Amin, Fajar (2024) PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN BASO IKAN BEKU UMKM YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DITINJAU DARI UNDANGUNDANGNO.8TAHUN1999TENTANGPERLINDUNGANKONSUMEN (STUDIKASUS DIPASAR RAUKOTASERANG-BANTEN). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Fajar Amin_ 1111180361_fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
Fajar Amin_ 1111180361_01.pdf Restricted to Registered users only Download (984kB) |
|
Text
Fajar Amin_ 1111180361_02.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB) |
|
Text
Fajar Amin_ 1111180361_03.pdf Restricted to Registered users only Download (235kB) |
|
Text
Fajar Amin_ 1111180361_04.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB) |
|
Text
Fajar Amin_ 1111180361_05.pdf Restricted to Registered users only Download (45kB) |
|
Text
Fajar Amin_ 1111180361_Reff.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB) |
|
Text
Fajar Amin_ 1111180361_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
This research is motivated by the many complaints from the public regarding the fulfillment of consumer rights which have not been implemented in the practice of buying and selling processed food which is sold without a distribution permit. There are many cases that have become the subject of discussion, one of which is the sale of processed frozen fish balls produced by MSME business actors without a distribution permit, which is a practice that is contrary to the Consumer Protection Law, which requires that processed products sold must have a distribution permit label, clear information. products and so on, so that by not including the distribution permit label, consumers feel disadvantaged. The problem identified in this research is how to protect consumers against frozen food products that do not have a BPOM distribution permit based on Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and legal sanctions against business actors if consumers are harmed by consuming food containing dangerous substances, this is linked to Law no. 18 of 2012 concerning Food. The theory used in this research is the theory of legal protection and legal certainty. The method used in this research is a qualitative research method with a normative juridical research type. The results of this research are that there are 2 (two) forms of legal protection for consumers regarding losses from consuming food containing dangerous substances, namely preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive protection is a form of preventing the occurrence of a problem by providing counseling and coaching business actors to implement labels and register distribution permits for food products with the relevant agencies. Repressive protection is legal protection which is more indicated in resolving disputes by taking action, if the business actor has been proven to have committed a violation, Dispindag collaborates with other legal authorities to carry out the action of sealing the business premises to provide a deterrent effect to business actors and provide compensation to consumers when consumers feel disadvantaged. The form of sanctions given to business actors is to strictly confiscate goods and seal business premises in accordance with the Udang Law, both civil and criminal sanctions.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Penelitian ini dilatar belakangi banyaknya keluhan masyarakat terkait pemenuhan hak-hak konsumen yang belum terlaksana dalam praktik jual beli olahan pangan yang dijual tanpa memiliki izin edar. banyak kasus yang sudah menjadi bahan perbincangan salah satunya penjualan olahan pangan baso ikan beku yang diproduksi oleh pelaku usaha UMKM tidak memiliki izin edar yang mana praktik tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana mengharuskan produk olahan yang dijual mestinya memiliki label izin edar, informasi jelas produk dan lain sebagainya, sehingga dengan tidak adanya pencantuman label izin edar tersebut konsumen merasa dirugikan. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk makanan beku yang tidak memiliki izin edar BPOM berdasarkan UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku usaha apabila konsumen dirugikan akibat mengkonsumsi makanan yang mengandung zat berbahaya duhubungkan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Teori digunakan dalam penelitian ini yaitu teori perlindungan hukum dan kepastian hukm. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini Bahwasannya Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas kerugian mengkonsumsi makanan yang mengandung zat berbahaya ada 2 (dua) bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, perlindungan preventif merupakan suatu bentuk pencegahan terjadinya suatu masalah dengan dilakukannya penyuluhan dan pembinaan pelaku usaha guna menerapkan label dan mendaftakan izin edar produk makanan ke dinas terkait. Perlindungan secara Refresif merupakan perlindungan hukum dimana lebih ditunjukkan dalam menyelesaikan sengketa dilakukan dengan penindakan, apabila pelaku usaha telah terbukti melakukan pelanggaran, Disprindag bekerjasama dengan aparat hukum lainnya untuk melakukan tindakan penyegelan tempat usaha untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha dan memberikan ganti rugi kepada konsumen ketika konsumen merasa dirugikan. Bentuk sanki yang diberikan kepada pelaku usaha yakni dengan tegas dilakukan penyitaan barang dan penyegelan tempat usah sesuai dengan Undang-Udang Baik sanki secara perdata maupun pidana. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Consumer Protection, Product Distribution Permit, BPOM Perlindungan Konsumen, Izin Edar Produk, BPOM | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mr Fajar Amin | |||||||||
| Date Deposited: | 31 Dec 2024 14:25 | |||||||||
| Last Modified: | 31 Dec 2024 14:25 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/45025 |
Actions (login required)
 |
View Item |