Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

PENERAPAN CITIZEN LAWSUIT SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP POLUSI UDARA DI DKI JAKARTA BERDASARKAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 36/KMA/SK/II/ 2013 TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENANGANAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP (Studi Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst)

Shofie, Ammatul (2024) PENERAPAN CITIZEN LAWSUIT SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP POLUSI UDARA DI DKI JAKARTA BERDASARKAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR 36/KMA/SK/II/ 2013 TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENANGANAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP (Studi Putusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text (SKRIPSI)
Ammatul Shofie_1111200077 Full Text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text (SKRIPSI)
Ammatul Shofie_1111200077_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (835kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Ammatul Shofie_1111200077_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (317kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Ammatul Shofie_1111200077_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (303kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Ammatul Shofie_1111200077_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (291kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Ammatul Shofie_1111200077_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (39kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Ammatul Shofie_1111200077_reff.pdf
Restricted to Registered users only

Download (265kB)
[img] Text (SKRIPSI)
Ammatul Shofie_1111200077_Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only

Download (431kB)

Abstract

The implementation of the Citizen Lawsuit lawsuit mechanism in Indonesia is currently not in line with law enforcement expectations, because there are no regulations regarding the Citizen Lawsuit lawsuit mechanism. This causes the Citizen Lawsuit mechanism to experience many obstacles ranging from submitting notifications to the execution process not running properly. These obstacles were also felt by the residents of DKI Jakarta who sued the government using the Citizen Lawsuit mechanism in the Air Pollution case in decision no. 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst. Even though the Supreme Court has issued KMA Decree Number: 36/KMA/SK/II/2013 in order to fill the legal void of Citizen Lawsuit, this is deemed insufficient. The identification of the problem in this research is what is the Citizen Lawsuit lawsuit mechanism in resolving environmental disputes over air pollution in DKI Jakarta? and what were the judge's considerations in deciding the Citizen Lawsuit lawsuit in decision number 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst? The theories used in this research are Law Enforcement Theory and Ratio Decidendi Theory. The method used in this research is normative juridical. The research specifications used are analytical descriptive. The data sources used are secondary data sources which are divided into three, namely primary, secondary and tertiary legal materials, with library study data collection techniques. The results of this research are that the Citizen Lawsuit lawsuit mechanism still creates legal uncertainty due to the fact that this mechanism has not been regulated in positive law, which makes it fail to fulfill the main factors of law enforcement. And the Ratio Decidendi between one Citizen Lawsuit decision and another still has disparities so that this lawsuit cannot fully become a means of law enforcement. The conclusion is that the implementation of the Citizen Lawsuit has not been optimal because there are no regulations regarding the mechanism. Suggestion, regulations at the legal level regarding the Citizen Lawsuit mechanism are needed so that its implementation is correct and consistent.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorFASYEHHUDIN, MOHAMAD196212092001121001
Thesis advisorIKOMATUSSUNIAH, IKOMATUSSUNIAH198002242014042001
Additional Information: Penerapan mekanisme gugatan Citizen Lawsuit di Indonesia saat ini belum sesuai dengan harapan penegakan hukum, dikarenakan belum adanya pengaturan mengenai mekanisme gugatan Citizen Lawsuit. Hal ini menyebabkan mekanisme Citizen Lawsuit mengalami banyak kendala mulai dari pengajuan notifikasi hingga proses eksekusi yang tidak berjalan semestinya. Kendala tersebut turut dirasakan oleh warga DKI Jakarta yang menggugat pemerintah menggunakan mekansime Citizen Lawsuit dalam kasus Polusi Udara pada putusan No. 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst. Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK KMA Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 dalam rangka mengisi kekosongan hukum Citizen Lawsuit, hal ini dirasa tidak cukup. Adapun Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana mekanisme gugatan Citizen Lawsuit dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup polusi udara di DKI Jakarta? dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus gugatan Citizen Lawsuit pada putusan nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst?. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Penegakan Hukum dan Teori Ratio Decidendi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder yang dibagi menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Hasil dari penelitian ini yaitu mekanisme gugatan Citizen Lawsuit masih menimbulkan ketiakpastian hukum akibat dari belum diaturnya mekanisme ini dalam hukum positif yang menjadikannya gagal memenuhi faktor utama penegakan hukum. Serta Ratio Decidendi antara putusan Citizen Lawsuit satu dengan yang lain masih memiiki disparitas sehingga gugatan ini belum sepenuhnya bisa menjadi sarana penegakan hukum. Kesimpulan, bahwa penerapan Citizen Lawsuit belum maksimal dikarenakan belum ada pengaturan terkait mekanismenya. Saran, dibutuhkan pengaturan dilevel Undang-Undang terkait mekanisme Citizen Lawsuit agar penerapannya tepat dan konsisten.
Uncontrolled Keywords: Citizen Lawsuit, Mechanism, Law Enforcement, Environment, Air Pollution. Citizen Lawsuit, Mekanisme, Penegakan Hukum, Lingkungan Hidup, Polusi Udara.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Ammatul Shofie
Date Deposited: 08 Aug 2024 10:09
Last Modified: 08 Aug 2024 10:09
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/38930

Actions (login required)

View Item View Item