SOPIAN, ADE (2024) TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENOLAKAN TNI ATAS PENETAPAN TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MELIBATKAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (Studi Kasus: Penetapan Tersangka Kepala Basarnas Oleh KPK). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text 01. Ade Sopian_1111200270_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 03. Ade Sopian_1111200270_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 04. Ade Sopian_1111200270_02.pdf Restricted to Registered users only Download (479kB)
	Text 05. Ade Sopian_1111200270_03.pdf Restricted to Registered users only Download (479kB)
	Text 06. Ade Sopian_1111200270_04.pdf Restricted to Registered users only Download (480kB)
	Text 07. Ade Sopian_1111200270_05.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB)
	Text 08. Ade Sopian_1111200270_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (247kB)
	Text (SKRIPSI) 09. Ade Sopian_1111200270_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (372kB)

Abstract

The Corruption Eradication Commission named the Head of Basarnas, who is also a member of the Indonesian National Army (TNI), as a suspect in the procurement case of a rubble victim detection device for the 2021-2023 fiscal year. The determination of the suspect was rejected by the TNI on the grounds that the Head of Basarnas was still an active officer of the Indonesian National Army. The problems in this study, namely how is the Criminal Law Review of the Indonesian National Army's Rejection of the Determination of the Head of Basarnas as a Corruption Suspect and how is Criminal Law Enforcement in Corruption Cases Involving Military and Civilian Members Through Military Justice. The theories used are the theory of criminal responsibility and the theory of law enforcement. The research method used is Normative Juridical with descriptive analysis research specifications. The research data is obtained from two types of data, namely primary data in the form of interviews with Criminal Experts and secondary data with an approach to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption, Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice and Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. The results obtained show that the rejection of the determination of suspects by the Indonesian National Army and taking over the process of handling corruption through the Military Court makes the Corruption Eradication Commission lose its authority, so that the actions of the Indonesian National Army Military Police Center can be subject to criminal liability. Conflexity Courts can be a middle ground in law enforcement of corruption cases involving members of the military and civilians, so as not to eliminate the authority of one agency. As a response to this situation, it is necessary to reform the material law regarding the status of military members who commit general crimes and the handling of corruption crimes through the connexity mechanism, it is necessary to review civilian positions that can be filled by members or active officers of the Indonesian National Army.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor RIDWAN, RIDWAN 197204032006041002 Thesis advisor ROFIANA, REINE 198411222008122002
Additional Information:	Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Kepala Basarnas yang juga anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai tersangka pada kasus pengadaan alat deteksi korban reruntuhan Tahun Anggaran 2021-2023. Penetapan tersangka tersebut mendapatkan penolakan dari pihak TNI dengan alasan Kepala Basarnas masih perwira aktif Tentara Nasional Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penolakan Tentara Nasional Indonesia Atas Penetapan Kepala Basarnas Sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana Penegakan Hukum Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Melibatkan Anggota Militer dan Sipil Melalui Peradilan Koneksitas. Teori yang digunakan adalah teori pertanggungjawaban pidana dan teori penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis. Data penelitian diperoleh dari dua jenis data, yaitu data primer berupa wawancara dengan Ahli Pidana dan data sekunder dengan pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hasil penelitian yang didapat menunjukan dengan penolakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Tentara Nansional Indonesia dan mengambil alih proses penanganan korupsi melalui Peradilan Militer menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi Kehilangan Kewenangannya, sehingga perbuatan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Peradilan Koneksitas dapat menjadi jalan tengah dalam penegakan hukum perkara korupsi yang melibatkan anggota militer dan sipil, sehinga tidak menghilangkan kewenangan salah satu instansi. Sebagai respon terhadap keadaan tersebut, perlu dilakukan pembaharuan hukum materiil terkait status anggota militer yang melakukan tindak pidana umum serta penanganan tindak pidana korupsi melalui mekanisme koneksitas, perlu dilakukan kajian kembali terkait jabatan-jabatan sipil yang dapat diisi oleh anggota atau perwira aktif Tentara Nasional Indonesia.
Uncontrolled Keywords:	Corruption Eradication Commission, Head of Basarnas, Corruption, Concession Court Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Basarnas, Korupsi, Peradilan Koneksitas
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Ade Sopian
Date Deposited:	20 May 2024 13:39
Last Modified:	20 May 2024 13:39
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/35418

Actions (login required)

View Item