Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

ASPEK HUKUM PENATAAN RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH) SEBAGAI SARANA PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI PENATAAN RUANG TERBUKA NON HIJAU JAKARTA UTARA)

RANGGA RANASWARI, BAGAS (2020) ASPEK HUKUM PENATAAN RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH) SEBAGAI SARANA PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI PENATAAN RUANG TERBUKA NON HIJAU JAKARTA UTARA). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
Bagas Rangga Ranaswari_1111132649_Fullteks.pdf
Restricted to Registered users only

Download (4MB)
[img] Text
Bagas Rangga Ranaswari_1111132649_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (301kB)
[img] Text
Bagas Rangga Ranaswari_1111132649_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (925kB)
[img] Text
Bagas Rangga Ranaswari_1111132649_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (296kB)
[img] Text
Bagas Rangga Ranaswari_1111132649_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (183kB)
[img] Text
Bagas Rangga Ranaswari_1111132649_Ref.pdf
Restricted to Registered users only

Download (188kB)
[img] Text
Bagas Rangga Ranaswari_1111132649_lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text
Bagas Rangga Ranaswari_1111132649_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (945kB)

Abstract

Beberapa tahun belakangan ini pencanangan terhadap wilayah terbuka publik sudah banyak dilakukan salah satunya adalah dengan pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Namun yang jadi masalah adalah ruang terbuka hijau tidak dapat dijadikan sarana untuk melakukan kegiatan komersil. Maka sangat dibutuhkannya sebuah tempat khusus yang dapat menjadi tempat yang berguna sebagai tempat yang dapat menjadi pusat kegiatan yang bermanfaat sekaligus dapat melakukan kegiatan komersil yaitu Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Metode penelitian yuridis empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Pemerintah Jakarta utara seringkali menggusur wilayah lapak atau lapakan dari pedagang kaki lima dengan alasan menggangu ketertiban umum padahal pemerintah harus mulai terbiasa untuk membedakan apa itu RTH dan apa itu RTNH. Keduanya memiliki pengertian dan fungsi yang berbeda. Setiap bangunan, entah itu bangunan pemerintah ataupun bangunan umum selalu memiliki batasan ruang untuk pengadaan RTNH.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorFasyehhudin, Muhammad196212092001121001
Thesis advisorLanang, Ahmad198610052015041002
Additional Information: Beberapa tahun belakangan ini pencanangan terhadap wilayah terbuka publik sudah banyak dilakukan salah satunya adalah dengan pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Namun yang jadi masalah adalah ruang terbuka hijau tidak dapat dijadikan sarana untuk melakukan kegiatan komersil. Maka sangat dibutuhkannya sebuah tempat khusus yang dapat menjadi tempat yang berguna sebagai tempat yang dapat menjadi pusat kegiatan yang bermanfaat sekaligus dapat melakukan kegiatan komersil yaitu Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Metode penelitian yuridis empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Pemerintah Jakarta utara seringkali menggusur wilayah lapak atau lapakan dari pedagang kaki lima dengan alasan menggangu ketertiban umum padahal pemerintah harus mulai terbiasa untuk membedakan apa itu RTH dan apa itu RTNH. Keduanya memiliki pengertian dan fungsi yang berbeda. Setiap bangunan, entah itu bangunan pemerintah ataupun bangunan umum selalu memiliki batasan ruang untuk pengadaan RTNH.
Uncontrolled Keywords: RTNH, Kemen PU, Pemkot Jakut, PKL
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: mr Bagas Rangga Ranaswari
Date Deposited: 16 Jul 2024 16:44
Last Modified: 16 Jul 2024 16:44
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/38327

Actions (login required)

View Item View Item