Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

IMPLIKASI PERAN FUNGSI KOMISI PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024

Yakhsa, Haekal Fazal (2024) IMPLIKASI PERAN FUNGSI KOMISI PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

[img] Text
Haekal Fazal Yakhsa_ 1111200078_Fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[img] Text
Haekal Fazal Yakhsa_ 1111200078_01..pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
Haekal Fazal Yakhsa_ 1111200078_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (503kB)
[img] Text
Haekal Fazal Yakhsa_ 1111200078_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (502kB)
[img] Text
Haekal Fazal Yakhsa_ 1111200078_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (490kB)
[img] Text
Haekal Fazal Yakhsa_ 1111200078_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (220kB)
[img] Text
Haekal Fazal Yakhsa_ 1111200078_Reff.pdf
Restricted to Registered users only

Download (360kB)
[img] Text
Haekal Fazal Yakhsa_1111200078_Lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (790kB)

Abstract

The Unitary State of the Republic of Indonesia is a unitary state with a republican form of government operating under a democratic system. Article 22E season 5 of the 1945 Constitution mandates that "General elections are organized by a General Election Commission that is national, permanent, and independent." However, challenges persist in the 2024 Presidential and Vice-Presidential Election. This study examines issues faced by the General Election Commission in implementing its functions during the 2024 election. Using Pancasila democracy and legal authority theories, the research adopts a normative-empirical juridical method through statutory and case approaches. Data was collected through field studies and literature reviews, analyzed qualitatively. The findings reveal that, while KPU operations are regulated by law, practical execution often diverges. Strengthened coordination with stakeholders, including the government, political parties, and oversight institutions, is crucial to addressing recurring technical and administrative challenges.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorAzmi, Azmi19740228200501100
Thesis advisorLutfi, M. Uut198207032024211001
Additional Information: Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik dan menjalankan pemerintahan dalam bentuk demokrasi. Dalam Pasal 22 E Ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Namun, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Penelitian ini mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, dengan tujuan Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori demokrasi pancasila dan kewenangan hukum. Metode yang digunakan berupa yuridis normatifempiris melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan memanfaatkan data primer dari wawancara serta data sekunder dari studi literatur. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, sementara analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Komisi Pemilihan Umum dalam praktik penyelenggaraannya telah diatur dalam Undang-Undang. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh KPU dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Meskipun KPU telah bekerja menurut Undang-Undang, namun dalam praktiknya sepenuhnya tidak mengikuti. Oleh karna itu kedepannya KPU perlu memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, partai politik, dan lembaga pengawas, guna mengatasi permasalahan teknis maupun administratif yang kerap muncul.
Uncontrolled Keywords: The Functional Role, General Election Commision, Presdiential Election Peran Fungsi, KPU, Pemilu Presiden 2024
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
01-Fakultas Hukum
Depositing User: Haekal Fazal Yakhsa
Date Deposited: 26 May 2025 02:12
Last Modified: 26 May 2025 02:12
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/48991

Actions (login required)

View Item View Item