WULAN KHAERANI, TIA (2024) URGENSI PEMBERIAN RESTITUSI BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENDERITA LUKA FISIK DAN PSIKOLOGIS. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text TIA WULAN KHAERANI_1111200358_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text TIA WULAN KHAERANI_1111200358_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text TIA WULAN KHAERANI_1111200358_02.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB)
	Text TIA WULAN KHAERANI_1111200358_03.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB)
	Text TIA WULAN KHAERANI_1111200358_04.pdf Restricted to Registered users only Download (356kB)
	Text TIA WULAN KHAERANI_1111200358_05.pdf Restricted to Registered users only Download (119kB)
	Text TIA WULAN KHAERANI_1111200358_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB)
	Text (SKRIPSI) TIA WULAN KHAERANI_1111200358_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (43kB)

Abstract

The fulfillment of the rights of victims of domestic violence in the form of restitution requires the role of law enforcement. However, in some cases, the satisfaction of victims' rights has not been maximized because the victims do not know and are not informed by law enforcement, so the settlement of cases is only in the form of prison sanctions for the perpetrators. The problem identified in this research is the urgency of providing restitution for victims of domestic violence who suffer physical and psychological injuries and how the role of judges in imposing restitution. The theory used is the theory of Law Enforcement and the Role of Judges using Ratio Decidendi. The research method uses Juridical-Normative research. The result of this study is that there is an inadequate fulfillment of the rights of victims of domestic violence cases stemming from law enforcement factors that do not inform the provisions regarding restitution, so victims do not know and do not apply for restitution. Also, judges have not considered the losses suffered by victims in the form of restitution to fulfill their rights. The judge only focuses on the aggravation of sanctions for the perpetrator, so the judge, in resolving this case, has not considered other provisions governing restitution. In conclusion, the urgency of providing restitution for victims of domestic violence who suffer physical and psychological injuries arises due to the victim's ignorance about restitution due to the lack of attention of law enforcement to inform the victim. In imposing a verdict, the judge does not consider non-juridical factors because the judge only focuses on imposing a prison sentence on the perpetrator without considering the losses suffered by the victim. Suggestions, law enforcement, along with other authorized institutions, can assist victims in applying for restitution even though the specified time has passed. Then, the judge can consider the restitution request to obtain a court decision. Also, it is necessary to evaluate and supervise the performance of law enforcement officials to focus more on fulfilling the rights of victims of domestic violence in the form of restitution.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor MOHAS, MUHYI 196109212000121001 Thesis advisor ROFIANA, REINE 198411222008122002
Additional Information:	Pemenuhan hak korban Kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk restitusimemerlukan peran penegak hukum. Namun, pada beberapa kasus, pemenuhan hak korbanbelum maksimal dikarenakan korban tidak mengetahui dan tidak diberitahu oleh PenegakHukum sehingga penyelesaian kasus hanya dalam bentuk sanksi penjara bagi pelaku.Identifikasi masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana urgensi pemberian restitusi bagikorban kekerasan dalam rumah tangga yang menderita luka fisik dan psikologis danbagaimana peran hakim dalam penjatuhan pidana restitusi. Teori yang digunakan adalahteori Penegakan Hukum dan Peran Hakim menggunakan Ratio Decidendi. MetodePenelitian menggunakan penelitian Yuridis-Normatif. Hasil dari penelitian ini adalahadanya ketidakmaksimalan pemenuhan hak korban kasus Kekerasan Dalam RumahTangga berasal dari faktor penegak hukum yang tidak memberitahu ketentuan mengenairestitusi sehinggga korban tidak mengetahui dan tidak mengajukan permohonan restitusi.Serta, hakim belum mempertimbangkan kerugian yang dialami koban untuk pemenuhanhaknya dalam bentuk restitusi. Hakim hanya berfokus kepada pemberatan sanksi bagipelaku sehingga hakim dalam penyelesaian kasus ini belum mempertimbangkan ketentuanlain yang mengatur mengenai restitusi. Kesimpulan, urgensi pemberian restitusi bagikorban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menderita luka fisik dan psikologis timbuldikarenakan ketidaktahuan korban mengenai restitusi yang diakibatkan kurangnyaperhatian Penegak Hukum untuk menginformasikan hal tersebut kepada korban. Dalampenjatuhan putusan, Hakim belum mempertimbangkan Faktor Non-Yuridis sebab Hakimhanya berfokus untuk memberatkan sanksi pidana penjara bagi pelaku tanpamempertimbangkan kerugian yang di alami korban. Saran, Penegak Hukum bersamaLembaga lain yang berwenang dapat membantu korban untuk mengajukan restitusiwalaupun sudah melewati jangka waktu yang ditentukan. Kemudian, Hakim dapatmempertimbangkan permohonan restitusi tersebut untuk mendapatkan penetapanPengadilan. Serta, diperlukannya evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja AparatPenegak Hukum untuk lebih memfokuskan kepada pemenuhan hak korban dalamkekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk restitusiaq
Uncontrolled Keywords:	Domestic Violence, Restitution, Law Enforcement, Judge Consideration Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Restitusi, Penegakan Hukum, Pertimbangan Hakim
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Tia Wulan Khaerani
Date Deposited:	31 Jul 2024 11:14
Last Modified:	31 Jul 2024 11:14
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/38484

Actions (login required)

View Item