SUSANTI, LOLA RIZKI (2025) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (HASYIM ASY’ARI). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Lola Rizki Susanti_1111210144_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
Lola Rizki Susanti_1111210144_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Lola Rizki Susanti_1111210144_02.pdf Restricted to Registered users only Download (314kB) |
|
Text
Lola Rizki Susanti_1111210144_03.pdf Restricted to Registered users only Download (533kB) |
|
Text
Lola Rizki Susanti_1111210144_04.pdf Restricted to Registered users only Download (404kB) |
|
Text
Lola Rizki Susanti_1111210144_05.pdf Restricted to Registered users only Download (125kB) |
|
Text
Lola Rizki Susanti_1111210144_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (418kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Lola Rizki Susanti_1111210144_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (782kB) |
Abstract
This research examines the application of criminal law to the criminal offence of sexual violence committed by Hasyim Asy'ari, Chairman of the General Election Commission of the Republic of Indonesia. The case of sexual violence committed by the Chairman of the Indonesian Election Commission, Hasyim Asy'ari, reflects the weak enforcement of criminal law against perpetrators who have power. Although the Election Organiser Honour Council (DKPP) has imposed a sanction of dismissal against Hasyim, the criminal law process has not been running properly, even though based on Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, his actions meet the elements of Article 6 letter c as an ordinary offense that should be processed without waiting for the victim's report. Using secondary data from Law No. 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence, as well as literature review and DKPP decisions, this research applies literature study techniques and descriptive analysis. The results show that although Hasyim has been dismissed, the criminal process has not been optimal, even though the perpetrator's actions fulfil the elements of ordinary offences that can be processed without a victim's complaint. These findings highlight the obstacles to law enforcement due to power and inequality of protection for victims, as well as the importance of strict legal measures to maintain the integrity of state institutions and provide justice for victims.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat negara dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Hasyim Asy'ari, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, mencerminkan lemahnya penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang memiliki kekuasaan. Meskipun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjatuhkan sanksi pemecatan, proses hukum pidana belum berjalan sebagaimana mestinya, padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindakannya memenuhi unsur pasal 6 huruf c sebagai delik biasa yang seharusnya dapat diproses tanpa menunggu laporan korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan DKPP, dan studi kepustakaan melalui buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Hasyim telah dipecat dari jabatannya, proses pidana belum optimal karena tindakan pelaku memenuhi unsur delik biasa yang dapat diproses tanpa pengaduan korban. Temuan ini menyoroti hambatan penegakan hukum akibat faktor kekuasaan dan ketidaksetaraan perlindungan bagi korban, serta pentingnya langkah hukum tegas untuk menjaga integritas lembaga negara dan memberikan keadilan bagi korban. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Criminal Liability, DKPP, Hasyim Asy'ari, Law Enforcement, Sexual Violence, TPKS. DKPP, Hasyim Asy’ari, Kekerasan Seksual, Penegakan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, TPKS. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Lola Rizki Susanti | |||||||||
| Date Deposited: | 12 Sep 2025 03:31 | |||||||||
| Last Modified: | 12 Sep 2025 03:31 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/54450 |
Actions (login required)
 |
View Item |