Dista Suwandi, Resti (2024) RUANG LINGKUP KONSEPSI TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA SEBAGAI SYARAT CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 2-PUU/XX/2022. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Resti Dista Suwandi_1111180054_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (304kB) |
|
Text
Resti Dista Suwandi_1111180054_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB) |
|
Text
Resti Dista Suwandi_1111180054_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB) |
|
Text
Resti Dista Suwandi_1111180054_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (113kB) |
|
Text
Resti Dista Suwandi_1111180054_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB) |
|
Text
Resti Dista Suwandi_1111180054_fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
Resti Dista Suwandi_1111180054_BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
This thesis discusses reprehensible acts as a requirement for candidates for regional heads, the Court said that these requirements are proven by SKCK (Police Record Certificate) while according to the law this is not the only parameter to assess a reprehensible act. Therefore, no law discusses concretely about reprehensible acts, it causes the meaning of despicable acts in the eyes of the law to be abstract. Regional elections are a means for people in a region to find the "right person" to lead the region. As in the provisions of the constitution, the benchmark criterion for "an appropriate person" to become a candidate for leadership is never sentenced to prison based on a court decision that has permanent legal force for committing a crime that is punishable by imprisonment of 5 (five) years or more. The theories used in this study are the theory of the rule of law and the theory of reprehensible deeds. The research method used in completing this research with a description of analysis with a normative juridical approach with another approach used in this study is a conceptual approach. The result of this study is that it can be said that actions that are contrary to the ethics of the position of the regional head are classified as reprehensible. This is because the ethics of the position are related to the morality of the regional head himself which reflects his authority, integrity, credibility, dignity, and dignity as a regional head, both in the eyes of his people and other regional leaders. Many cases of Disgraceful Acts committed by officials caused an uproar in the community because they were considered damaging and tainting the title they carried. This research resulted in the conclusion that reprehensible acts are always contrary to the 1945 Constitution and Pancasila and are not by religious, socio-cultural values, and moral methods. So there is no clear benchmark related to reprehensible acts that bind a candidacy requirement.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Skripsi ini membahas mengenai perbuatan tercela sebagai syarat calon kepala daerah, Mahkamah mengatakan syarat tersebut dibuktikan dengan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) sedangkan menurut Undang-undang pilakda hal tersebut bukan satu-satunya parameter untuk menilai suatu perbuatan tercela. Maka dari itu belum ada Undang-Undang yang membahas secara kongkrit tentang perbuatan tercela, hal itu menyebabkan makna perbuatan tercela di mata hukum menjadi abstrak. Pilkada merupakan sarana bagi masyarakat dalam suatu daerah guna menemukan “sosok yang pantas” untuk memimpin daerah. Sebagaimana dalam ketentuan undang-undang dasar, tolak ukur kriteria “sosok yang pantas” untuk menjadi calon pemimpin ialah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori negara hukum dan teori perbuatan tercela. Metode penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penelitian ini dengan deskripsi analisis dengan pendekatan yuridis normatif dengan Pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini yaitu maka dapat dikatakan bahwa perbuatan yang bertentangan dengan etika jabatan kepala daerah tersebut merupakan perbuatan yang tergolong tercela. Hal ini karena etika jabatan itu berkaitan dengan moralitas dari kepala daerah itu sendiri yang mencerminkan wibawa, integritas, kredibilitas, harkat dan martabat dirinya sebagai seorang kepala daerah, baik dimata rakyatnya maupun pemimpin daerah lainnya. Banyak kasus Perbuatan Tercela yang dilakukan pejabat menimbulkan keributan dimasyarakat karena dinilai merusak dan mengotori gelar yang disandangnya. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perbuatan tercela selalu bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dan tidak sesuai dengan nilai agama, social budaya dan kaedah kesusilaan. Sehingga tidak ada tolak ukur yang jelas terkait perbuatan tercela yang mengikat suatu pesyaratan pencalonan. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | conception, despicable deeds, candidate requirements Konsepsi, Perbuatan Tercela, Syarat Calon | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KD England and Wales |
|||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | ms. Resti Dista Suwandi | |||||||||
| Date Deposited: | 20 Jun 2024 09:57 | |||||||||
| Last Modified: | 20 Jun 2024 09:57 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/36220 |
Actions (login required)
 |
View Item |