Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

PEMAHAMAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS MEREK BAGI PELAKU USAHA THRIFTING IMPOR DI KOTA SERANG (STUDI KASUS PADA AKUN INSTAGRAM @LOKALO.STUDIO DAN @KITATHRIFT.ADT)

Ahmad, Khadafi (2025) PEMAHAMAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS MEREK BAGI PELAKU USAHA THRIFTING IMPOR DI KOTA SERANG (STUDI KASUS PADA AKUN INSTAGRAM @LOKALO.STUDIO DAN @KITATHRIFT.ADT). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
Khadafi Ahmad_1111210282_Fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text
Khadafi Ahmad_1111210282_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
Khadafi Ahmad_1111210282_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (387kB)
[img] Text
Khadafi Ahmad_1111210282_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (305kB)
[img] Text
Khadafi Ahmad_1111210282_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (308kB)
[img] Text
Khadafi Ahmad_1111210282_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (178kB)
[img] Text
Khadafi Ahmad_1111210282_Ref.pdf
Restricted to Registered users only

Download (374kB)
[img] Text
Khadafi Ahmad_1111210282_Lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

The rising popularity of the imported thrifting business is confronted with potential intellectual property rights violations, leading this research to analyze the legal understanding and juridical implications of trademark rights for business actors in Serang City. This study employs a normative-empirical juridical method with a case study approach on the Instagram accounts @Lokalo.Studio and @Kitathrift.Adt, where data was collected through literature review, observation, and interviews. The research findings indicate that the legal understanding of both business actors regarding trademark rights, as stipulated in Law Number 20 of 2016, remains minimal. The primary causal factor is a lack of knowledge of regulations and reliance on information from informal communities rather than from official socialization by the Directorate General of Intellectual Property (DGIP), which was confirmed to have never been conducted for this sector. Juridically, the act of trading products with registered trademarks whose authenticity cannot be verified—such as Adidas, Nike, and New Balance—fulfills the elements of violating the exclusive rights of the trademark owner as regulated in Articles 100 and 102 of the Law on Trademarks and Geographical Indications. Consequently, this act carries serious implications, including potential criminal sanctions and civil lawsuits for damages. It is concluded that a lack of legal understanding does not eliminate the legal responsibility of business actors, rendering their current business practices high-risk and threatening their sustainability.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorDWISVIMIAR, INGE197510232006042001
Thesis advisorSARIYAH, SARIYAH198001202005012001
Additional Information: Meningkatnya popularitas bisnis thrifting impor dihadapkan pada potensi pelanggaran hak kekayaan intelektual, sehingga penelitian ini bertujuan menganalisis pemahaman hukum dan implikasi yuridis terkait hak atas merek bagi pelaku usaha di Kota Serang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris dengan pendekatan studi kasus pada akun Instagram @Lokalo.Studio dan @Kitathrift.Adt, di mana pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman hukum kedua pelaku usaha mengenai hak atas merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 masih sangat minim. Faktor penyebab utamanya adalah kurangnya pengetahuan terhadap regulasi dan sumber informasi yang terbatas pada komunitas informal, bukan dari sosialisasi resmi DJKI yang terkonfirmasi belum pernah ada untuk sektor ini. Secara yuridis, tindakan memperdagangkan produk dengan merek terdaftar yang keasliannya tidak dapat diverifikasi, seperti Adidas, Nike, dan New Balance, telah memenuhi unsur pelanggaran hak eksklusif pemilik merek sebagaimana diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 102 UU Merek dan Indikasi Geografis. Akibatnya, perbuatan tersebut menimbulkan implikasi serius berupa potensi sanksi pidana dan gugatan perdata ganti rugi. Disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman hukum tidak menghilangkan tanggung jawab hukum pelaku usaha, menjadikan praktik bisnis mereka saat ini memiliki risiko tinggi yang mengancam keberlanjutan usahanya.
Uncontrolled Keywords: Trademark Rights, Businesses, Thrifting, Legal Awareness, Trademark Infringement. Hak Atas Merek, Pelaku Usaha, Thrifting, Kesadaran Hukum, Pelanggaran Merek.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Mr Khadafi Ahmad
Date Deposited: 21 Aug 2025 08:43
Last Modified: 28 Aug 2025 03:23
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/53028

Actions (login required)

View Item View Item