Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

KEWENANGAN KECAMATAN SEBAGAI PUSAT PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KECAMATAN BANJARSARI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

Kholilannisa, Ila (2024) KEWENANGAN KECAMATAN SEBAGAI PUSAT PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KECAMATAN BANJARSARI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN. S1 thesis, Universitas sultan Ageng Tirtayasa.

[img] Text
ILA KHOLILANNISA_1111170085_FULL TEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text
ILA KHOLILANNISA_1111170085_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
ILA KHOLILANNISA_1111170085_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (227kB)
[img] Text
ILA KHOLILANNISA_1111170085_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (477kB)
[img] Text
ILA KHOLILANNISA_1111170085_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (856kB)
[img] Text
ILA KHOLILANNISA_1111170085_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (590kB)
[img] Text
ILA KHOLILANNISA_1111170085_REFF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (443kB)
[img] Text
ILA KHOLILANNISA_1111170085_LAMP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (336kB)

Abstract

The government has an important role in improving the welfare of society, one of which is through providing good services. As mandated by the 1945 Constitution, the State is obliged to serve every citizen to meet their basic needs in order to improve the welfare of society. By optimizing existing programs, the Regency/City Government gives some of its authority to the District Government to provide quality services close to the community through PATENT. PATENT is the implementation of public services in the District from the application stage to the document issuance stage in one place. In this research the author discusses the authority and constraint factors of the District as an integrated service center in realizing licensing and non-licensing services in Banjarsari District. This research uses the theory of authority and public services. The method used is empirical juridical which is qualitative in nature. The data sources used are primary and secondary data sources. The data collection techniques used are field study techniques and library study techniques. The analysis of this research data is analytical descriptive. The results of this research are that the PATENT service in Banjarsari District has been running, but there are several obstacles that cause this service to be less useful in society, such as lack of information, lack of socialization, and there are still many unscrupulous individuals or brokers. The conclusion of this research is that PATEN has been implemented according to the guidelines set out, but there are several obstacles that make the service feel less than optimal, therefore, in implementing this program, the District Government must make improvements to the information system as well as increase outreach to the community.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorMoh. Fasyehhudin, Moh. Fasyehhudin1962
Thesis advisorNurikah, Nurikah1976
Additional Information: Pemerintah memiliki peran penting dalam mensejahterakan masyarakat salah satunya melalui penyelenggaraan pelayanan yang baik, Sebagaimana amanat UUD 1945 bahwasanya Negara wajib melayani setiap warga negaranya untuk memenuhi kebutuhannya dari dasar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengoptimalkan program yang ada Pemerintah Kabupaten/ Kota memberikan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Kecamatan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan dekat dengan masyarakat melalui PATEN. PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen berada dalam satu tempat. Dalam penelitian ini penulis membahas kewenangan dan faktor kendala Kecamatan sebagai pusat pelayanan terpadu dalam mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kecamatan Banjarsari. Penelitian ini menggunakan teori kewenangan dan pelayanan publik. Metode yang digunakan yaitu yuridis empiris yang bersifat kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik studi lapangan dan teknik studi kepustakaan. Analisis data penelitian ini bersifat deskriftif analitis. Hasil dari penelitian ini yaitu Pelayanan PATEN di Kecamatan Banjarsari telah berjalan namun terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pelayanan ini kurang terasa manfaatnya di masyarakat seperti kurangnya informasi, kurangnya sosialisasi, dan masih banyak oknum atau calo. Kesimpulan pada peneitian ini, PATEN telah terlaksana sesuai pedoman yang diatur hanya saja beberapa faktor kendala yang menjadikan pe;ayanan tersebut dirasa kurang maksimal, maka dari itu dalam pelaksanaan program ini Pemerintah Kecamatan harus ada perbaikan dalam sistem Informasi juga peningkatan sosialisasi kepada masyarakat.
Uncontrolled Keywords: District Authority, Integrated Services, Licensing and NonLicensing. Kewenangan Kecamatan, Pelayanan Terpadu, Perizinan dan Non Perizinan.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs. Ila Kholilannisa
Date Deposited: 12 Sep 2025 04:16
Last Modified: 12 Sep 2025 04:16
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/54486

Actions (login required)

View Item View Item