Izati, Ripa Mahal Kabul (2025) IMPLEMENTASI KEPUTUSAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 245 TAHUN 2019 UNTUK MENGATASI BEBAN BERLEBIH PADA KENDARAAN BERMUATAN BERAT DI KOTA SUKABUMI. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
Ripa Mahal Kabul Izati_1111210320_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) |
|
Text
Ripa Mahal Kabul Izati_1111210320_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
Ripa Mahal Kabul Izati_1111210320_02.pdf Restricted to Registered users only Download (414kB) |
|
Text
Ripa Mahal Kabul Izati_1111210320_03.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB) |
|
Text
Ripa Mahal Kabul Izati_1111210320_04.pdf Restricted to Registered users only Download (352kB) |
|
Text
Ripa Mahal Kabul Izati_1111210320_05.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB) |
|
Text
Ripa Mahal Kabul Izati_1111210320_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (559kB) |
|
Text
Ripa Mahal Kabul Izati_1111210320_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Sukabumi City has a strategic role in supporting population mobility and distribution of goods in West Java and beyond. The Sukabumi City South Ring Road is the main road connecting Sukabumi with other cities in West Java, there are many problems on this route such as overloading heavy vehicles including tronton trucks which can cause congestion, road damage and even accidents. The identification of the problem in this study is how the implementation of Sukabumi Mayor Decree Number 245 of 2019, to Address Overloading of Heavy Goods Vehicles in Sukabumi City. The theories used in this study are law enforcement theory and legal effectiveness theory. The research method used is empirical juridical with data analysis through a qualitative approach and using primary data in the form of interviews and secondary data. The result of this study is that the Sukabumi Mayor's Decree No. 245 of 2019 on the Tronton Freight Vehicle Route and the Intercity Interprovincial Public Transport Vehicle Route and City Transport within the Province Crossing Roads in the Sukabumi City Area does not contain special sanctions related to overloaded vehicles and does not regulate operational hours so that heavy cargo vehicles can pass at any time, causing a lot of damage to road infrastructure. The conclusion of this study is that the Sukabumi City Transportation Agency in enforcing Sukabumi Mayor Decree Number 245 has obstacles, namely not having the authority to ticket because it is under the auspices of the Traffic Police. Driver awareness is also one of the main factors in the transportation of goods.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Kota Sukabumi memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas penduduk dan distribusi barang di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Jalur Lingkar Selatan Kota Sukabumi merupakan jalan utama yang menghubungkan Sukabumi dengan kota-kota lain di Jawa Barat, permasalahan pada jalur ini banyak ditemukan seperti muatan berlebih pada kendaraan berat termasuk truk tronton yang dapat menyebabkan kemacetan, kerusakan jalan bahkan kecelakaan. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana implementasi Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 245 Tahun 2019, untuk mengatasi beban berlebih pada kendaraan bermuatan berat di Kota Sukabumi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori penegakan hukum dan teori efektivitas hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan analisis data melalui pendekatan kualitatif dan menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 245 Tahun 2019 tentang Lintasan Kendaraan Angkutan Barang Jenis Tronton dan Trayek Kendaraan Angkutan Umum Jenis Angkutan Antar Kota Antar Provinsi Serta Angkutan Kota dalam Provinsi Yang Melintasi Ruas Jalan dalam Wilayah Kota Sukabumi tidak memuat sanksi khusus terkait kendaraan muatan berlebih dan tidak diaturnya jam oprasional sehingga kendaraan muatan beratpun dapat berlalu-lalang kapan saja, akibatnya banyak menyebabkan infrastruktur jalan menjadi rusak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dalam penegakan Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 245 ini memiliki hambatan yaitu tidak memiliki kewenangan untuk menilang karena dibawah naungan Polisi Lalu Lintas. Kesadaran pengemudi juga merupakan salah satu faktor utama dari ketidaktertiban dalam pengangkutan barang. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Overloading, Transportation Agency, Enforcement Muatan Berlebih, Dinas Perhubungan, Penegakan | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Ripa Mahal Kabul Izati Ripa | |||||||||
| Date Deposited: | 19 Jun 2025 03:30 | |||||||||
| Last Modified: | 19 Jun 2025 03:42 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/49651 |
Actions (login required)
 |
View Item |