Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA AGUNG PROVINSI LAMPUNG

Utami, Dwi Astuti (2025) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA AGUNG PROVINSI LAMPUNG. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
DWI ASTUTI UTAMI_7773220047_FUL TEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[img] Text
DWI ASTUTI UTAMI_7773220047_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text
DWI ASTUTI UTAMI_7773220047_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (227kB)
[img] Text
DWI ASTUTI UTAMI_7773220047_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (267kB)
[img] Text
DWI ASTUTI UTAMI_7773220047_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (222kB)
[img] Text
DWI ASTUTI UTAMI_7773220047_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (8kB)
[img] Text
DWI ASTUTI UTAMI_7773220047_Reff.pdf
Restricted to Registered users only

Download (141kB)
[img] Text
DWI ASTUTI UTAMI_7773220047_Lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (680kB)

Abstract

The implementation of Sexual Violence Act Number 12 of 2022 which has been in effect since the date of its enactment should ideally be followed up by law enforcement by implementing the Sexual Violence Act in handling sexual violence crimes, but in reality this has not been implemented optimally. The problems of this research are: (1) How is Act Number 12 of 2022 implemented in cases of sexual violence in Kota Agung, Lampung Province? (2) How is the effectiveness of implementing Act Number 12 of 2022? The type of research used is normative as doctrinal legal research or theoretical legal research. Data collection was carried out by means of literature study. Data analysis is done descriptively qualitatively. The results of the study show: (1) The implementation of Act Number 12 of 2022 in cases of sexual violence in Kota Agung, Lampung Province has not been implemented optimally, this is due to the lack of optimal understanding of the substance regulated in the Sexual Violence Act, so that law enforcers prefer to use various other laws that are already commonly applied. In addition, the implementation of the provisions and changes in the Sexual Violence Act is not yet ready, such as the absence of a Government Regulation regarding the Act Number 12 of 2022 when handling cases of sexual violence, there are no implementing instructions and technical instructions from the institution, so that law enforcers are more comfortable implementing the rules that already exist. (2) The effective way to implement Act Number 12 of 2022 is to socialize the Sexual Violence Act to law enforcers, related stakeholders and the wider community. Establishing technical regulations for implementing the Sexual Violence Act as an operational basis for law enforcers in implementing the Sexual Violence Act and establishing an Integrated Criminal Justice System for Handling Sexual Violence Act. The conclusion of the study shows that Act Number 12 of 2022 in cases of sexual violence has not been optimally implemented by law enforcers. To the government to implementation of all implementing regulations of the Sexual Violence Act and optimizing socialization of the Sexual Violence Act.

Item Type: Thesis (Master)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorFathurokhman, Ferry198102152006041001
Thesis advisorFauzi, Ahmad198104152008011007
Additional Information: Pemberlakuan UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 yang berlaku sejak tanggal diundangkan idealnya ditindaklanjuti oleh penegak hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual, tetapi kenyataannya hal tersebut belum maksimal dilaksanakan. Permasalahan: (1) Bagaimana penerapan UU Nomor 12 Tahun 2022 pada kasus kekerasan seksual di Kota Agung Provinsi Lampung? (2) Bagaimana Cara efektif dalam penerapan UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022? Tipe penelitian ini yang digunakan adalah normatif sebagai penelitian hukum doktrial atau penelitian hukum teoritis. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Penerapan UU Nomor 12 Tahun 2022 pada kasus kekerasan seksual di Kota Agung Provinsi Lampung belum dilaksanakan dengan maksimal, karena belum optimalnya pemahaman terhadap substansi UU TPKS, sehingga penegak hukum lebih memilih menggunakan berbagai Undang-Undang lain. Selain itu belum siapnya pelaksanaan ketentuan dan perubahan dalam UU TPKS, seperti belum adanya Peraturan Pemerintah, belum ada petunjuk pelaksanan dan petunjuk teknis sehingga penegak hukum lebih nyaman menerapkan aturan yang sudah ada. (2) Cara efektif dalam penerapan UU TPKS adalah sosialisasi kepada penegak hukum, stakeholder terkait dan masyarakat luas. Pembentukan aturan teknis pelaksanaan UU TPKS dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan TPKS. Kesimpulannya adalah UU TPKS pada kasus kekerasan seksual belum diterapkan secara optimal oleh penegak hukum. Saran kepada pemerintah agar melakukan percepatan dalam memberlakukan aturan pelaksanaan UU TPKS dan memaksimalkan sosialisasi mengenai keberlakuan UU TPKS.
Uncontrolled Keywords: Implementation, Sexual Violence Act, Sexual Violence Cases. Penerapan, UU TPKS, Perkara Kekerasan Seksual.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
08 Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Dwi Astuti Utami
Date Deposited: 22 Aug 2025 01:56
Last Modified: 22 Aug 2025 01:56
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/54183

Actions (login required)

View Item View Item