PUTRA DENDYA, PRAYOGA (2024) EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
PRAYOGA PUTRA DENDYA_6661190073_FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
PRAYOGA PUTRA DENDYA_6661190073_CP.pdf Restricted to Registered users only Download (18MB) |
|
Text
PRAYOGA PUTRA DENDYA_6661190073_01.pdf Restricted to Registered users only Download (654kB) |
|
Text
PRAYOGA PUTRA DENDYA_6661190073_02.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB) |
|
Text
PRAYOGA PUTRA DENDYA_6661190073_03.pdf Restricted to Registered users only Download (151kB) |
|
Text
PRAYOGA PUTRA DENDYA_6661190073_04.pdf Restricted to Registered users only Download (571kB) |
|
Text
PRAYOGA PUTRA DENDYA_6661190073_05.pdf Restricted to Registered users only Download (177kB) |
|
Text
PRAYOGA PUTRA DENDYA_6661190073_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (755kB) |
|
Text
PRAYOGA PUTRA DENDYA_6661190073_REF.pdf Restricted to Registered users only Download (310kB) |
Abstract
The increasing number of unemployed people and the limited job opportunities provided by the government, as well as the strong economic pressure to meet life's needs on the other hand, of course force some people to look for alternative jobs other than formal jobs. As a solution, the informal sector has emerged, namely street vendors. The Lebak Regency Government made regulation number 10 of 2018 concerning the arrangement and empowerment of street vendors. This regulation aims to provide legal certainty in business for street vendors and maintain infrastructure, aesthetics, cleanliness and comfort of public spaces. The theory used in this research is policy evaluation criteria developed from Dunn's theoretical model. The method used in this research is a qualitative research method with descriptive techniques. Based on the results of research in the field, the evaluation of Lebak district regional regulation number 10 of 2018 concerning the arrangement and empowerment of street vendors in its implementation is not running optimally. There was resistance from traders who felt that the place allocated to them was too far from the city so they were afraid of future impacts such as reducing their income because of the distance. There is no clarity regarding the socialization and empowerment carried out by the government for traders, as well as the uneven arrangement carried out in Lebak district. This condition is also due to the inadequate budget provided by the government to finance activities for organizing street vendors and needs to be done in stages. As well as a lack of socialization regarding the benefits, goals and targets to be achieved from this policy of structuring and empowering street vendors. Suggestions in research are: Make significant efforts by maximizing the role of related institutions and agencies in synergy. Conduct a comprehensive survey of street vendors and review the relocation places for affected street vendors. Carrying out socialization in stages so that it is right on target in socializing the aims, objectives and targets of the policy for structuring and empowering street vendors. Increase the amount of the APBD budget, collect data on traders by maximizing the role of traders' associations and associations.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah, serta kuatnya desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup disisi yang lain tentu saja memaksa sebagian masyarakat untuk mencari alternatif pekerjaan lain selain pekerjaan formal sebagai solusinya sektor informal muncul yaitu Pedagang Kaki Lima. Pemerintah Kabupaten Lebak membuat peraturan nomor 10 tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha bagi pedagang kaki lima dan terpeliharanya sarana prasarana, estetika, kebersihan dan kenyamanan ruang milik publik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kriteria evaluasi kebijakan yang dikembangkan dari model teori Dunn. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tehnik deskriftif. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa evaluasi peraturan daerah kabupaten Lebak nomor 10 tahun 2018 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dalam pelaksanaannya kurang berjalan dengan optimal. Adanya penolakan dari para pedagang yang merasa tempat yang dialokasikan untuk mereka tertalu jauh dari kota sehingga mereka ketakutan akan dampak yang akan datang seperti berkurangnya pendapatan mereka karena tempat yang jauh. Tidak adanya kejelasan mengenai sosialisasi dan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah kepada para pedagang, serta belum meratanya penataan yang dilakukan di kabupaten Lebak kondisi ini juga dikarenakan tidak maksimalnya anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan penataan pedagang kaki lima dan perlu dilakukan secara bertahap. Serta kurangnya sosialisasi mengenai manfaat, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ini. Saran dalam penelitian yaitu. Melakukan upaya secara signifikan dengan memaksimalkan peran dari lembaga dan dinas terkait secara bersinergi. Melakukan survei secara menyeluruh kepada pedagang kaki lima dan perlu mengkaji ulang mengenai tempat perelokasian bagi pedagang kaki lima yang terdampak. Melakukan sosialisasi secara bertahap sehingga tepat sasaran dalam mensosialisasikan maksud, tujuan dan sasaran dari kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Menambah jumlah anggaran APBD, pendataan pedagang dengan memaksimalkan peran asosiasi dan paguyuban pedagang. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Evaluation, Arrangement, Empowerment Evaluasi, Penataan, Pemberdayaan | |||||||||
| Subjects: | H Social Sciences > Public Administration | |||||||||
| Divisions: | 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201-Program Studi Administrasi Publik |
|||||||||
| Depositing User: | Prayoga Putra Dendya | |||||||||
| Date Deposited: | 12 Aug 2024 10:07 | |||||||||
| Last Modified: | 12 Aug 2024 10:07 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/39566 |
Actions (login required)
 |
View Item |