Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

RUANG LINGKUP KONSEPSI KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA (OPEN LEGAL POLICY) DALAM TAFSIR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Aulia, Yuli (2024) RUANG LINGKUP KONSEPSI KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA (OPEN LEGAL POLICY) DALAM TAFSIR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
TESIS YULI AULIA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
TESIS YULI AULIA_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
TESIS YULI AULIA_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (221kB)
[img] Text
TESIS YULI AULIA_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (224kB)
[img] Text
TESIS YULI AULIA_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (296kB)
[img] Text
TESIS YULI AULIA_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (48kB)
[img] Text
TESIS YULI AULIA_Reff.pdf
Restricted to Registered users only

Download (195kB)
[img] Text
TESIS YULI AULIA_Lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (572kB)

Abstract

Law examinations often have inconsistencies in their decisions, especially on norms related to open legal policy, due to the absence of a clear concept to be used as a benchmark in deciding open legal policy. In the interpretation, the Constitutional Court rejected the petition of the petitioners by determining the open legal policy even though there was no clear understanding of the formulation of open legal policy criteria. Based on the cases that have been described, the research problems identified are: first, How is the conception of open legal policy in the interpretation of the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia? Second, How is the implementation of open legal policy in the process of forming laws? This research uses normative juridical research with statutory and conceptual approaches. Based on the results of the analysis and discussion, the following conclusions are obtained: First, the concept of open legal policy has criteria that include open legal policy, namely related to collective collegial decision making, the requirements for occupying a position, the age threshold, the presidential threshold percentage, and must not violate the 1945 Constitution, morality, religious values, security rationality, public order, justice as also contained in Article 28J Paragraph (2) of the 1945 Constitution. Second, the implementation of the open legal policy process consists of planning, preparation, discussion, ratification or stipulation and promulgation.

Item Type: Thesis (Master)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorFirdaus, Firdaus197509132006041002
Thesis advisorMuin, Fatkhul1983112820091210002
Additional Information: Pengujian Undang-Undang sering terjadi inkonsistensi dalam putusannya terutama terhadap norma terkait kebijakan hukum terbuka (open legal policy) disebabkan tidak adanya konsep yang jelas untuk dijadikan tolak ukur dalam memutus kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Dalam tafsir Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon dengan menentukkan kebijakan hukum terbuka sekalipun tidak ada pengertian yang jelas mengenai rumusan kriteria open legal policy. Berdasarkan kasus yang telah diuraikan, terindentifikasi masalah penelitian yaitu : pertama, Bagaimana konsepsi kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dalam tafsir putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia?. Kedua, Bagaimana implementasi kebijakan hukum terbuka (open legal policy) terhadap proses pembentukan Undang-Undang? Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan didapatkan kesimpulan sebagai berikut : Pertama, Konsep kebijakan hukum terbuka (open legal policy) memiliki kriteria yang termasuk kebijakan hukum terbuka yaitu terkait pengambilan keputusan secara kolektif kolegial, syarat untuk menduduki suatu jabatan, ambang batas usia, ambang batas persentase presidential threshold, serta tidak boleh melanggar UUD Tahun 1945, moralitas, nilai-nilai agama, rasionalitas keamanan, ketertiban umum, keadilan sebagaimana juga terdapat pada Pasal 28J Ayat (2) UUD Tahun 1945. Kedua, Implementasi proses kebijakan hukum terbuka (open legal policy) terdiri dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan serta pengundangan.
Uncontrolled Keywords: Concept, Open Legal Policy, Constitutional Court. Konsepsi, Kebijakan Hukum Terbuka, Mahkamah Konstitusi.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Yuli Aulia
Date Deposited: 13 Aug 2024 15:49
Last Modified: 19 Aug 2024 10:14
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/40711

Actions (login required)

View Item View Item