Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA JATIWARINGIN KABUPATEN TANGERANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Maharani, Rahesha (2025) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI TPA JATIWARINGIN KABUPATEN TANGERANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text (SKRIPSI)
Rahesha Maharani_1111210130_Fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[img] Text (SKRIPSI)
Rahesha Maharani_1111210130_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text (SKRIPSI)
Rahesha Maharani_1111210130_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (251kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Rahesha Maharani_1111210130_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (352kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Rahesha Maharani_1111210130_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (400kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Rahesha Maharani_1111210130_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (185kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Rahesha Maharani_1111210130_Ref.pdf
Restricted to Registered users only

Download (201kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Rahesha Maharani_1111210130_Lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

The increase in waste volume every year in Tangerang Regency has caused the existence of the Jatiwaringin TPA, Tangerang Regency to be increasingly concerning. The Tangerang Regency Government, through the Tangerang Regency DLHK, has the responsibility for waste management as regulated in Article 2 and Article 3 paragraph (1) of Tangerang Regency Regulation Number 1 of 2023 concerning Waste Management. The purpose of this study was to determine the implementation of the Tangerang Regency Government's responsibility in waste management at the Jatiwaringin TPA and the obstacles to the implementation of the Tangerang Regency Government's responsibility in waste management at the Jatiwaringin TPA based on Tangerang Regency Regulation Number 1 of 2023 concerning Waste Management. The theories used are the theory of legal responsibility and the theory of the welfare state. The research method is empirical juridical. The research specifications are descriptive analytical. Data sources are primary data and secondary data. Data collection techniques are by interviews and related documents. Data are obtained and analyzed descriptively with a qualitative approach method. The results of this study are that the Tangerang Regency DLHK has not been optimal in carrying out its responsibility for waste management at the Jatiwaringin TPA using the theory of legal responsibility, namely due to the implementation of roles, including rights and obligations. Although the Tangerang Regency DLHK has attempted the Kurasaki, Kurasakan program and the application of waste management technology to reduce the volume of waste at the Jatiwaringin TPA. However, the use of the open dumping method which is still used at the Jatiwaringin TPA and the minimal provision of waste management facilities and infrastructure as a form of negligence in the role of implementing obligations. The implementation of this responsibility still experiences obstacles, including budget limitations, limited human resources and technology, limited land capacity of the TPA, and lack of public awareness in waste management. These obstacles indicate that the legal responsibility of the Tangerang Regency DLHK in realizing the principles of a welfare state, which should guarantee welfare and social justice for the community, is not yet optimal.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorIkomatussuniah, Ikomatussuniah198002242014042001
Thesis advisorCahyani, Ferina Ardhi199408192019032018
Additional Information: Peningkatan volume sampah setiap tahunnya di Kabupaten Tangerang menyebabkan keberadaan TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang semakin memprihatinkan. Pemerintah Kabupaten Tangerang, melalui DLHK Kabupaten Tangerang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam pengelolaan sampah di TPA Jatiwaringin dan hambatan pelaksaanaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam pengelolaan sampah di TPA Jatiwaringin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah. Teori yang digunakan yaitu teori tanggung jawab hukum dan teori negara kesejahteraan. Metode penelitian yaitu yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yaitu deskripstif analitis. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumen terkait. Data diperoleh dan dianalisis secara deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah DLHK Kabupaten Tangerang belum maksimal dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di TPA Jatiwaringin dengan menggunakan teori tanggung jawab hukum yaitu akibat pelaksanaan peranan, mencakup hak dan kewajiban. Meskipun DLHK Kabupaten Tangerang telah mengupayakan program Kurasaki, Kurasakan dan penerapan teknologi pengelolaan sampah untuk mengurangi volume sampah di TPA Jatiwaringin. Akan tetapi, penggunaan metode open dumping yang masih digunakan di TPA Jatiwaringin dan minimnya penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sebagai bentuk akibat kelalain peranan pelaksanaan kewajiban. Implementasi tanggung jawab ini masih mengalami hambatan, antara lain keterbatasan anggaran, keterbataan sumber daya manusia dan teknologi keterbatasan kapasitas lahan TPA, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolan sampah. Hambatan-hambatan ini menunjukkan belum optimalnya tanggung jawab hukum DLHK Kabupaten Tangerang dalam mewujudkan prinsip negara kesejahteraan, yang seharusnya menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat.
Uncontrolled Keywords: Legal responsibility, waste management, and welfare state Tanggung jawab hukum, pengelolaan sampah, dan negara kesejahteraan
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Rahesha Maharani
Date Deposited: 15 Jul 2025 03:07
Last Modified: 15 Jul 2025 03:07
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/51041

Actions (login required)

View Item View Item