properly in accordance with existing legal regulations, criminal liability that should be imposed by the perpetrator and law enforcement that should be implemented is not in accordance with das solen and das sein. Therefore, researchers suggest that stakeholders can be more assertive in taking action against legal cases like this so that there is a deterrent effect on the perpetrators and there will be no repetition of events like this. The government should also provide sufficient facilities to the stakeholders concerned so that they can quarantine the invasion fish according to the procedure.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Telah terjadi pelepasan ikan invasif arapaima ke dalam perairan Sungai Brantas, bahwasannya tindakan tersbut merupakan tindakan yang melawan hukum karena hal terbut sudah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Pasal 86. Namun pelaku yang memiliki sekaliigus melepaskan ikan terbut justru tidak diproses secara hukum yang semestinya, padahal memiliki ikan arapaima juga tidak bisa sembarangan kepemilikan ikan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah tertulis sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perkanan No. 41 Tahun 2014. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum untuk menjawab pertanyaan identifikasi masalah mengenai proses hukum yang seharusnya dijalani oleh pelaku pelepasan ikan invasif ke dalam Sungai Brantas. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analisis, menggunakan sumber data sekunder dar bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta memperoleh data kepustakaan dan juga ditunjang dengan wawancara terhadap stakeholder. Peneliti menyimpulkan bahwasannya kasus ini tidak berjalan dengan semestinya sesuai dengan peraturan hukum yang ada, pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dikenakan oleh pelaku dan penegakan hukum yang seharusnya diimplementasikan tidak sesuai dengan das solen dan das sein. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar para stakeholder dapat lebih tegas dalam menindak kasus hukum seperti ini supaya adanya efek jera terhadap pelaku dan tidak akan adanya pengulangan kembali peristiwa seperti ini. Pemerintah juga seharusnya memberikan fasilitas yang mencukupi kepada stakeholder yang bersangkutan agar dapat mengkarantina ikan invasi tersebut sesuai dengan prosedur | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Invasife Fish, Arapaima, Criminal Liability, Law Enforcement Ikan Invasif, Arapaima, Pertanggungjawaban Pidana, Penegakan Hukum | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
|||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mr Naufal Umar | |||||||||
| Date Deposited: | 24 Oct 2025 09:21 | |||||||||
| Last Modified: | 24 Oct 2025 09:21 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/55524 |
Actions (login required)
 |
View Item |