Suhendra, Budi (2024) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU PETINGGI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt). Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BUDI SUHENDRA_7773210048_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
|
Text
BUDI SUHENDRA_7773210048_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
BUDI SUHENDRA_7773210048_02.pdf Restricted to Registered users only Download (286kB) |
|
Text
BUDI SUHENDRA_7773210048_03.pdf Restricted to Registered users only Download (370kB) |
|
Text
BUDI SUHENDRA_7773210048_04.pdf Restricted to Registered users only Download (343kB) |
|
Text
BUDI SUHENDRA_7773210048_05.pdf Restricted to Registered users only Download (124kB) |
|
Text
BUDI SUHENDRA_7773210048_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (138kB) |
|
Text
BUDI SUHENDRA_7773210048_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (725kB) |
Abstract
Law enforcement is an abstract idea and concept that must be translated into reality. So law enforcement against narcotics crimes must be carried out seriously in order to eradicate this nation's big threat to the dangers of narcotics. However, there is a legal phenomenon related to the existence of the West Sumatra Province Regional Police Chief with the rank of Inspector General. Pol. named Teddy Minahasa Putra is part of the perpetrators of narcotics crimes as stated in Decision Number 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt. Narcotics crimes committed by senior Polri officials will certainly affect the image of the police as law enforcers. Referring to these problems, the researcher identified the problem. First, what are the judge's considerations in cases of narcotics crimes committed by high-ranking perpetrators of the Indonesian National Police in Decision Number 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt?, Second, what are the sanctions for narcotics criminal acts committed by high-ranking perpetrators of the Indonesian National Police? (Study Decision Number 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt)?. The thesis research method uses normative juridical, an approach carried out through case studies. The results of this research are: The Panel of Judges has proven legally and convincingly that Teddy Minahasa Putra carried out the removal of evidence of narcotics type methamphetamine weighing 5 Kg through the intermediary of Witness Dody Prawiranegara with the fulfillment of the elements contained in Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code & Articles 114 Paragraph (2) Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics; The sanction imposed on Teddy Minahasa Putra was life imprisonment. The researcher concludes that the judge's considerations are not in line with the theory of the judge's consideration using the decidendi ratio. Based on the decision ratio, the Panel of Judges considers all aspects that are based on applicable laws and regulations and are relevant to the subject matter of the case. The Panel of Judges did not consider the reasons for increasing criminal sanctions as stated in Article 5 Paragraph (1) of Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power and Article 52 of the Criminal Code; Sanctions are the final result of the judge's considerations in the form of a verdict handed down in the form of a life sentence. The imposition of sanctions must be in line with social changes so that legal rules remain current and able to keep up with changes in society
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Penegakan hukum merupakan ide serta konsep yang abstrak yang harus diwujudkan menjadi kenyataan. Sehingga Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika harus dilakukan dengan sungguh-sungguh guna untuk memberantas ancaman besar bangsa ini terhadap bahaya narkotika. Akan tetapi terdapat sebuah fenomena hukum terkait adanya Kapolda Propinsi Sumatera Barat dengan pangkat Irjen. Pol. yang bernama Teddy Minahasa Putra menjadi bagian dari pelaku tindak pidana narkotika sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt. Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh petinggi Polri tentu akan mempengaruhi citra kepolisian sebagai penegak hukum. Mengacu pada permasalahan tersebut, peneliti melakukan identifikasi masalah. Pertama Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelaku petinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt?, Kedua Bagaimana sanksi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelaku pertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt)?. Metode penelitian tesis menggunakan yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan melalui studi kasus (case study). Hasil dari penelitian ini adalah : Majelis Hakim telah membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa Teddy Minahasa Putra melakukan penyisihan barang bukti narkotika jenis Sabu seberat 5 Kg melalui perantara Saksi Dody Prawiranegara dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP & Pasal 114 Ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Sanksi yang dijatuhkan kepada Teddy Minahasa Putra adalah hukuman penjara seumur hidup. Peneliti simpulkan bahwa pertimbangan hakim tidak sejalan dengan teori pertimbangan hakim dengan pertimbangan rasio decidendi. Berdasarkan rasio decidendi Majelis Hakim mempertimbangkan segala aspek yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan dengan pokok perkara. Majelis Hakim tidak mempertimbangan alasan pemberatan sanksi pidana sebagaimana Pasal 5 Ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 52 KUHP; Sanksi merupakan hasil akhir dari pertimbangan hakim berupa vonis putusan yang dijatuhkan berupa hukuman seumur hidup. Penjatuhan sanksi harus sejalan dengan perubahan sosial agar kaidah hukum tetap aktual dan mampu mengikuti perubahan masyarakat. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Law Enforcement, Crime, Narcotics, National Police of the Republic of Indonesia Penegakan Hukum, Pidana, Narkotika, Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mr Budi Suhendra | |||||||||
| Date Deposited: | 01 Oct 2024 11:53 | |||||||||
| Last Modified: | 01 Oct 2024 11:53 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/42633 |
Actions (login required)
 |
View Item |