Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ATAS TIDAK DILAKSANAKANNYA PRINSIP KETERBUKAAN OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK (Studi Kasus PT Widodo Makmur Perkasa Tbk. Jakarta Timur)

Adityo, Noval (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ATAS TIDAK DILAKSANAKANNYA PRINSIP KETERBUKAAN OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK (Studi Kasus PT Widodo Makmur Perkasa Tbk. Jakarta Timur). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

[img] Text
NOVAL ADITYO_1111200135_FULL TEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
NOVAL ADITYO_1111200135_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
NOVAL ADITYO_1111200135_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (586kB)
[img] Text
NOVAL ADITYO_1111200135_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (559kB)
[img] Text
NOVAL ADITYO_1111200135_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (557kB)
[img] Text
NOVAL ADITYO_1111200135_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (509kB)
[img] Text
NOVAL ADITYO_1111200135_REFF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (527kB)
[img] Text
NOVAL ADITYO_1111200135_LAMP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (410kB)

Abstract

The capital market according to Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market (Capital Market Law) is the party that organizes and provides systems and/or facilities to match the buy and sell offers of other parties with the aim of trading securities among them. The advantage of listing shares, among others, is that the company can easily obtain new sources of funds through the issuance of shares, bonds, or other securities. On the other hand, the disadvantage is the requirement for extensive public information disclosure, which means the company will always be monitored by the public. Therefore, many public companies have been late in reporting their obligations, which is part of the transparency principle according to Article 1, paragraph 25 of the PM Law. PT Widodo Makmur Perkasa Tbk is one of the public companies that violated this principle of transparency by being late in presenting its interim financial statements. Additionally, previously, PT Widodo Makmur Perkasa Tbk was also late in presenting the 2022 annual financial report and late in reporting periodic financials in April 2023. The sanction imposed by the Indonesia Stock Exchange as a Self Regulatory Organization (SRO) on PT Widodo Makmur Perkasa Tbk is in the form of a Written Warning I in accordance with the Decision of the Board of Directors of PT Bursa Efek Jakarta Number: Kep-307/BEJ/07-2004 concerning Sanctions. This research uses the theory of legal protection and responsibility, employing a normative juridical method supported by an empirical juridical method and analyzed qualitatively. The result of this research is that legal protection for investors is considered to lack elements of justice because the sanctions imposed are often merely written warnings, even after multiple violations of the principle of transparency. The regulations used by the Indonesia Stock Exchange to impose sanctions on violators of the principle of transparency have been in place for too long, leading many public companies to neglect the obligation to adhere to the principle of transparency. Then, the responsibility here depends on the assessment of the capital market supporting profession, but the primary responsibility lies with the issuer, because the issuer receives investor funds after the initial public offering (IPO) or going public.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorSri Agustina, Rani197908032003122002
Thesis advisorEfriyanto, Efriyanto197204162002121002
Additional Information: Pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM) adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Keuntungan dari mencatatkan saham di antaranya yakni perusahaan dengan mudah mendapatkan sumber dana baru melalui penerbitan saham atau obligasi atau surat berharga lainnya. Sedangkan kelemahannya yaitu keharusan keterbukaan informasi kepada publik yang ekstensif membuat perusahaan akan selalu diawasi oleh publik. Oleh karena itu sudah banyak perusahaan publik yang telat melaporkan kewajibannya yang di mana sebagai bagian dari prinsip keterbukaan sesuai dengan pasal 1 angka 25 UU PM. PT Widodo Makmur Perkasa Tbk merupakan salah satu perusahaan publik yang melanggar prinsip keterbukaan ini yakni telat menyajikan laporan keuangan interim. Selain itu sebelum-sebelumnya juga PT Widodo Makmur Perkasa Tbk juga telat menyajikan laporan keuangan tahunan 2022, dan telat melaporkan keuangan berkala pada April 2023. Sanksi yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia sebagai Self Regulatory Organization (SRO) kepada PT Widodo Makmur Perkasa Tbk adalah berupa Peringatan Tertulis I sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-307/BEJ/07-2004 tentang Sanksi. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dan tanggung jawab serta menggunakan metode yuridis normatif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi investor sudah dirasa tidak memenuhi unsur keadilan karena sanksi yang diberikan sering kali hanya berupa peringatan tertulis walau sudah melakukan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan lebih dari sekali dan aturan yang dipakai oleh Bursa Efek Indonesia sampai saat ini dalam menjatuhkan sanksi bagi pelanggar prinsip keterbukaan yakni sudah terlalu lama oleh karena itu banyak perusahaan publik yang menyepelekan keharusan untuk melakukan prinsip keterbukaan. Kemudian, tanggung jawab di sini tergantung Pada penilaian profesi penunjang pasar modal tetapi yang bertanggung jawab secara besar adalah emiten, karena emiten yang menerima dana investor setelah proses initial public offering (IPO) atau go public.
Uncontrolled Keywords: The Capital Market, Public Company, Transparency Principle Pasar Modal, Perusahaan Publik, Prinsip Keterbukaan
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Noval Adityo Adityo
Date Deposited: 04 Mar 2025 06:23
Last Modified: 04 Mar 2025 06:23
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/47511

Actions (login required)

View Item View Item