surdi, Mohamad (2024) PENETAPAN STATUS HUKUM AHLI WARIS ANAK YANG BERGANTI JENIS KELAMIN (TRANSGENDER) MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KOMPARATIF). S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

	Text MOHAMAD SURDI_1111170006_Fulltekt.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text MOHAMAD SURDI_1111170006_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text MOHAMAD SURDI_1111170006_02.pdf Restricted to Registered users only Download (475kB)
	Text MOHAMAD SURDI_1111170006_03.pdf Restricted to Registered users only Download (448kB)
	Text MOHAMAD SURDI_1111170006_04.pdf Restricted to Registered users only Download (467kB)
	Text MOHAMAD SURDI_1111170006_05.pdf Restricted to Registered users only Download (104kB)
	Text MOHAMAD SURDI_1111170006_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (352kB)

Abstract

The phenomenon of children changing gender (transgender) is a modern social phenomenon that creates new complexities in the context of inheritance law, especially in the two main legal systems, namely Islamic inheritance law and the Civil Code. Children who change gender (transgender) are identified as individuals who adopt behavior or appearance that is inconsistent with gender norms or feel dissatisfied with their biological gender identity. In Islam, transgender is known as khuntsa, namely someone who has abnormalities in their genitals. The identification of the problem in this research is how to determine the heir status of children who change gender (transgender) and determine their share of inheritance according to Islamic Law and the Civil Code. This research uses the theory of legal certainty and legal comparison which is then analyzed using the juridicalnormative method, namely a research method carried out by examining library materials or mere secondary materials. The conclusion of this research is that determining the legal status of the heir of a child who changes gender (transgender) according to Islamic law depends on the purpose of the genital surgery. If the operation is carried out to fulfill a desire without urgent reasons, the gender status remains the same as the biological sex, even though it has changed physically. However, if the operation is for medical purposes or clear legal identity, gender status is recognized as post-operative gender. In the Civil Code, the inheritance status of a transgender person is determined based on his or her residence identity as stated on the KTP. Determining the inheritance of a child who changes gender (transgender) according to Islamic law is based on the original condition before undergoing gender reassignment surgery, for people who do it intentionally. However, for people who undergo genital surgery with the aim of perfecting and correcting their inheritance, their inheritance is in accordance with their genitals after the operation. Meanwhile, according to the Civil Code, the division of inheritance is determined in accordance with Article 832 of the Civil Code. According to this article, inheritance distribution is based on a person's position as an heir in groups I-IV according to the law.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Tahir, Palmawati 195902031986012002 Thesis advisor Muslih, Muhamad 198809052080121002
Additional Information:	Fenomena anak yang berganti jenis kelamin (transgender) merupakan gejala sosial modern yang menciptakan kompleksitas baru dalam konteks hukum waris, terutama dalam dua sistem hukum utama, yaitu hukum waris Islam dan kitab undang-undang Hukum Perdata. Anak yang berganti jenis kelamin (transgender) diidentifikasi sebagai individu yang mengadopsi perilaku atau penampilan yang tidak sejalan dengan norma gender atau merasa tidak puas dengan identitas gender biologis mereka. Dalam Islam transgender dikenal sebagai khuntsa yaitu seseorang yang mempunyai kelainan pada alat kelaminnya. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penetapan status ahli waris anak yang berganti jenis kelamin (transgender) dan penetapan bagian warisnya menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan perbandingan hukum yang kemudian dianalisis mengunakan metode yuridis-normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakan atau bahan sekunder. Kesimpulan penelitian ini bahwa penetapan status hukum ahli waris anak yang berganti jenis kelamin (transgender) menurut hukum Islam tergantung pada tujuan operasi kelaminnya. Apabila operasinya dilakukan untuk memenuhi hasrat tanpa alasan mendesak, status jenis kelamin tetap mengikuti kelamin biologisnya, meskipun telah berubah secara fisik. Namun, jika operasinya bertujuan medis atau identitas hukum yang jelas, status jenis kelamin diakui sebagai jenis kelamin pasca operasi. Dalam KUH Perdata, status waris seorang transgender ditentukan berdasarkan identitas kependudukannya yang tercantum dalam KTP. Penetapan bagian waris anak yang berganti jenis kelamin (transgender) menurut hukum Islam didasarkan kepada keadaan semula sebelum melakukan operasi pergantian kelamin, bagi orang yang melakukan dengan sengaja. Namun bagi orang yang melakukan operasi kelamin dengan tujuan penyempurnaan dan perbaikan maka bagian warisnya sesuai dengan kelamin setelah melakukan operasi. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembagian waris ditetapkan sesuai dengan Pasal 832 KUH Perdata. Menurut pasal ini, pembagian warisan didasarkan pada kedudukan seseorang sebagai ahli waris dalam golongan I-IV sesuai undang-undang.
Uncontrolled Keywords:	Transgender Inheritance Status, Islamic Law, Civil Code Status Waris Transgender, Hukum Islam, KUH Perdata
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr Mohamad Surdi
Date Deposited:	20 Jun 2024 09:54
Last Modified:	20 Jun 2024 09:54
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/36124

Actions (login required)

View Item