WAHYUNI, SITI (2024) PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI KARENA TIDAK ADANYA IZIN POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
01. Siti Wahyuni _ 1111200059 _ Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
03. Siti Wahyuni _ 1111200059 _ 01.pdf Restricted to Registered users only Download (492kB) |
|
Text
04. Siti Wahyuni _ 1111200059 _ 02.pdf Restricted to Registered users only Download (167kB) |
|
Text
05. Siti Wahyuni _ 1111200059 _ 03.pdf Restricted to Registered users only Download (85kB) |
|
Text
06. Siti Wahyuni _ 1111200059 _ 04.pdf Restricted to Registered users only Download (110kB) |
|
Text
07. Siti Wahyuni _ 1111200059 _ 05.pdf Restricted to Registered users only Download (66kB) |
|
Text
08. Siti Wahyuni _ 1111200059 _ Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (90kB) |
|
Text
09. Siti Wahyuni _ 1111200059 _ Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (384kB) |
Abstract
Marriage annulment is a legal action. In carrying out a polygamous marriage, you must fulfill the requirements stipulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Presidential Instructions concerning the Compilation of Islamic Law. This practice occurs in the wider community, one of which occurs in Muara Village. Polygamists often do not get the wife's permission, resulting in falsifying identities, and polygamous marriages are carried out without court permission and are even carried out secretly. The identification of the problem in this research is what causes people in Muara Village to carry out second (2) marriages in violation of Law Number 16 of 2019 regarding amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. Then, what are the legal consequences according to Law Number 16 of 2019 regarding changes to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law on polygamous marriages in Muara Village. The theories used are the Theory of Legal Certainty and the Theory of Justice. The research methods used in preparing this thesis are normative juridical and empirical juridical methods. The data analysis used is qualitative descriptive analysis. The results of this research show that there are still polygamous marriages without the permission of the wife and the court, which is caused by the husband's fear of his wife, worry that they will not be permitted, so they are carried out secretly, some even fake their identities. The legal consequences that can arise are that polygamous marriages can be cancelled, sanctions for perpetrators of identity fraud, causing injustice to victims, ignorance of their lineage if polygamy is carried out secretly. As for suggestions, it is necessary to request court permission and provide counseling about marriage in order to understand the applicable rules. If you do not meet the requirements, you should not practice polygamy because it will bring harm.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Pembatalan perkawinan merupakan perbuatan hukum. Dalam melangsungkan perkawinan poligami harus memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam. Praktiknya yang terjadi di masyarakat luas, salah satunya terjadi di Desa Muara. Poligami kerap kali tidak mendapatkan izin istri sehingga melakukan pemalsuan identitas, serta perkawinan poligami tersebut dilakukan tanpa adanya izin pengadilan bahkan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu apa yang menyebabkan masyarakat di Desa Muara melakukan perkawinan ke 2 (dua) dengan melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian, bagaimana akibat hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan Poligami di Desa Muara. Teori yang digunakan yaitu Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan masih terdapat perkawinan poligami tanpa izin istri dan pengadilan yang disebabkan karena ketakutan suami pada istri, khawatir jika tidak diizinkan, sehingga dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bahkan terdapat yang memalsukan identitas. Akibat hukum yang dapat timbul yaitu perkawinan poligami dapat dibatalkan, sanksi bagi pelaku pemalsuan identitas, menimbulkan ketidakadilan bagi korban, ketidaktahuan nasab apabila poligami dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Adapun saran, diperlukan adanya permohonan izin pengadilan dan diadakan penyuluhan tentang perkawinan agar dapat memahami aturan yang berlaku. Apabila tidak memenuhi syarat, sebaiknya tidak melakukan poligami karena akan mendatangkan kemudharatan. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Cancellation, Marriage, Polygamy. Pembatalan, Perkawinan, Poligami. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mrs Siti Wahyuni | |||||||||
| Date Deposited: | 12 Aug 2024 13:39 | |||||||||
| Last Modified: | 12 Aug 2024 13:39 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/39380 |
Actions (login required)
 |
View Item |