REYNALDI, REYNALDI (2023) PENERAPAN PSBB SEBAGAI KEBIJAKAN DISKRESI DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KOTA SERANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
Reynaldi_1111160183_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (SKRIPSI)
Reynaldi_1111160183_01.pdf Restricted to Registered users only Download (926kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Reynaldi_1111160183_02.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Reynaldi_1111160183_03.pdf Restricted to Registered users only Download (280kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Reynaldi_1111160183_04.pdf Restricted to Registered users only Download (283kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Reynaldi_1111160183_05.pdf Restricted to Registered users only Download (66kB) |
|
Text (SKRIPSI)
Reynaldi_1111160183_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (244kB) |
Abstract
Handling Covid-19 is carried out by means of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) which is one of the Government's strategies in suppressing the spread of Covid-19, as a discretionary policy issued by the government. Discretion is issued in certain circumstances for the benefit and interest of the public, this is in line with the situation currently being experienced by Indonesia regarding the Covid 19 Pandemic. As for the identification of the problem, how is PSBB implemented in Serang City as a discretionary policy in handling Covid-19 in terms of Law No. 6 of 2018? and know How the Government's Efforts in implementing PSBB for handling Covid-19 based on government actions?. The theory used is the Authority Theory and Government Action Theory. The research method used in this study is normative juridical, with descriptive analytical research specifications. Data sources are secondary data, namely laws and regulations which are the main data source and primary data as supporting data in the form of interviews with the Head of Disease Prevention and Control at the Health Service City of Serang, and analyzed qualitatively. The results of the research are that the discretionary policies issued by the Serang city government are very minimal, the Serang City government is tackling the Spread of the Covid-19 Virus and is more focused on issuing Legal Products of laws and regulations such as Serang Mayor Regulation No. 1 of 2022, Serang Mayor Regulation No. 30 of 2020, and Serang Mayor Regulation Number 18 of 2020 so that it requires supervision of decisions and/or actions that must be in accordance with the law to guarantee the basic rights of the people. The conclusion is that in discretionary policies related to the implementation of PSBB the government in issuing discretionary policies is in accordance with existing rules, but what government officials who issue discretionary policies must pay attention to is the general principles of good governance. The suggestion is that the implementation of PSBB as a discretionary policy must be in accordance with laws and regulations, and there is good faith in issuing this discretionary policy.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Penangan Covid-19 dilakukan dengan upaya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang merupakan salah satu strategi Pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19, sebagai kebijakan diskresi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Diskresi dikeluarkan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum, hal ini sejalan dengan situasi yang sedang dialami Indonesia terkait Pandemi Covid 19. Adapun indentifikasi masalahnya, Bagaiamana Penerapan PSBB di Kota Serang sebagai kebijakan diskresi dalam penangangan covid-19 yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018? dan mengetahui Bagaimana Upaya Pemerintah dalam penerapan PSBB untuk penanganan covid-19 berdasarkan tindakan pemerintah?. Teori yang di gunakan yaitu Teori Keweangan dan Teori Tindakan Pemerintah. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, Sumber data yaitu adalah data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber data pokok dan data primer sebagai data penunjang berupa wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Serang, dan dianalisis secara kaulitatif. Hasil Penelitian adalah Kebijakan diskresi yang dikeluarkan pemerintah kota Serang sangat minim, pemerintah Kota Serang menanggulangi Penyebaran Virus Covid-19 ini lebih fokus dengan mengeluarkan Produk Hukum peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Walikota Serang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Walikota Serang Nomor 30 Tahun 2020, dan Peraturan Walikota Serang Nomor 18 Tahun 2020 sehingga membutuhkan pengawasan terhadap keputusan dan/atau tindakan tersebut harus sesuai dengan hukum guna menjamin hak-hak dasar masyarakt. Kesimpulannya adalah Dalam kebijakan diskresi terkait dengan penerapan PSBB pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan diskresi sudah sesuai dengan aturan yang ada, namun yang harus diperhatikan oleh pejabat pemerintah yang mengeluarkan kebijakan diskresi yaitu Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sarannya adalah Penerapan PSBB sebagai sebuah kebijakan diskresi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan adanya itikad baik dalam mengeluarkan kebijakan diskresi tersebut. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Implementation, Discretion, Handle of Covid-19 Penerapan, Diskresi, Penangangan Covid-19 | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Mr Reynaldi Reynaldi | |||||||||
| Date Deposited: | 05 Jun 2024 14:02 | |||||||||
| Last Modified: | 05 Jun 2024 14:02 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/35723 |
Actions (login required)
 |
View Item |