ALFIANTO, DENI (2024) PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TELAH MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
DENI ALFIANTO_7773200045_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) |
|
Text
DENI ALFIANTO_7773200045_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
DENI ALFIANTO_7773200045_02.pdf Restricted to Registered users only Download (531kB) |
|
Text
DENI ALFIANTO_7773200045_03.pdf Restricted to Registered users only Download (527kB) |
|
Text
DENI ALFIANTO_7773200045_04.pdf Restricted to Registered users only Download (495kB) |
|
Text
DENI ALFIANTO_7773200045_05.pdf Restricted to Registered users only Download (9kB) |
|
Text
DENI ALFIANTO_7773200045_Dapus.pdf Restricted to Registered users only Download (313kB) |
|
Text
DENI ALFIANTO_7773200045_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) |
Abstract
Comrption is categorized as a serious crime, so efforts to eradicate comrption need to be carried out seriously, continuously, and sustainably. The development of anticomrption efforts currently focuses on three things: preventing, eradicating, and recovering state losses. The issues identified in this discussion are 1) How is law enforcement for perpetrators of comrption who have already repaid state financial losses? And how is the application of punishment for perpetrators of corruption who have repaid state financial losses linked to Article 4 of Law Number 20 Year 2001 concerning the Eradication of Comrpion? This research uses a normative juridical method, which is a legal study conducted by examining literature or secondary data related to criminal acts of comrption. The results of this study suggest that 1) Law enforcement for perpetrators of comrption who have repaid state financial losses in the process from investigation, prosecution to court decisions stipulate that the repayment cannot erase the penalty but can be considered by judges when giving mitigating criminal sanctions. 2) Application of punishment for perpetrators of comrption who have repaid state financial losses becomes the basis for consideration by prosecutors and judges in determining the severity or leniency of penalties against defendants in cases involving comrpt practices; namely, the amount of state fînancial loss incurred as a result. The criminal punishment system against comrpt offenders. And the most relevant theory used is combined theory because it includes elements both retribution and prevention aimed at imposing deterrent effects while simultaneously serving as preventive measures against similar criminal acts.
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang serius (serious crime), sehingga upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara serius, terus-menerus, dan berkesinambungan. Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini berfokus pada tiga hal yaitu mencegah, memberantas dan mengembalikan kerugian Negara. Identifikasi masalah yang dibahas adalah 1) Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi yang sudah mengembalikan kerugian keuangan negara? Dan bagaimana penerapan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsiyang sudah mengembalikan kerugian keuangan Negara dikaitkan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terkait dengan tindak pidanan korupsi. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa l) Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah mengembalikan kerugian keuangan negùra baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga ditetapkan putusan pengadilan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat menghapus sanksi tetapi hal tersebut dapatmenjadi pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana yang meringankan. 2) Penerapan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang sudah mengembalikan kerugian keuangan rßgara menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap terdakwa kasus tindak pidana korupsi, yaitu jumlah kerugian keuangan negarayang ditimbulkan akibat tindak pidana. Sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dan teori yang paling relevan digunakan adalah teori gabungan karena dalam teori tersebut terdapat unsur pembalasan dan pencegahan yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana yang s¿ìma. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | corruption, criminal acts of corruption, state financial losses, law enþr cement, punis hment, corrupt ion. : korupsi, tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara, penegakan hukum, pemidanaan, tipikor. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mr Deni Alfianto | |||||||||
| Date Deposited: | 22 Jul 2024 11:01 | |||||||||
| Last Modified: | 08 Aug 2024 10:43 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/39054 |
Actions (login required)
 |
View Item |