AZMI RAHMAWAN, MUHAMMAD (2023) PENANGANAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PENGUNGSI DARI NEGARA LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP NON-REFOULMENT (Studi Kasus Penanganan Pengungsi Dari Rohingya). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
MUHAMMAD AZMI RAHMAWAN_1111170371_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
MUHAMMAD AZMI RAHMAWAN_1111170371_01.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
MUHAMMAD AZMI RAHMAWAN_1111170371_02.pdf Restricted to Registered users only Download (533kB) |
|
Text
MUHAMMAD AZMI RAHMAWAN_1111170371_03.pdf Restricted to Registered users only Download (488kB) |
|
Text
MUHAMMAD AZMI RAHMAWAN_1111170371_04.pdf Restricted to Registered users only Download (336kB) |
|
Text
MUHAMMAD AZMI RAHMAWAN_1111170371_05.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB) |
|
Text
MUHAMMAD AZMI RAHMAWAN_1111170371_REFF.pdf Restricted to Registered users only Download (600kB) |
|
Text
MUHAMMAD AZMI RAHMAWAN_1111170371_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (195kB) |
Abstract
Refugees according to the Big Dictionary Indonesian rooted in the word "ungsi‟, which is to go to evacuate (get rid of) from danger or flee to a place that provides a sense of security. While refugee is a noun that means one who is displaced. The principle of Non-Refoulment is an obligation for States whether they have ratified the 1951 Geneva Conventions or not, the problems are: First, Analysis of the implementation of appropriate handling of refugees based on the principle of non-refoulement? Second, how are the obstacles in handling Rohingya refugees? In his research, the author uses the Theory of Humanity and the Principle of Non-Refoulment. The method used in this study is the normative juridical method. The normative juridical method is research conducted by examining secondary data. The results of this study are: First, the lack of attention and handling of the Rohingya problem which makes the condition of Rohingya refugees more concerning. This is due to internal factors and external factors. The internal factors in question are problems originating from the Indonesian government itself, such as the lack of complete legal regulations regarding refugees, regulations regarding refugees owned by Indonesia contained in Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, the law reads: "Everyone has the right to seek asylum to obtain political protection from other countries". However, Law Number 37 of 1999 concerning Foreign Relations states that to handle refugee cases, it must go through a Presidential Decree (Keppres). Meanwhile, the external factor is the non-ratification of the 1951 Geneva Convention by the Government of Indonesia. Second, the Indonesian government's obstacles in handling the Rohingya ethnicity are the cause of the Rohingya refugee problem that can be resolved, including the Non-Intervention principle owned by the ASEEAN state so that Indonesia cannot force Myanmar to accept the Rohingya ethnicity.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Pengungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berakar dari kata “ungsi‟, yaitu pergi mengungsi (menyingkirkan) dari bahaya atau menyelamatkan diri ke tempat yang memberikan rasa aman. Sedangkan pengungsi adalah kata benda yang berarti orang yang mengungsi. Prinsip Non-Refoulmen menjadi sebuah kewajiban bagi negara-negara baik yang sudah meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 ataupun belum permasalahannya adalah : Pertama, Analisis Pelaksanaan penanganan pengungsi yang sesuai berdasarkan prinsip non-refoulement? Kedua, Bagaimana Hambatan dalam penanganan pengungsi Rohingya. Dalam penilitianya, penulis menggunakan Teori Kemanusiaan dan Prinsip Non-Refoulmen? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. metode yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder. Adapun hasil penelitian ini adalah: Pertama, Kurangnya perhatian serta penanganan mengenai masalah Rohingya yang membuat kondisi para pengungsi Rohingya semakin memprihatinkan. Hal ini disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah permasalahan yang berasal dari pemerintah Indonesia sendiri, seperti kurangnya regulasi hukum yang lengkap mengenai pengungsi, peraturan mengenai pengungsi yang dimiliki Indonesia tertuang dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, undang-undang tersebut berbunyi: “Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain”. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menyebutkan bahwa untuk menangani kasus pengungsi harus melalui Keputusan Presiden (Keppres). Sedangkan faktor eksternalnya yaitu belum diratifikasinya Konvensi Jenewa 1951 oleh Pemerintah Indonesia. Kedua, Hambatan pemerintah indonesia atas penanganan etnis rohingya menjadi penyebab permasalahan pengungsi rohingya beum dapat terselesaikan diantaranya yakni adanya prinsip Non-Intervensi yang dimiliki negara ASEEAN sehingga indonesia tidak dapat memaksa myanmar untuk menerima etnis Rohingya. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Refugees, Rohingya, Non-Refoulment, Indonesia Pengungsi, Rohingya, Non-Refoulment, Indonesia | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | S.H Muhmmad Azmi Rahmawan Taufikurrohman | |||||||||
| Date Deposited: | 30 Jan 2024 14:22 | |||||||||
| Last Modified: | 30 Jan 2024 14:22 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/32659 |
Actions (login required)
 |
View Item |