Putri Hana Sianipar, Jessika (2024) Tinjauan Hukum Pidana Atas Pemenuhan Hak Biologis Bagi Narapidana Yang Sudah Terikat Perkawinan Di Lembaga Pemasyarakatan Studi Kasus Lapas Cipinang Jakarta Timur. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Jessika (1) (1).pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
Jessika (4).pdf Restricted to Registered users only Download (421kB) |
|
Text
Jessika (5).pdf Restricted to Registered users only Download (424kB) |
|
Text
Jessika (6).pdf Restricted to Registered users only Download (416kB) |
|
Text
Jessika (7).pdf Restricted to Registered users only Download (127kB) |
|
Text
Jessika (8).pdf Restricted to Registered users only Download (249kB) |
|
Text
Jessika (9).pdf Restricted to Registered users only Download (513kB) |
|
Text
Jessika (1) (1)_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya mengayomi hak – hak narapidana walaupun narapidana tersebut telah melanggar hukum. Dikarenakan yang hilang dari narapidana adalah kemerdekaannya saja, akan tetapi hak-hak nya harus dipenuhi oleh pemerintah. Memberikan hak-hak yang pantas kepada narapidana merupakan perlindungan terhadap harkat manusia. Pemenuhan hak biologis narapidana di Indonesia saat ini belum dapat terpenuhi dikarenakan jumlah narapidana sudah mencapai angka yang begitu besar, penelitian ini membahas mengenai bagaimana pemenuhan hak biologis narapidana di lembaga pemasyarakatan dengan studi kasus di Lapas Cipinang Jakarta Timur dan membahas bagaimana perlindungan hukum yang ada di Lapas Cipinang Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan Teori Hak Asasi Manusia dan Teori Perlindungan Hukum dengan menggunakan metode Yuridis Empiris dengan menggabungkan data yang ada di lapangan sebagai data primer dan data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan buku dan mengolah data di studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam pelaksanaan pemenuhan hak biologis ada kendala dan upaya. Kendala tersebut terdapat dari pemerintah dan lembaga pemasyarakatan, kendala dari Lapas berupa overkapasitas atau kelebihan muatan sedangkan kendala dari pemerintah adalah belum adanya aturan atau kebijakan yang mengatur terkait ruangan untuk pemenuhan hak biologis atau yang biasa disebut dengan bilik asmara. Adapun juga solusi dari pemerintah untuk pemenuhan hak biologis adalah dengan memberikan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) yang mana seharusnya pemerintah memberikan aturan terkait pemenuhan hak biologis dan memberikan ruangan untuk pemenuhan hak biologis narapidana.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya mengayomi hak – hak narapidana walaupun narapidana tersebut telah melanggar hukum. Dikarenakan yang hilang dari narapidana adalah kemerdekaannya saja, akan tetapi hak-hak nya harus dipenuhi oleh pemerintah. Memberikan hak-hak yang pantas kepada narapidana merupakan perlindungan terhadap harkat manusia. Pemenuhan hak biologis narapidana di Indonesia saat ini belum dapat terpenuhi dikarenakan jumlah narapidana sudah mencapai angka yang begitu besar, penelitian ini membahas mengenai bagaimana pemenuhan hak biologis narapidana di lembaga pemasyarakatan dengan studi kasus di Lapas Cipinang Jakarta Timur dan membahas bagaimana perlindungan hukum yang ada di Lapas Cipinang Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan Teori Hak Asasi Manusia dan Teori Perlindungan Hukum dengan menggunakan metode Yuridis Empiris dengan menggabungkan data yang ada di lapangan sebagai data primer dan data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan buku dan mengolah data di studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam pelaksanaan pemenuhan hak biologis ada kendala dan upaya. Kendala tersebut terdapat dari pemerintah dan lembaga pemasyarakatan, kendala dari Lapas berupa overkapasitas atau kelebihan muatan sedangkan kendala dari pemerintah adalah belum adanya aturan atau kebijakan yang mengatur terkait ruangan untuk pemenuhan hak biologis atau yang biasa disebut dengan bilik asmara. Adapun juga solusi dari pemerintah untuk pemenuhan hak biologis adalah dengan memberikan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) yang mana seharusnya pemerintah memberikan aturan terkait pemenuhan hak biologis dan memberikan ruangan untuk pemenuhan hak biologis narapidana. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Biological Rights, Prisoners, Correctional Institutions Hak Biologis, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mrs Jessika Putri Hana Sianipar | |||||||||
| Date Deposited: | 10 Aug 2024 13:10 | |||||||||
| Last Modified: | 10 Aug 2024 13:10 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/39328 |
Actions (login required)
 |
View Item |