Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN UMKM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN SERANG

SITI CHUMAEROH HAQ, IRMA (2024) PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN UMKM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN SERANG. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text (SKRIPSI)
IRMA SITI CHUMAEROH HAQ_1111190308_FULL TEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text (SKRIPSI)
IRMA SITI CHUMAEROH HAQ_1111190308_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text (SKRIPSI)
IRMA SITI CHUMAEROH HAQ_1111190308_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (555kB)
[img] Text (SKRIPSI)
IRMA SITI CHUMAEROH HAQ_1111190308_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (634kB)
[img] Text (SKRIPSI)
IRMA SITI CHUMAEROH HAQ_1111190308_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (563kB)
[img] Text (SKRIPSI)
IRMA SITI CHUMAEROH HAQ_1111190308_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (423kB)
[img] Text (SKRIPSI)
IRMA SITI CHUMAEROH HAQ_1111190308_LAMP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (843kB)
[img] Text (SKRIPSI)
IRMA SITI CHUMAEROH HAQ_1111190308_REFF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (538kB)

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are the backbone of the economy in many regions in Indonesia, including Serang Regency. MSMEs play an important role in creating jobs, reducing poverty and improving community welfare. The Regional Government, in this case the Serang district DISKOUMPERINDAG, can facilitate the development and empowerment of Micro and Small Enterprises in the region in accordance with article 5 and article 10 of regional regulation number 8 of 2015 concerning MSMEs in Serang district. As for identifying the problem, what is the role of the Regional Government in developing and empowering MSMEs based on Regional Regulation Number 8 of 2015 concerning MSMEs in Serang Regency? Then, what are the obstacles faced by the Regional Government in developing and empowering MSMEs in Serang Regency? The theories used are authority theory and welfare theory. The method used in this research is empirical juridical. The type of research is descriptive analytical. The data source is primary data supported by secondary data. Data collection techniques include interviews and documents related to research. Data was obtained and analyzed descriptively using a qualitative approach method. The results of this research show that the Regional Government of Serang Regency exercises its authority in developing and empowering MSMEs in Serang Regency through training programs and technical assistance, marketing facilitation and partnerships. In efforts to develop and empower MSMEs, the Serang district government faces several obstacles in terms of capital, facilities and infrastructure, lack of access to quality human resources, complexity of the licensing process. The conclusion is that Diskoumperindag as a regional government apparatus has the authority to empower MSMEs. The suggestion is that regional governments must optimize capital assistance, improve market access, simplify licensing processes.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorNurikah, Nurikah197612112001122001
Thesis advisorLanang, Ahmad198610052015041002
Additional Information: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian di banyak daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Serang. UMKM berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam hal ini DISKOUMPERINDAG kabupaten serang dapat memfasilitasi pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil di daerah sesuai dengan pasal 5 dan pasal 10 peraturan daerah nomor 8 tahun 2015 tentang umkm di kabupaten serang. Adapun identifikasi masalahnya, Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 Tentang UMKM di kabupaten serang? Kemudian Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan pengembangan dan pemberdayaan terhadap UMKM di kabupaten serang?. Teori yang digunakan yaitu teori kewenangan dan teori kesejahteraan, Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Jenis penelitian yaitu deskriptif analitis. Sumber data yaitu data primer yang ditunjang oleh data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Data diperoleh dan dianalisis secara deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Serang menjalankan wewenangnya dalam melakukan pengembangan dan pemberdayaan umkm di kabupaten serang melalui program pelatihan dan pendampingan teknis, fasilitasi pemasaran, dan kemitraan. Dalam Upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM pemerintah daerah kabupaten serang menghadapi beberapa kendala dalam hal permodalan, sarana dan prasarana, kurangnya akses terhadap sumber daya manusia berkualitas,kompleksitas proses perizinan. Kesimpulan nya Diskoumperindag sebagai perangkat pemerintah daerah memiliki wewenang untuk memberdayakan UMKM. Saran nya yaitu pemerintah daerah harus mengoptimalkan dalam bantuan permodalan, memperbaiki akses pasar, menyederhanakan peoses perizinan.
Uncontrolled Keywords: Role of Regional Government, Development and Empowerment of MSMEs. Peran Pemerintah Daerah, Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM.
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: irma siti chumaeroh haq
Date Deposited: 10 Aug 2024 11:18
Last Modified: 10 Aug 2024 11:18
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/39283

Actions (login required)

View Item View Item