Aminudin, Endra (2014) IMPLEMENTASI PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 43 TAHUN 1999 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS ll/B SERANG. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text IMPLEMENTASI PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 43 TAHUN 1999 .PDF - Published Version Restricted to Registered users only until 2014. Download (1MB)

Abstract

Pengawasan aparatur Negara menuju kepada administrasi yang sempurna sangat tergantung pada kualitas dan profesionalisme pegawai negeri itu sendiri. Undang– Undang No. 43 tahun 1999 tentang Pokok– Pokok Kepegawaian memberikan jaminan kedudukan serta kepastian hokum bagi pegawai negeri untuk mengatur dan menyusun aparatur yang bersih dan berwibawa. Pembinaan dan penyempurnaan serta pendayagunaan aparatur pemerintahan, baik kelembagaan maupun ketatalaksanaan dari segi kepegawaian perlu terus ditingkat kan untuk mewujud kan pembangunan secara menyeluruh. Hal tersebut juga telah digariskan dalam Garis – Garis Besar Haluan Negara 1998 dalam Bab IV mengenai bidang Aparatur Negara disebutkan antara lain, pembangunan aparatur pemerintah diarahkan pada peningkatan kualitas, efisien dan efektif dalam seluruh jajaran administrasi pemerintahan, termasuk peningkatan ke disiplinan pegawai negeri. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsure aparatur Negara dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan fungsi dan tugas nya sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat harus bias menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan masyarakat dan negara. Tetapi dalam kenyataan dilapangan masih banyak ditemukan pegawai negeri yang kurang tahu dan kurang menyadariakan tugas dan fungsinya sehingga sering kali timbul ketimpangan – ketimpangan dalam menjalankan tugasnya dan tidak jarang membuat kecewa masyarakat. Dengan adanya berbagaima campelanggaran dan kedisiplinan pegawai tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang tinjauan pelaksanaan PP No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Negeri Serang. Dari berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan UU No. 43 Tahun1999 diInstansi KejaksaanNegeri Serang maka : Pelaksanaan UU No.43 Tahun 1999 kaitannya dengan ke di diplinan Pegawai Negeri Sipil di lingkunganKejaksaanNegeriSerang merupakan masalah yang di teliti serta meneliti hambatan–hambatan yang timbul dalam meningkatkanke di diplinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Negeri Serang dan bagaimana cara mengatasinya. Dari hasil penelitian dengan menggunakan tipe penelitian yuridisnormatif, dapat diketahui bahwa pelaksanaan UU No. 43 Tahun 1999 di lingkungan Kejaksaan Negeri Serang adalah dalam pelaksanaannya yang merupakan tindak lanjut dari UU No.43 Tahun 1999 berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung No.001/6/1993 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka pelaksanaan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Serang, dilakukan dengan cara atau sesuai dengan peraturan perundang– undangan yang berlaku yaitu lewat pengawasan melekat (Waskat). Pengawasan melekat dilakukan agar tujuan dan sasaran kegiatan administrasi kepegawai anter capai sebagai mana telah digariskan dalam Undang –Undang, dengan pengawasan melekat ini dapat pula mempengaruh ditingkat ke disiplinan atau kegiatan bekerja para Pegawai Negeri Sipil.Ada pun hambatan– hambatan yang ada dalam pelaksanaan ke disiplinan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan Negeri Serang antara lain kurang nya sarana dan prasarana dalampelaksanaantugas, kurang nya pemahaman mengenai peraturan disiplin pegawai negeri sertakurangnya sanksi yang tegas dalam setiap pelanggaran.

Actions (login required)

View Item