Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN JUDICIAL PARDON DALAM TEORI DAN PRAKTIK PERADILAN PIDANA

Turnip, Rahel Melyna (2025) PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN JUDICIAL PARDON DALAM TEORI DAN PRAKTIK PERADILAN PIDANA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
RAHEL MELYNA TURNIP_1111210109_FULL TEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text
RAHEL MELYNA TURNIP_1111210109_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (560kB)
[img] Text
RAHEL MELYNA TURNIP_1111210109_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (504kB)
[img] Text
RAHEL MELYNA TURNIP_1111210109_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (898kB)
[img] Text
RAHEL MELYNA TURNIP_1111210109_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (461kB)
[img] Text
RAHEL MELYNA TURNIP_1111210109_REFF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (605kB)
[img] Text
RAHEL MELYNA TURNIP_1111210109_LAMP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (558kB)
[img] Text
RAHEL MELYNA TURNIP_1111210109_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Law enforcement is not solely aimed at imposing sanctions on law violators, but must also consider humanitarian values and justice. The concept of judicial pardon, or pardon granted by a judge, is part of the development of modern criminal law that seeks to balance legal certainty with the sense of justice in society. This study aims to examine how the regulation of judicial pardon can fulfill aspects of legal certainty within the Indonesian criminal law system, as well as how its application can align with the public’s sense of justice. The research method used is normative juridical, with a conceptual and comparative approach through a literature review of legislation, legal literature, and other relevant documents. The results show that although the concept of pardon has been recognized in the living law within society, its formal and material regulation in the national legal system remains unclear and insufficient. Furthermore, harmonization between the new Criminal Code (KUHP) and the Criminal Procedure Code (KUHAP) is necessary so that the application of judicial pardon by judges can be carried out effectively and in accordance with the principles of justice. Therefore, criminal law reform in Indonesia must include the formulation of more comprehensive regulations concerning the practical implementation of judicial pardon as one of the instruments in equitable law enforcement.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorFajar, Mohamad Noor198207312006041003
Thesis advisorHerli, Dadang8899333420
Additional Information: Penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Konsep judicial pardon atau pengampunan oleh hakim merupakan bagian dari perkembangan hukum pidana modern yang bertujuan menyeimbangkan antara kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan judicial pardon yang dapat memenuhi aspek kepastian hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia, serta bagaimana penerapannya agar sejalan dengan rasa keadilan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan komparatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konsep pengampunan telah dikenal dalam hukum yang hidup di masyarakat, pengaturannya secara formil dan materil dalam sistem hukum nasional masih belum jelas dan tegas. Selain itu, diperlukan harmonisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (KUHP baru) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar penerapan judicial pardon oleh hakim dapat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana Indonesia perlu mencakup perumusan regulasi yang lebih komprehensif mengenai judicial pardon secara praktiknya sebagai salah satu instrumen dalam penegakan hukum yang berkeadilan.
Uncontrolled Keywords: Judicial Pardon, Law Enforcement, Justice, Legal Certainty, Criminal Law Reform Judicial Pardon, Penegakan Hukum, Keadilan, Kepastian Hukum, Pembaruan Hukum Pidana
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Rahel Melyna
Date Deposited: 23 May 2025 08:03
Last Modified: 23 May 2025 08:03
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/48946

Actions (login required)

View Item View Item