PRADANA WICAKSONO, PANDU (2014) SKRIPSI PELEMBAGAAN SISTEM KEPARTAIAN ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Text Pelembagaan sistem kepartaian analisis yuridis penerapan parliamentary threshold dalam penyelenggaraan pemillihan umum anggota dpri.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pelembagaan Sistem Kepartaian Analisis Yuridis Penerapan Parliamentary Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ABSTRAK Sistem multipartai di Indonesia merupakan bagian dari kebebasan berpolitik warga negara, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasca reformasi. Namun penerapan sistem multipartai sebagai bagian dari kemerdekaan berserikat di Indonesia, diwarnai oleh tingkat pelembagaan sistem kepartaian yang rendah. Pengalaman beberapa negara lain yang sedang mengalami transisi politik yang menerapkan sistem multipartai cenderung menciptakan sistem partai yang mudah retak (fragile) dan dengan tingkat pelembagaan partai yang rendah. Akibatnya, gejala perpecahan internal partai sangat kuat. Dibutuhkan suatu sistem sebagai bentuk pelembagaan dalam sistem kepartaian di Indonesia, yang bertujuan untuk merubah sistem kepartaian di Indonesia menjadi multi partai sederhana. Adanya ketentuan parliamentary threshold (PT) dalam pemilihan umum DPR RI, diharapkan dapat dijadikan salah satu upaya dalam pelembagaan atau penguatan partai politik di DPR RI. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan PT terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia, serta untuk mengetahui implikasinya terhadap pelembagaan sistem kepartaian di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif. Sehingga spesifikasi dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan demikian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research). Penerapan PT disamping sebagai ketentuan peraturan perundangundangan yang harus ditaati dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR RI, juga dimaksudkan untuk menguatkan peran dan fungsi partai politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Oleh karenanya dengan diterapkannya PT, kedepannya partai politik yang tercipta adalah partai politik yang didasarkan akan kesamaan ideologi, dan bukan partai politik yang dibangun karena ambisi suatu individu. Penerapan PT sebagai bentuk pelembagaan didalam kompetisi pemilu, yang mendorong beberapa partai politik membangun blok kekuatan dengan melakukan penyatuan (fussion) dalam satu partai politik. Adanya penyatuan tersebut bertujuan agar partai politik dapat menembus ketentuan PT, sehingga dapat menempatkan wakilnya di DPR RI. Adanya sistem ini sebagai bentuk perimbangan dan pemerataan anggota Komisi-Komisi di DPR RI, yang anggotanya berasal dari partai politik yang memenuhi ketentuan PT dalam pemilu legislatif. Kata Kunci : Parliamentary Threshold (PT), Pelembagaan Sistem Kepartaian, Fussion (penyatuan), Ideologi Partai Politik.

Actions (login required)

View Item