DEMTO BUTARBUTAR, ANDIKA (2023) PELAKSANAAN PEMULIHAN ASET OLEH JAKSA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
This is the latest version of this item.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Andika Demto Butarbutar_1111200089 full teks.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) |
|
Text
Andika Demto Butarbutar_1111200089 01.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
|
Text
Andika Demto Butarbutar_1111200089 02.pdf Restricted to Registered users only Download (495kB) |
|
Text
Andika Demto Butarbutar_1111200089 03.pdf Restricted to Registered users only Download (500kB) |
|
Text
Andika Demto Butarbutar_1111200089 04.pdf Restricted to Registered users only Download (528kB) |
|
Text
Andika Demto Butarbutar_1111200089 05.pdf Restricted to Registered users only Download (14kB) |
|
Text
Andika Demto Butarbutar_1111200089 reff.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB) |
Abstract
Asset recovery in cases of criminal acts of corruption has not yet been maximal in its implementation, this can be seen from the existing cases, the recovery of assets from state losses incurred is still not optimal, this can be proven in the records of Indonesia Corruption Watch (ICW), The amount of state losses resulting from criminal acts of corruption involving 1,404 defendants reached IDR 62.9 trillion. However, the amount of refund of state losses imposed by the panel of judges in payment of replacement money was only around 2.2 percent or the equivalent of IDR 1.4 trillion. Various regulations have been made to minimize criminal acts of corruption which then minimize state losses due to criminal acts of corruption. Prosecutors as law enforcers have the authority to recover assets by carrying out tracing, confiscating and returning assets obtained from criminal acts as regulated in Article 30A of Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. These problems led the author to formulate two identification problems in this research, namely: How is asset recovery carried out by prosecutors in completing criminal acts of corruption? and What are the prosecutor's problems in recovering assets from the proceeds of criminal acts of corruption? The theories used in this research are the Prosecutor's Authority Theory and the Trust Theory. The method used in this research is normative juridical. The research specifications used are qualitative research. The data sources used are secondary data sources which are further divided into three parts, namely primary, secondary and tertiary legal materials, with library study data collection techniques. The results of the research that the author obtained were that in implementing asset recovery carried out by the Prosecutor's Office there were two methods implemented by prosecutors in carrying out asset recovery, namely the investigation method and the asset tracking method, and the author found various problems that prosecutors had in carrying out asset recovery. The conclusion is that the prosecutor's implementation of asset recovery has not been maximized to the extent of returning state losses. The Prosecutor's suggestion still needs to evaluate performance in each asset recovery case.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Pemulihan Aset dalam kasus tindak pidana korupi sampai saat ini belum maksimal dalam pelaksanaannya, hal tersebut dapat dilihat dari kasus-kasus yang ada, pemulihan aset dari kerugian negara yagn ditimbulkan masih belum maksimal, hal tersebut dapat dibuktikan dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang melibatkan 1.404 terdakwa mencapai Rp 62,9 triliun. Akan tetapi, jumlah pengembalian kerugian negara yang dijatuhkan majelis hakim dalam pembayaran uang pengganti hanya sekitar 2,2 persen atau setara dengan Rp 1,4 triliun. Berbagai peraturan yang sudah dibuat untuk meminimalisir tindak pidana korupsi yang kemudian meminimalisir kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Jaksa sebagai penegak hukum yang mempunyai wewenang dalam pemulihan aset dengan melakukan kegiatan penelusuran, perampasan dan pengembalian aset yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Permasalahan tersebut menjadikan peneliti merumuskan dua Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pemulihan aset yang dilakukan oleh jaksa dalam menuntaskan tindak pidana korupsi? dan Bagaimana permasalahan Jaksa dalam pemulihan aset dari hasil tindak pidana korupsi?. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Penegakan Hukum dan Teori Trust. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang di dalamnya dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Hasil dari penelitian yang peneliti dapatkan yaitu dalam pelaksanaan pemulihan aset yang dilakukan oleh Kejaksaan terdapat dua metode yang dilaksanakan oleh jaksa dalam melaksanakan pemulihan aset, yaitu metode penyidikan dan metode pelacakan aset, serta penulis mendapati berbagai pemasalahan yang dimiliki oleh jaksa dalam melaksanakan pemulihan aset. Kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pemulihan aset jaksa belum maksimal hingga ke pengembalian kerugian negara. Saran Kejaksaan masih perlu mengevaluasi kinerja dalam tiap kasus pemulihan aset. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Prosecutor's Authority, Corruption Crimes, Asset Recovery, Attorney Kewenangan Jaksa, Tindak Pidana Korupsi, Pemulihan Aset, Kejaksaan | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Andika Demto Butarbutar | |||||||||
| Date Deposited: | 06 Jun 2024 10:38 | |||||||||
| Last Modified: | 06 Jun 2024 10:38 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/35689 |
Available Versions of this Item
-
PELAKSANAAN PEMULIHAN ASET OLEH JAKSA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. (deposited UNSPECIFIED)
- PELAKSANAAN PEMULIHAN ASET OLEH JAKSA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. (deposited 06 Jun 2024 10:38) [Currently Displayed]
Actions (login required)
 |
View Item |