Setyani, Elfia (2024) PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MENGGUNAKAN MEDIASI PENAL DITINJAU DARI HUKUM PIDANA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text ELFIA SETYANI_1111170240_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text ELFIA SETYANI_1111170240_01.pdf Restricted to Registered users only Download (967kB) | Request a copy
	Text ELFIA SETYANI_1111170240_02.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB) | Request a copy
	Text ELFIA SETYANI_1111170240_03.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB) | Request a copy
	Text ELFIA SETYANI_1111170240_04.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB) | Request a copy
	Text ELFIA SETYANI_1111170240_05.pdf Restricted to Registered users only Download (34kB) | Request a copy
	Text (SKRIPSI) ELFIA SETYANI_1111170240_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (165kB) | Request a copy
	Text ELFIA SETYANI_1111170240_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (42kB) | Request a copy

Abstract

Mediation is one form of restorative justice, a dispute resolution mechanism outside of court where a third party as a mediator. The existence of imprisonment as a punitive measure for handling cases of domestic violence (DV), especially those of minor offenses that could be resolved through penal mediation, needs to be questioned. It should be noted that penal mediation should only apply to criminal offenses for which it is suitable. Based on this background, this study examines how criminal law is enforced against domestic violence (DV) through penal mediation and reviews the legal process of resolving domestic violence (DV) offenses through this method. The research employs the five factors of law enforcement theory and criminal law theory, utilizing a juridical-normative method with a statute approach. Secondary data sources include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, gathered through a literature review method. The findings indicate that the enforcement of criminal law against domestic violence (DV) through penal mediation in Indonesia has not been properly implemented. This is due to the lack of specific regulations governing penal mediation in domestic violence (DV) cases and the unpreparedness of law enforcement agencies in its application. Mediation, initially intended as an alternative to court proceedings, remains questionable. In resolving domestic violence (DV) offenses through mediation, the police implement it as a form of restorative justice under PERPOL No. 8 of 2021. However, this regulation lacks clear boundaries and explanations regarding its application and resolution in domestic violence (DV) cases. Therefore, clear regulations are necessary for penal mediation to establish precise boundaries and criteria for its application.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor RIDWAN, RIDWAN 197204032006041002 Thesis advisor ROFIANA, REINE 198411222008122002
Additional Information:	Mediasi merupakan salah satu bentuk penerapan restorative justice mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan orang ketiga sebagai mediator. Pidana penjara yang semula sebagai sarana penal dalam penanggulangan kejahatan KDRT perlu dipertanyakan keberadaannya khususnya terhadap kasus-kasus KDRT ringan yang dapat diselesaikan dengan mediasi penal. Namun, perlu diperhatikan, mediasi penal tersebut harus dengan syarat tindak pidana apa saja yang dapat di terapkan mediasi penal dalam menanganinya. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana KDRT melalui mediasi penal dan bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap proses penyelesaian tindak pidana KDRT melalui mediasi penal. Penelitian ini menggunakan teori lima faktor penegakan hukum dan teori hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Menggunakan sumber data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Temuan dalam penelitian ini yaitu, Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana KDRT melalui mediasi penal di Indonesia belum terlaksana dengan semestinya, dimana belum adanya aturan yang secara spesifik mengatur tentang mediasi penal dalam tindak pidana KDRT, serta ketidak siapan penegak hukum dalam penerapan mediasi, mediasi yang awalnya diharapkan menjadi alternatif penyelesaian diluar pengadilan masih harus dipertanyakan. Proses Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Melalui Mediasi. Kepolisian menerapkan mediasi sebagai salah satu bentuk keadilan restoratif berdasarkan PERPOL No. 8 tahun 2021, namun dalam undang undang tersebut juga tidak secara jelas memberi batasan penerapannya serta tidak secara jelas menjelaskan tentang penyelesaiannya dalam tindak pidana KDRT. Seharusnya dalam hal ini mediasi penal harus memiliki peraturan yang jelas agar dalam penerapannya terdapat batasan serta syarat yang jelas.
Uncontrolled Keywords:	Criminal Law Enforcement, Penal Mediation, Domestic Violance Penegakan Hukum pidana, Mediasi Penal, KDRT.
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	elfia setyani
Date Deposited:	10 Aug 2024 09:54
Last Modified:	10 Aug 2024 09:54
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/38991

Actions (login required)

View Item