RIZKI ISLAMIAH, KIKI (2024) KEDUDUKAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAPORKAN SEBAGAI PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PROSES SISTEM PERADILAN PIDANA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
KIKI RIZKI ISLAMIAH_1111200028_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
KIKI RIZKI ISLAMIAH_1111200028_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
KIKI RIZKI ISLAMIAH_1111200028_02.pdf Restricted to Registered users only Download (499kB) |
|
Text
KIKI RIZKI ISLAMIAH_1111200028_03.pdf Restricted to Registered users only Download (532kB) |
|
Text
KIKI RIZKI ISLAMIAH_1111200028_04.pdf Restricted to Registered users only Download (489kB) |
|
Text
KIKI RIZKI ISLAMIAH_1111200028_05.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB) |
|
Text
KIKI RIZKI ISLAMIAH_1111200028_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (454kB) |
|
Text
KIKI RIZKI ISLAMIAH_1111200028_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (313kB) |
Abstract
Victims of criminal acts of sexual violence are often neglected as victims and have the implication of being the most harmed party from the work of the criminal justice system. As has happened to Baiq Nuril, Dewa Ayu Rai, and Mataram University Students who are victims of sexual violence criminal acts that upload chronologies or alleged incidents of sexual violence that occur through social media and are reported by perpetrators of sexual violence crimes for alleged defamation crimes. This research focuses on examining how the position of victims of sexual violence who are reported as defamation in the criminal justice system and how the Application of Article 69 Letter g of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence is related to the protection of victims and/or whistleblowers from criminal charges. This research uses normative juridical research methods, is an analytical and legal approach, uses secondary data sources from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, and obtains library data through literature research. The position of victims of sexual violence crimes who are reported as perpetrators of defamation in the criminal justice system which is due process model, victims of sexual violence crimes cannot be positioned as reported on suspicion of defamation crimes. The application of Article 69 Letter g of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes related to the Protection of Victims and/or Whistleblowers from Criminal Demands can apply when the victim of a criminal act of sexual violence has made a police report on the alleged sexual assault crime that occurred. Keywords: Victims of Crimes of Sexual Violence, Criminal Justice System, Law Enforcement
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Korban tindak pidana kekerasan seksual seringkali terabaikan kedudukannya sebagai korban dan berimplikasi menjadi pihak yang paling dirugikan dari bekerjanya sistem peradilan pidana. Sebagaimana yang telah terjadi kepada Baiq Nuril, Dewa Ayu Rai, dan Mahasiswa Unversitas Mataram yang merupakan korban tindak pidana kekerasan seksual yang mengunggah kronologi atau peristiwa dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi melalui media sosial dan dilaporkan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Penelitian ini fokus meneliti bagaimana kedudukan korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan sebagai pelaku pencemaran nama baik dalam sistem peradilan pidana dan bagaimana Penerapan Pasal 69 Huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berkaitan dengan pelindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, bersifat pendekatan analisis dan perundang-undangan, menggunakan sumber data sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta memperoleh data kepustakaan melalui penelitian kepustakaan. Kedudukan korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan sebagai pelaku pencemaran nama baik dalam sistem peradilan pidana yang due process model maka korban tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat berkedudukan sebagai terlapor dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Penerapan Pasal 69 Huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berkaitan dengan Pelindungan Korban dan/atau Pelapor dari Tuntutan Pidana dapat berlaku ketika korban tindak pidana kekerasan seksual telah membuat laporan kepolisian atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi. Kata Kunci: Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Sistem Peradilan Pidana, Penegakan Hukum | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Sistem Peradilan Pidana, Penegakan Hukum Victims of Crimes of Sexual Violence, Criminal Justice System, Law Enforcement | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
|||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Kiki Rizki Islamiah | |||||||||
| Date Deposited: | 16 Aug 2024 09:46 | |||||||||
| Last Modified: | 16 Aug 2024 09:46 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/39873 |
Actions (login required)
 |
View Item |