Hamelia, Jihan (2024) TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN RUMAH PADA PUTUSAN PERKARA NOMOR REGISTER: 163/PDT.G/2022/PN.SRG JO. PUTUSAN NOMOR: 186/PDT/2023/PT.BTN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
Jihan Hamelia_1111200202_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB) |
|
Text (SKRIPSI)
Jihan Hamelia_1111200202_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (SKRIPSI)
Jihan Hamelia_1111200202_02.pdf Restricted to Registered users only Download (496kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Jihan Hamelia_1111200202_03.pdf Restricted to Registered users only Download (340kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Jihan Hamelia_1111200202_04.pdf Restricted to Registered users only Download (347kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Jihan Hamelia_1111200202_05.pdf Restricted to Registered users only Download (11kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Jihan Hamelia_1111200202_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (429kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Jihan Hamelia_1111200202_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB) |
Abstract
The sale and purchase of land and house buildings usually begins with the making of a Sale and Purchase Agreement (PPJB), but the making of PPJB has not resulted in the transfer of property rights, property rights will transfer when a Sale and Purchase Deed (AJB) is made before a Land Deed Official (PPAT). Related to the sale and purchase of land and house buildings often involves various legal issues, one of which is the validity of the agreement. As in the case of Decision Number: 163/Pdt.G/2022/PN.Srg Jo. Decision Number: 186/PDT/2023/PT.BTN, where the sale and purchase process of the object of the case was not carried out with the actual party, but with a freelance marketer who secretly established a Limited Liability Company (PT), thus causing legal problems between the Plaintiffs and PT Dharma Putraputri Rajawali (Defendant III) as the housing developer. The identification of the problem in this research is how the validity of the sale and purchase of land and house buildings on the basis of a Sale and Purchase Agreement (PPJB) and whether the judge's legal considerations regarding the validity of the sale and purchase of land and house buildings between the Plaintiffs and Defendants I and II in Decision Number: 163/Pdt.G/2022/PN.Srg Jo. Decision Number: 186/PDT/2023/PT.BTN is in accordance with applicable legal provisions. The theory used in this research is Legal Certainty Theory. This research method uses normative juridical research, with statutory, conceptual, and case approaches. The data source is secondary data supported by primary data. Data collection techniques are interviews and literature studies. Data analysis is done with qualitative analysis which is descriptive analysis. The results of this study conclude that the validity of the sale and purchase of land and house buildings on the basis of PPJB in this case is actually invalid because there is an element of fraud and does not involve PPAT so as not to provide legal certainty. Therefore, the author disagrees with the judge's decision which states the validity of the PPJB and the responsibility of PT Dharma Putraputri Rajawali to complete the sale and purchase because the agreement made should not be valid and contains legal defects because it does not meet the requirements and provisions of applicable law. Therefore, due to the legal defect, the Plaintiffs should have requested the cancellation of the agreement and the one responsible for the problems that occurred was Defendant I who represented Defendant II.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Jual beli tanah dan bangunan rumah biasanya diawali dengan pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), namun dengan dibuatnya PPJB belum mengakibatkan berpindahnya hak milik, hak milik akan berpindah ketika telah dibuatnya Akta Jual Beli (AJB) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Terkait jual beli tanah dan bangunan rumah seringkali melibatkan berbagai isu hukum salah satunya yaitu keabsahan perjanjian. Seperti pada kasus Putusan Nomor : 163/Pdt.G/2022/PN.Srg Jo. Putusan Nomor : 186/PDT/2023/PT.BTN, dimana proses jual beli atas objek perkara tersebut tidak dilakukan dengan pihak yang sebenarnya, melainkan dengan seorang marketing freelance yang diam-diam mendirikan sebuah Perseroan Terbatas (PT), sehingga menimbulkan permasalahan hukum antara Para Penggugat dengan PT. Dharma Putraputri Rajawali (Tergugat III) sebagai pengembang perumahan tersebut. Identifikasi masalah dalam penelitian ini bagaimana keabsahan jual beli atas tanah dan bangunan rumah dengan dasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan apakah pertimbangan hukum Hakim tentang keabsahan jual beli tanah dan bangunan rumah antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan II dalam Putusan Nomor : 163/Pdt.G/2022/PN.Srg Jo. Putusan Nomor : 186/PDT/2023/PT.BTN telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Kepastian Hukum. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber datanya berupa data sekunder yang didukung dengan data primer. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keabsahan jual beli tanah dan bangunan rumah dengan dasar PPJB dalam perkara ini sejatinya tidak sah karena adanya unsur penipuan dan tidak melibatkan PPAT sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Maka, Penulis tidak sependapat dengan putusan Hakim yang menyatakan sahnya PPJB dan turut bertanggungjawabnya PT. Dharma Putraputri Rajawali untuk menyelesaikan jual beli tersebut karena perjanjian yang dilakukan seharusnya tidak sah dan mengandung cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku. Maka, adanya cacat hukum tersebut seharusnya Para Penggugat meminta pembatalan perjanjian dan yang bertanggungjawab atas permasalahan yang terjadi adalah Tergugat I yang mewakili Tergugat II. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Sale and Purchase, PPJB, Validity of Sale and Purchase Jual Beli, PPJB, Keabsahan Jual Beli | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Ms. Jihan Hamelia | |||||||||
| Date Deposited: | 10 Jun 2024 15:42 | |||||||||
| Last Modified: | 10 Jun 2024 15:42 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/36061 |
Actions (login required)
 |
View Item |