Dwiantari, Rinni (2024) Pemidanaan Atas Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Publik di Indonesia (Sebuah Tinjauan Kriminologi). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
Rinni Dwiantari_1111190041_02.pdf Restricted to Registered users only Download (519kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Rinni Dwiantari_1111190041_03.pdf Restricted to Registered users only Download (529kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Rinni Dwiantari_1111190041_04.pdf Restricted to Registered users only Download (552kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Rinni Dwiantari_1111190041_05.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Rinni Dwiantari_1111190041_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (543kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Rinni Dwiantari_1111190041_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (SKRIPSI)
Rinni Dwiantari_1111190041_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (SKRIPSI)
Rinni Dwianari_1111190041_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan terorganisir yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian negara. Dewasa ini korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Publik di Indonesia telah sampai pada taraf yang sangat memprihatinkan sehingga sudah seharusnya mendapatkan penanganan yang maksimal dan memberikan efek jera. Identifikasi Masalah dari Penelitian ini adalah pemidanaan terhadap Pejabat Publik yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif kriminologi dan pengaruh kontrol sosial terhadap Penegakan Hukum terkait tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Publik. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum terhadap objek yang akan diteliti serta mewawancarai beberapa narasumber. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, sedangkan sumber data penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan data berupa buku-buku dan perundang-undangan yang terkait dengan materi skripsi ini dan diperkuat dengan data hasil wawancara langsung dengan narasumber. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer ataupun sekunder untuk kemudian diolah dan dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tindak pidana korupsi oleh pejabat publik disebabkan oleh dua faktor: (1) pemidanaan terhadap koruptor belum dilakukan secara maksimal. Hal ini dapat terlihat dari belum pernah adanya pidana mati yang dijatuhkan dan pembayaran denda serta uang pengganti akibat dari korupsi yang tidak sebanding dengan jumlah kerugian keuangan negara. (2) kontrol sosial masyarakat terhadap tindak pidana korupsi masih sangat rendah karena masih banyak masyarakat yang melakukan suap menyuap dan lain lain yang menyebabkan terhambatnya penegakan terhadap tindak pidana korupsi oleh pejabat publik itu sendiri. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi oleh pejabat publik ada dua cara: (1) menerapkan pidana mati bagi koruptor yang menolak membayar uang pengganti, pencabutan hak politik secara permanen, serta mendesak Pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, dan (2) menerapkan budaya Cancel Culture terhadap pejabat publik yang terbukti melakukan korupsi serta semakin mengadvokasi masyarakat akan fatalnya akibat yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap masyarakat dan negara.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan terorganisir yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain secara melawan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian negara. Dewasa ini korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Publik di Indonesia telah sampai pada taraf yang sangat memprihatinkan sehingga sudah seharusnya mendapatkan penanganan yang maksimal dan memberikan efek jera. Identifikasi Masalah dari Penelitian ini adalah pemidanaan terhadap Pejabat Publik yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan perspektif kriminologi dan pengaruh kontrol sosial terhadap Penegakan Hukum terkait tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Publik. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum terhadap objek yang akan diteliti serta mewawancarai beberapa narasumber. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, sedangkan sumber data penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan data berupa buku-buku dan perundang-undangan yang terkait dengan materi skripsi ini dan diperkuat dengan data hasil wawancara langsung dengan narasumber. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer ataupun sekunder untuk kemudian diolah dan dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tindak pidana korupsi oleh pejabat publik disebabkan oleh dua faktor: (1) pemidanaan terhadap koruptor belum dilakukan secara maksimal. Hal ini dapat terlihat dari belum pernah adanya pidana mati yang dijatuhkan dan pembayaran denda serta uang pengganti akibat dari korupsi yang tidak sebanding dengan jumlah kerugian keuangan negara. (2) kontrol sosial masyarakat terhadap tindak pidana korupsi masih sangat rendah karena masih banyak masyarakat yang melakukan suap menyuap dan lain lain yang menyebabkan terhambatnya penegakan terhadap tindak pidana korupsi oleh pejabat publik itu sendiri. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi oleh pejabat publik ada dua cara: (1) menerapkan pidana mati bagi koruptor yang menolak membayar uang pengganti, pencabutan hak politik secara permanen, serta mendesak Pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, dan (2) menerapkan budaya Cancel Culture terhadap pejabat publik yang terbukti melakukan korupsi serta semakin mengadvokasi masyarakat akan fatalnya akibat yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap masyarakat dan negara. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Corruption, Public Officials, Punishment Korupsi, Pejabat Publik, Pemidanaan | |||||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HM Sociology K Law > K Law (General) |
|||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Ms. Rinni Dwiantari | |||||||||
| Date Deposited: | 31 Jul 2024 11:46 | |||||||||
| Last Modified: | 31 Jul 2024 11:46 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/38495 |
Actions (login required)
 |
View Item |