PRIMUS, RIO (2024) PERSEPKTIF KONSTITUSIONAL TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MENGATUR HAK BERIBADAH WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
RIO PRIMUS_1111190210_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
RIO PRIMUS_1111190210_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (542kB) |
|
Text
RIO PRIMUS_1111190210_01.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
RIO PRIMUS_1111190210_02.pdf Restricted to Registered users only Download (631kB) |
|
Text
RIO PRIMUS_1111190210_03.pdf Restricted to Registered users only Download (551kB) |
|
Text
RIO PRIMUS_1111190210_04.pdf Restricted to Registered users only Download (627kB) |
|
Text
RIO PRIMUS_1111190210_05.pdf Restricted to Registered users only Download (492kB) |
|
Text
RIO PRIMUS_1111190210_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (636kB) |
|
Text
RIO PRIMUS_1111190210_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (542kB) |
Abstract
Indonesian state is a state of law. So that the Indonesian state in carrying out all its activities must be regulated by law. Worship is no exception. In regulating the right to worship, the state has regulated it in the 1945 Constitution. The right to worship is one of human rights. So that the right to worship is a state mandate given by citizens to carry out these obligations. But with what has been mandated by regulations related to the right to worship in Indonesia. There are still some problems that arise as a result of the non-implementation of the mandate stated from the legislation. In this case the author identifies the problem, namely the constitutional perspective on the government's authority in regulating the right to worship of citizens in Indonesia and also the implementation of the government's authority to fulfill the rights of the Indonesian people in the right to worship. The research methodology used by the author is the type of research through a normative juridical approach. The research specification is analytical descriptive. The research source used by the author is using secondary data sources using 3 legal sources, namely primary, secondary and tertiary legal sources. The collection technique used by the author uses library research techniques and also field research techniques as an addition to data collection in this writing. The data analysis used in the research is qualitative. The results of the research studied by the author are that the government has the authority to regulate the right to worship. The responsibility of the state in carrying out the constitution has been written in the constitution. The state is the most responsible for the protection, promotion and enforcement of tolerance due to the authority and power in a region. The implementation of the state carried out by the government is delegated by the ministry of religion which is organizing the government in the affairs in the field of religion. So that the authority in government should make the authority of the ministry of religion.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Negara Indonesia merupakan negara hukum. Sehingga negara Indonesia dalam menjalankan segala kegiatannya harus diatur dalam hukum. Tidak terkecuali juga dengan beribadah. Dalam mengatur hak beribadah, negara sudah mengaturnya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak beribadah merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Sehingga hak beribadah merupakan suatu amanat negara yang diberikan oleh warga negara untuk menjalankan kewajiban tersebut. Tetapi dengan apa yang sudah diamanatkan oleh peraturan yang terkait dengan hak beribadah di Indonesia. Masih ada beberapa permasalahan yang muncul akibat dari tidak dilaksanakannya dari amanat yang tertera dari peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam hal ini Penulis mengindetifikasi permasalahan yaitu perspektif konstitusional terhadap kewenangan pemerintah dalam mengatur hak beribadah warga negara di Indonesia dan juga implementasi kewenangan pemerintah terhadap pemenuhan hak masyarakat Indonesia dalam hak beribadah. Metodologi penelitian yang digunakan Penulis yaitu jenis penelitian yaitu melalui pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yaitu deskriptis analitis. Sumber penelitian yang digunakan Penulis yaitu memakai sumber data sekunder dengan memakai 3 sumber hukum yaitu sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan yang digunakan oleh Penulis menggunakan teknik penelitian kepustakaan dan juga teknik penelitian lapangan sebagai penambah pengumpulan data dalam penulisan ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu kualitatif. Hasil penelitian yang diteliti oleh Penulis ialah pemerintah mempunyai kewenangan dalam mengatur hak beribadah. Tanggung jawab negara dalam menjalankan konstitusi sudah tertulis dalam konstitusi. Negara yang menjadi penanggung jawab paling utama dalam perlindungan, pemajuan dan penegakan dalam toleransi disebabkan karena kewenangan dan kekuasaan pada suatu wilayah. Pelaksanaan negara yang dilakukan oleh pemerintah didelegasikan oleh kementerian agama yang merupakan menyelenggarakan kepemerintahan dalam urusan dibidang agama. Sehingga kewenangan dalam pemerintahan seharusanya menjadikan kewenangan kementerian agama. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Constitutional, Worship Rights, Citizen. Konstitusional, Hak Beribadah, Warga Negara | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
|||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | MR RIO PRIMUS | |||||||||
| Date Deposited: | 29 Apr 2024 11:50 | |||||||||
| Last Modified: | 29 Apr 2024 11:50 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/34928 |
Actions (login required)
 |
View Item |