Sultan, Almas (2024) TANGGUNG JAWAB KURATOR ATAS KERUGIAN DEBITUR AKIBAT KESALAHAN DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Almas Sultan_1111200258_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
|
Text
Almas Sultan_1111200258_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
Almas Sultan_1111200258 02.pdf Restricted to Registered users only Download (621kB) |
|
Text
Almas Sultan_1111200258 03.pdf Restricted to Registered users only Download (353kB) |
|
Text
Almas Sultan_1111200258 04.pdf Restricted to Registered users only Download (391kB) |
|
Text
Almas Sultan_1111200258 05.pdf Restricted to Registered users only Download (285kB) |
|
Text
Almas SUltan_1111200258 Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (418kB) |
|
Text
Almas Sultan_1111200258 Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (826kB) |
Abstract
Bankruptcy involves the general seizure of a debtor's assets conducted by a receiver under the supervision of a supervisory judge at the commercial court. This is due to the debtor's inability to fulfill their obligation to pay off debts. The Bankruptcy Law mandates the appointment of a receiver to manage and administer the bankrupt estate. During the bankruptcy process, the receiver is fully responsible for any errors or negligence that occur, whether intentional or unintentional. the Problem in this study is how the curator's responsibility for the debtor's loss in managing and settling the bankrupt estate of a company is determined in the case of negligence or mistakes made by the curator. Additionally, it examines the legal measures that can be taken by the debtor against the curator in the execution of managing and settling the bankrupt estate according to bankruptcy law. This research employs a normative juridical method, using statutory regulations and legal principles for its analysis. The data sources utilized in this study are secondary data, analyzed qualitatively. Article 72 of the Bankruptcy law mandates that the receiver performs their duties with care and within their authority. If the receiver acts beyond their authority or violates the law, they are personally liable for any resulting damages. However, if the receiver acts within their authority and in good faith but still causes damage, personal liability does not apply, and the damages are charged to the bankrupt estate. Article 77 paragraph (1) of the Bankruptcy law provides a means for bankrupt debtors to challenge the receiver's decisions, which can be represented by the directors through a letter of objection. Therefore, the problem-solving approach in this writing is based on the theory of legal responsibility and the theory of legal protection.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Kepailitan adalah sita umum yang dilakukan oleh kurator atas aset debitur yang dilaksanakan di pengadilan niaga di bawah pengawasan dari hakim pengawas. Kepailitan dapat terjadi akibat ketidakmampuan debitor dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar utang. Undang-Undang Kepailitan mengamanatkan pengangkatan kurator untuk mengurus dan menyelenggarakan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Selama proses kepailitan, Kurator bertanggung jawab secara penuh apabila terdapat kesalahan atau kelalaian yang ditimbulkannya baik itu sengaja ataupun tidak. Identifikasi Masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab kurator atas kerugian debitur terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit perusahaan dalam hal kelalaian atau kesalahan kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur terhadap kurator dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, menggunakan peraturan perundang- undangan serta asas-asas hukum dalam melakukan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang dianalisis secara kualitiatif. Pasal 72 UUKPKPU mengatur agar kurator menjalankan tugasnya dengan hati-hati dan sesuai dengan kewenangannya. Jika kurator bertindak di luar kewenangannya atau melanggar hukum, ia bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul. Namun, jika kurator bertindak sesuai dengan kewenangan dan itikad baik tetapi tetap menimbulkan kerugian, tanggung jawab pribadi tidak berlaku, dan kerugian tersebut dibebankan pada harta pailit. Pasal 77 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU memberikan sarana bagi debitur pailit untuk menentang keputusan kurator yang dapat diwakilkan oleh direksi melalui Surat permohonan keberatan. Maa dari itu, Pemecahan masalah yang dilakuan pada penulisan ini didasarkan pada teori tanggung jawab hukum dan teori perlindungan hukum. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Bankruptcy, Receiver, Errors. Kepailitan, Kurator, Kesalahan. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Almas Sultan Sultan | |||||||||
| Date Deposited: | 04 Sep 2024 13:40 | |||||||||
| Last Modified: | 04 Sep 2024 13:40 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/39937 |
Actions (login required)
 |
View Item |