Ramiz, Luthfi Azhar (2025) PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENYEDIAAN FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM PERUMAHAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROMOSI PENJUALAN PERUMAHAN PURI HIJAU KOTA SERANG. S1 thesis, UNIVERISTAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
LUTHFI AZHAR RAMIZ_1111180389_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
LUTHFI AZHAR RAMIZ_1111180389_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
LUTHFI AZHAR RAMIZ_1111180389_02.pdf Restricted to Registered users only Download (549kB) |
|
Text
LUTHFI AZHAR RAMIZ_1111180389_03.pdf Restricted to Registered users only Download (519kB) |
|
Text
LUTHFI AZHAR RAMIZ_1111180389_04.pdf Restricted to Registered users only Download (361kB) |
|
Text
LUTHFI AZHAR RAMIZ_1111180389_05.pdf Restricted to Registered users only Download (195kB) |
|
Text
LUTHFI AZHAR RAMIZ_1111180389_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (425kB) |
|
Text (SKRIPSI)
LUTHFI AZHAR RAMIZ_1111180389_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (382kB) |
Abstract
The legal relationship between buyers (consumers) and developers (business actors) arises when a sale and purchase transaction occurs, both parties have reached an agreement and will give rise to rights and obligations for each party. The beginning of the occurrence is because the promotion or advertisement conveyed by the developer to the consumer is not in accordance with the time of its realization and the consumer feels disadvantaged. This study will discuss the problem of How are the rights and obligations of consumers in Indonesian consumer protection law related to the provision of social facilities and public housing facilities that are not in accordance with housing sales promotions in Serang City? And What are the consumer's efforts regarding the provision of social facilities and public housing facilities that are not in accordance with housing sales promotions in Serang City? The method used is empirical juridical. The results of the study obtained that efforts to overcome changes in social and public facilities that become business land that is not in accordance with the initial site plan, then the role of the local government (Serang City) as a regulator to require the organizers of housing and settlement development by creating a provision to prevent changes in the function of the land of the facility, in addition to supervising the use of its function. Changes in social and public facilities that become business land in a housing and settlement area that are detrimental to the rights of housing consumers to obtain the facilities provided according to the initial agreement by the developer. In addition, there needs to be provisions for developers to form housing resident groups as a form of community that can be legally enforced.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Hubungan hukum antara pembeli (konsumen) dan developer (pelaku usaha) muncul pada saat terjadinya transaksi jual beli, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dan akan menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Awal mula terjadinya karena promosi atau iklan yang disampaikan oleh pihak developer kepada pihak konsumen tidak sesuai pada saat realisasinya dan konsumen merasa dirugikan. Penelitian ini akan membahas permasalahan mengenai Bagaimana hak dan kewajiban konsumen dalam hukum perlindungan konsumen Indonesia terkait penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum perumahan yang tidak sesuai dengan promosi penjualan perumahan di Kota Serang? Dan Apa upaya konsumen terhadap penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum perumahan yang tidak sesuai dengan promosi penjualan perumahan di Kota Serang?. Metode yang digunakan yaitu yuridis empiris. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa Upaya penanggulangan perubahan fasilitas sosial dan umum yang menjadi lahan bisnis yang tidak sesuai dengan rencana tapak (site plan) awal, maka peran pemerintah daerah (Kota Serang) sebagai regulator untuk mensyaratkanan terhadap penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman dengan menciptakan suatu ketentuan untuk mencegah terjadinya perubahan fungsi lahan fasilitas tersebut, selain mengawasi pemanfaatan fungsinya. Perubahan fasilitas sosial dan umum yang menjadi lahan bisnis pada suatu kawasan perumahan dan permukiman yan merugikan hak konsumen perumahan untuk mendapatkan fasilitas yang diberikan sesuai awal yang diperjanjikan oleh pengembang atau developer. Selain itu pula, perlu ada ketentuan persyaratan bagi pengembang atau developer untuk membentuk kelompok penghuni perumahan sebagai bentuk komunitas yang dapat berlaku secara hukum. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Promotion, Consumer Protection, Fasum, Fasos Promosi, Perlindungan Konsumen, fasum , fasos | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum 01-Fakultas Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | mrs Luthfi Azhar Ramiz | |||||||||
| Date Deposited: | 01 Jul 2025 04:44 | |||||||||
| Last Modified: | 01 Jul 2025 04:44 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/50024 |
Actions (login required)
 |
View Item |