FEBRIYANTI, WIDYA (2024) IMPLEMENTASI JAMINAN SOSIAL KEPADA PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA CILEGON BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG JAMINAN SOSIAL CILEGON BERMARTABAT. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
WIDYA FEBRIYANTI _1111200323_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
|
Text
WIDYA FEBRIYANTI _1111200323_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text
WIDYA FEBRIYANTI _1111200323_02.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB) | Request a copy |
|
Text
WIDYA FEBRIYANTI _1111200323_03.pdf Restricted to Registered users only Download (668kB) | Request a copy |
|
Text
WIDYA FEBRIYANTI _1111200323_04.pdf Restricted to Registered users only Download (323kB) | Request a copy |
|
Text
WIDYA FEBRIYANTI _1111200323_05.pdf Restricted to Registered users only Download (164kB) | Request a copy |
|
Text
WIDYA FEBRIYANTI _1111200323_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB) | Request a copy |
|
Text
WIDYA FEBRIYANTI _1111200323_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (545kB) | Request a copy |
Abstract
The implementation of social security for persons with disabilities in Cilegon City does not fully reflect the provisions outlined in Cilegon Mayor Regulation Number 1 of 2022 on Dignified Social Security. Dignified Social Security Cilegon is a local government program providing cash assistance to poor and needy families or individuals to support their basic needs. Although the regulation stipulates various forms of social security, in practice, the Cilegon City Government has not yet fully met its obligations, particularly in reaching and providing equitable services to persons with disabilities across the city. The study identifies issues related to the implementation of social security and the obstacles faced. Using legal protection theory and government action theory, the research employs a juridical-empirical and qualitative approach, gathering primary and secondary data through field and library research. The findings indicate that while the JSCB program aligns with the Cilegon Mayor Regulation Number 1 of 2022 in terms of service mechanisms, assistance forms, and administration, significant obstacles such as budget limitations, inadequate staffing, and insufficient accurate information about persons with disabilities affect the program's effectiveness. Legal protection theory emphasizes the government's responsibility to protect citizens' social and economic rights, while government action theory highlights the need for effective government actions in policy implementation. The study reveals that existing obstacles reflect a lack of application of these theoretical principles. To address these issues, it is recommended that the Cilegon City Government increase budget allocations, improve administrative systems, and conduct regular evaluations to ensure equitable access to social assistance for persons with disabilities.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Pelaksanaan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Cilegon yang belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan dalam Peraturan Walikota Cilegon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Jaminan Sosial Cilegon Bermartabat. Jaminan Sosial Cilegon Bermatabat adalah salah satu program Pemerintah Daerah dalam bentuk Bantuan Sosial berupa uang yang diberikan kepada keluarga dan/atau perseorangan dari masyarakat fakir miskin dan tidak mampu untuk menunjang pemenuhan kebutuhan dasar. Meskipun regulasi tersebut mengatur berbagai bentuk jaminan sosial yang harus diberikan, dalam praktiknya, pemerintah Kota Cilegon masih belum mampu memenuhi keseluruhan kewajiban yang diamanatkan, terutama dalam hal menjangkau dan memberikan layanan yang merata kepada penyandang disabilitas di seluruh wilayah kota. Identifikasi masalah yang digunakan adalah bagaimana pelaksanaan implementasi jaminan sosial dan bagaimana hambatan pelaksanaan implementasi jaminan sosial. Dengan menggunakan teori perlindungan hukum dan teori tindakan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data primer dan sekunder melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program JSCB ini telah sesuai dengan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 1 Tahun 2022 dalam aspek mekanisme pelayanan, bentuk bantuan, dan administrasi. Namun, kendala utama seperti keterbatasan anggaran, jumlah staf yang tidak memadai, dan kurangnya informasi akurat tentang penyandang disabilitas berdampak pada efektivitas program. Berdasarkan teori perlindungan hukum menekankan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak sosial dan ekonomi warga negara, sedangkan teori tindakan pemerintah menyoroti perlunya tindakan pemerintah yang efektif untuk implementasi kebijakan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa hambatan yang ada menunjukkan kurangnya penerapan prinsip-prinsip teori tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, disarankan agar Pemerintah Kota Cilegon meningkatkan alokasi anggaran, memperbaiki sistem administrasi, dan melakukan evaluasi berkala guna memastikan pemerataan akses bantuan sosial bagi penyandang disabilitas. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Social Security, Persons with Disabilities, Implementation, Government Policy Jaminan Sosial, Penyandang Disabilitas, Implementasi, Kebijakan Pemerintah. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
|||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Widya Febriyanti Yanti | |||||||||
| Date Deposited: | 29 Oct 2024 09:40 | |||||||||
| Last Modified: | 29 Oct 2024 09:40 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/43290 |
Actions (login required)
 |
View Item |