HIDAYATULLAH, MUHAMMAD (2024) KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA UNTUK MENCAPAI BAKU MUTU UDARA AMBIEN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYSA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Muhammad Hidayatullah_1111200138_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) |
|
Text
Muhammad Hidayatullah_1111200138_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
Muhammad Hidayatullah_1111200138_02.pdf Restricted to Registered users only Download (555kB) |
|
Text
Muhammad Hidayatullah_1111200138_03.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Muhammad Hidayatullah_1111200138_04.pdf Restricted to Registered users only Download (380kB) |
|
Text
Muhammad Hidayatullah_1111200138_05.pdf Restricted to Registered users only Download (51kB) |
|
Text
Muhammad Hidayatullah_1111200138_Reff.pdf Restricted to Registered users only Download (237kB) |
|
Text
Muhammad Hidayatullah_1111200138_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Ambient air pollution is responsible for 7.6% of global deaths and approximately 7 million premature deaths occur each year as a result of a combination of indoor air pollution and ambient pollution, mostly due to increased deaths from stroke, coronary heart disease, lung disease, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, and Acute Respiratory Infections. The Environmental Agency in the implementation of air pollution control in DKI Jakarta is based on Article 188 of Government Regulation Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management. Problem identification, how is the implementation of the authority of the DKI Jakarta Provincial Environmental Service on air pollution control to achieve ambient air quality standards? And what are the obstacles of the DKI Jakarta Provincial Environmental Service on air pollution control to achieve ambient air quality standards? The theories used are authority theory and development law theory. The method used is empirical juridical with data analysis through a qualitative approach using primary data in the form of interviews and secondary data in the form of literature research. Juridically, the results show that the Environmental Agency has delegated authority to control air pollution in DKI Jakarta and empirically the DKI Jakarta Provincial Environmental Agency has carried out prevention, control and recovery of air pollution impacts. In conclusion, the Environmental Agency has not been able to fully suppress air pollution to reach air quality standards with obstacles there has been no revision of regional regulations, human resources, coordination between agencies, weather, air pollutants outside Jakarta, and public awareness. Suggestions, the DKI Jakarta Provincial Environment Agency must be more assertive on parties that commit air pollution both from mobile and stationary sources of air pollution..
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Pencemaran udara ambien bertanggung jawab atas 7,6% kematian global dan sekitar 7 juta kematian dini terjadi setiap tahun sebagai akibat dari kombinasi polusi udara dalam ruangan dan polusi ambien, sebagian besar karena peningkatan kematian akibat stroke, penyakit jantung koroner, penyakit paru-paru, penyakit paru obstruktif kronik, dan infeksi saluran pernafasan akut. Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran udara di DKI Jakarta berlandaskan pada Pasal 188 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Identifikasi masalah, bagaimana pelaksanaan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta terhadap pengendalian pencemaran udara untuk mencapai baku mutu udara ambien? dan apa hambatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta terhadap pengendalian pencemaran udara untuk mencapai baku mutu udara ambien? Teori yang digunakan adalah teori kewenangan dan teori hukum pembangunan. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan analisis data melalui pendekatan kualitatif menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa penelitian kepustakaan. Secara yuridis hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan delegasi terhadap pengendalian pencemaran udara di DKI Jakarta dan secara empiris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sudah melaksanakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dampak pencemaran udara. Kesimpulan, Dinas Lingkungan Hidup belum dapat secara penuh menekan pencemaran udara mencapai baku mutu udara dengan hambatan belum ada revisi perda, sumber daya manusia, koordinasi antar dinas, cuaca, pencemar udara di luar Jakarta, dan kesadaran masyarakat. Saran, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta harus lebih tegas lagi pada pihak-pihak yang melakukan pencemaran udara baik itu dari sumber pencemaran udara bergerak maupun yang tidak bergerak. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Authority, Environment Agency, Air Pollution Kewenangan, Dinas Lingkungan Hidup, Pencemaran Udara | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum 01-Fakultas Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Muhammad Hidayatullah | |||||||||
| Date Deposited: | 19 Dec 2024 14:19 | |||||||||
| Last Modified: | 19 Dec 2024 14:19 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/44171 |
Actions (login required)
 |
View Item |