Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) TANPA PENETAPAN PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (Studi Kasus di Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang)

JUNENAH, JUNENAH (2024) PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) TANPA PENETAPAN PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (Studi Kasus di Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
01. SKRIPSI JUNENAH _ 1111200060 _ Full Text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
03. SKRIPSI JUNENAH _ 1111200060 _ 01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (598kB)
[img] Text
04. SKRIPSI JUNENAH _ 1111200060 _ 02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (197kB)
[img] Text
05. SKRIPSI JUNENAH _ 1111200060 _ 03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (162kB)
[img] Text
06. SKRIPSI JUNENAH _ 1111200060 _ 04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (167kB)
[img] Text
07. SKRIPSI JUNENAH _ 1111200060 _ 05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (88kB)
[img] Text
08. SKRIPSI JUNENAH _ 1111200060 _ Ref.pdf
Restricted to Registered users only

Download (123kB)
[img] Text (SKRIPSI)
09. SKRIPSI JUNENAH _ 1111200060 _ Lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (826kB)

Abstract

Child adoption is a legal act. Government Regulation No. 54/2007 on the implementation of child adoptions stipulates that child adoptions must be submitted to the Court to obtain a Court order. In practice in Indonesia today, there are still adoptive parents who carry out child adoptions without going through a Court decision, as is the case in Kencana Harapan Village. This research was conducted to find out whether the child adoptions carried out in Kencana Harapan Village comply with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption and what are the legal consequences for families who adopt children without a Court determination. This research uses the theory of legal certainty and legal protection. This research uses normative juridical and empirical juridical methods with descriptive analysis research specifications. The data used in this research are secondary data, primary data and tertiary data which are analyzed qualitatively juridically. The results of the research show that child adoption without a court order violates the Child Protection Law and the Government Regulation on the Implementation of Child Adoption in Kencana Harapan Village. Child adoptions made without a court order can have adverse legal consequences for both the adopted child and the adoptive parents. The legal consequences that can arise for families who adopt children without a court order are the disruption of the adopted child's relationship with other family members in terms of nasab, guardianship, mahram, inheritance, citizenship of the adopted child, causing misunderstanding and no rights and obligations of each as regulated in the legislation.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorFAUZIAH, FARIDATUL195907281985032002
Thesis advisorSUAIDI, SUAIDI196305041993031002
Additional Information: Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak mengatur bahwa pengangkatan anak harus diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan. Praktiknya di Indonesia saat ini, masih ada orang tua angkat yang melakukan pengangkatan anak tanpa melalui penetapan Pengadilan seperti yang terjadi di Desa Kencana Harapan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pengangkatan anak yang dilakukan di Desa Kencana Harapan memenuhi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan bagaimana akibat hukum bagi keluarga yang mengangkat anak tanpa penetapan Pengadilan. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, data primer dan data tersier yang dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan terjadinya pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan yang melanggar UU Perlindungan Anak dan PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Desa Kencana Harapan. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan Pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi anak angkat maupun orangtua angkatnya. Akibat hukum yang dapat timbul bagi keluarga yang melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan adalah terganggunya hubungan anak angkat dengan anggota keluarga lain dalam hal nasab, perwalian, mahram, pewarisan, kewarganegaraan anak angkat, menimbulkan kesalah pahaman dan tidak ada hak-hak serta kewajiban masing-masing seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan.
Uncontrolled Keywords: Child adoption, Court stipulation, Legal consequences Pengangkatan anak, Penetapan Pengadilan, Akibat hukum
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with email [email protected]
Date Deposited: 08 Aug 2024 11:50
Last Modified: 08 Aug 2024 11:50
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/39015

Actions (login required)

View Item View Item