BIERHOF, SAMUEL (2025) PENETAPAN ASAL-USUL ANAK HASIL LUAR KAWIN UNTUK KEPENTINGAN PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Clg.). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
01. Samuel Bierhof _ 1111210034 _ Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
|
Text
01. Samuel Bierhof _ 1111210034 _ 01.pdf Restricted to Registered users only Download (725kB) |
|
Text
01. Samuel Bierhof _ 1111210034 _ 02.pdf Restricted to Registered users only Download (154kB) |
|
Text
01. Samuel Bierhof _ 1111210034 _ 03.pdf Restricted to Registered users only Download (110kB) |
|
Text
01. Samuel Bierhof _ 1111210034 _ 04.pdf Restricted to Registered users only Download (113kB) |
|
Text
01. Samuel Bierhof _ 1111210034 _ 05.pdf Restricted to Registered users only Download (19kB) |
|
Text
01. Samuel Bierhof _ 1111210034 _ Reff.pdf Restricted to Registered users only Download (93kB) |
|
Text
01. Samuel Bierhof _ 1111210034 _ Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Children born out of wedlock often face social turmoil, because they are not born from a legal marriage. In this study, the author examines case No. 152/Pdt.P/2023/PA. Clg., the judge granted the petition for the origin of the child born out of wedlock as the biological child of the applicants. As a result, the child born from this marriage has a civil relationship with the mother and her mother's family. Based on this, this study aims to determine that a marriage conducted without official registration at the Office of Religious Affairs has no legal force, even though it is valid according to Islamic law. This is in accordance with the provisions of Article 2 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 and Article 7 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law which requires marriage registration as legal evidence. In the Decision of the Cilegon Religious Court No. 152/Pdt.P/2023/PA.Clg, the judge stated that the child born from an unregistered marriage has the status of an illegitimate child who only has a civil relationship with the mother and her mother's family. However, based on Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, illegitimate children can have a limited civil relationship with their biological father, particularly regarding the fulfillment of living needs, education, and inheritance in the form of a mandatory will. From the aspect of legal protection, illegitimate children still have the rights guaranteed by Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, such as the right to identity, origin, education, health, and social security. The state and society have an obligation to guarantee the fulfillment of these rights without discrimination. Although illegitimate children have not yet been fully equalized with legitimate children under positive law and Islamic law, their basic rights as human beings and citizens must still be protected. Legal reform and increased public awareness are needed so that the principles of justice and child protection can be realized comprehensively.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Anak luar kawin sering kali dihadapkan dengan gejolak keadaan sosial, karena tidak lahir dari perkawinan yang sah. Dalam penelitian ini penulis mengkaji perkara Nomor 152/Pdt.P/2023/PA. Clg., hakim mengabulkan permohonan asalusul anak hasil luar kawin tersebut sebagai anak biologis para pemohon. Akibatnya anak yang lahir dari perkawinan tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama tidak memiliki kekuatan hukum, meskipun sah menurut syariat Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan pencatatan perkawinan sebagai bukti hukum. Dalam Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 152/Pdt.P/2023/PA.Clg, hakim menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat tersebut berstatus sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010, anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan terbatas dengan ayah biologisnya, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan hidup, pendidikan, dan warisan berupa wasiat wajibah. Dari aspek perlindungan hukum, anak luar kawin tetap memiliki hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seperti hak atas identitas, asal-usul, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak-hak tersebut tanpa diskriminasi. Meskipun anak luar kawin belum sepenuhnya disamakan kedudukannya dengan anak sah menurut hukum positif maupun hukum Islam, namun hak-hak dasarnya sebagai manusia dan warga negara tetap harus dilindungi. Reformulasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat diperlukan agar prinsip keadilan dan perlindungan anak dapat terwujud secara komprehensif. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Origin Of The Child, Out Of Wedlock, Children’s Rights Asal Usul Anak, Luar Kawin, Hak-Hak Anak | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mr Samuel Bierhof | |||||||||
| Date Deposited: | 24 Oct 2025 07:11 | |||||||||
| Last Modified: | 24 Oct 2025 07:11 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/55518 |
Actions (login required)
 |
View Item |